TIDAK ADA ISLAM INDONESIA, ISLAM ARAB


STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) Musadaddiyah Garut pada senin 12 Juni 2006 mengadakan diskusi sangat menarik yang menyoroti konsteksualisasi Islam di Indonesia. Hadir sebagai pembicara Rumadi (Wahid Institute), Andhito dan Farid Wadjdi (DPP HTI). Tampak perbedaan yang tajam antara para pembicara saat berbicara tentang konstekstualisasi Islam di Indonesia. Rumadi menyebutkan harus ada pribumisasi Islam yang disesuaikan dengan konteks ke Indonesiaan. Untuk itu, menurut Rumadi, hukum Islam harus dilihat dari maqosidus-syari’ah (tujuan/maksud syariah). Karenanya, hukum Islam itu akan mengalami perubahan sesuai dengan waktu dan tempat. Disinilah relevansi pribumisasi hukum Islam sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan.

 Sebaliknya, Farid Wadjdi menolak adanya anggapan tentang pribumisasi syariat Islam. Menurutnya tidak Islam Indonesia, Islam Arab, Islam Eropa atau. Yang ada hanya Islam saja, tandasnya. Ada bebetapa argumentasi mendasar yang dilontarkan oleh pemimpin redaksi Al Waie ini. Pertama, tentang keuniversalan Islam. Menurutnya, Islam adalah agama yang universal. Hal ini tampak dari seruan-seruan Al Quran yang ditujukan kepada manusia-yaa ayyuhannas. Jadi bersifat umum, bukan hanya untuk orang Quraish atau bukan untuk orang-orang pada masa Rosulullah Saw hidup saja. Al Quran juga mengatakan bahwa Islam ini adalah untuk seluruh alam semesta (rahmat lil ‘alamin) hal ini menunjukkan keuniversalan Islam.

Argumentasi yang kedua, Islam adalah agama yang merupakan solusi untuk manusia. Islam memecahkan persoalan manusia berdasarkan potensi-potensi kemanusiaannya, lanjut Farid Wadjdi. Ada dua potensi manusia yaitu hajatul udhowiyah (kebutuhan jasmani) dan ghorizah (naluri) baik naluri beragama (tadayyun) , mempertahankan diri (baqo), maupun berkasih sayang (nau‘). Dari potensi inilah kemudian muncul dorongan (dawafi’u) yang harus dipuaskan oleh manusia. Dan Islam mengatur bagaimana cara memuaskan dorongan yang muncul dari naluri ini. Kebutuhan jasmani memunculkan rasa lapar. Dan Islam kemudian mengatur makanan apa yang halal dan mana yang haram. Dari naluri berkasih sayang antara lain muncul dorongan seksual. Islam mengatur bagaimana cara menyalurkan hajat seksual ini, antara lain dengan pernikahan. Diatur pula oleh Islam, siapa yang boleh dinikahi, siapa yang tidak.

Karena itu, lanjut Farid, tidak ada perbedaan yang mendasar antara manusia di masa Rosulullah dengan dimasa sekarang. Karena dilihat dari potensi-nya sama dan hukum Islam mengatur penyaluran potensi itu. Karena itu yang menyatakan hukum Islam tidak relevan sekarang ini karena perbedaan zaman dan tempat, justru pernyataan yang tidak relevan. Perbedaan yang banyak muncul, sebagian besar bukan dari segi potensinya tapi washilah (perantara) terutama yang berupa benda (tools) yang digunakan saat beraktifitas .

 Farid Wadjdi mencontohkan, manusia di masa Rosulullah sama-sama memiliki hajat seksual. Yang berbeda adalah wasilah (perantara) berupa benda-benda yang digunakan atau dimanfaatkan saat meyalurkannya. Kalau dulu di padang pasir, di tenda-tenda, nah kalau sekarang di hotel-hotel. Tapi dari segi menyalurkan seksualnya, ya tetap sama.

 Tapi diakui oleh Farid, memang tetap ada kemungkinan munculnya perkara-perkara baru yang tidak ada dimasa dulu. Dalam hal ini Islam telah memberikan jalan dengan cara ijtihad yang tetap harus berdasarkan hukum syariah. Namun secara umum problem-problem kemanusian dilihat dari potensinya adalah sama.

Farid kemudian menolak adanya anggapan hukum bisa berubah menurut waktu dan tempat. Apalagi kalau kemudian diartikan hukum Islam itu harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini membuat Islam akan mandul, tandasnya . Kalau Islam disesuaikan dengan nilai yang berkembang, Islam tidak akan bisa mendorong perubahan masyarakat ke arah yang baik. Justru Rosulullah saw hadir untuk merubah nilai-nilai masyarakat jahiliyah yang bertentangan dengan Islam. Kalau Rosulullah mengikuti nilai-nilai yang berkembang di masa jahiliyah pada waktu itu, tentu saja tidak ada perlawanan dari rezim penguasa Quraisy. Adanya penentangan terhadap Rosulullah menunjukkan bahwa nilai yang dibawa oleh Rosulullah saw. memang berbeda dengan nilai yang mapan saat itu. Ini menunjukkan Rosululah saw berada digaris depan untuk melakukan perubahan. Kalau konstektualisasi Islam dimaskudkan untuk menyesuaikan dengan dengan nilai setempat yang rusak , justru yang bisa terjadi adalah legalisasi terhadap status-qou yang keliru.

Lebih lanjut, aktivis Hizbut Tahrir ini ,memaparkan beberapa kekeliruan argumentasi pihak-pihak yang menyatakan hukum Islam itu berubah menurut waktu dan tempat. Yang paling sering adalah tentang persoalan maqoshidus-syari’ah (tujuan hukum syara’). Menurutnya, maqoshidus-syari’ah (tujuan hukum syara’) seperti keadilan, keamanan, kesejahteraan, bukanlah menjadi dasar penetapan hukum. Tapi merupakan hasil (natijah) dari penerapan hukum syariah. Bukan juga illat hukum sebagai dasar untuk menetapkan hukum (al ba’isu ‘alal hukmi) . Dasar penetapan hukum adalah dalil syara’ itu sendiri, atau illat yang menjadi dasar penetapan hukum.Lebih jauh dicontohkan , haramnya memakan babi, bukanlah karena bahaya dari daging babi yang mengandung banyak penyakit seperti cacing pita. Tapi memang Al Quran telah menentapkan keharamannya berdasarkan QS Almaidah :3 . Adapun kemungkinan manusia akan terhindar dari penyakit kalau tidak memakan daging babi adalah hikmah dari hukum syara’ yang merupakan natijah (hasil) dari penerapan hukum syara. Kalau keberadaan cacing pita dijadikan dasar penetapan hukum apalagi illat jelas keliru, sebab daging babi bisa menjadi halal kalau cacing pitanya dibuat atau kalau ternyata orang tidak sakit walaupun memakan daging babi.

Menurutnya kaedah yang tepat adalah haitsuma yakunu syar’u takunul-mashlahah (dimana ada hukum syara’ disitulah ada mashlahah) bukan sebaliknya haitsuma takunu mashlahah yakunus- syar’u (dimana mashlahah disitu ada hukum syara). Karena kalau kemashlahatan diserahkan kepada manusia, manusia akan berbeda-beda dalam melihat apakah sesuatu itu bermashlahah buat dia atau tidak. Farid kemudian mengutip ayat Al Quran dimana Allah menyatakan bisa jadi yang dibenci manusia itu baik buat manusia. Sebaliknya yang dicintai oleh manusia ternyata buruk buat manusia. Bahkan Allah SWT menutup ayat itu dengan pernyataan tegas : Allah itu mengetahui sementara manusia itu tidak mengetahui. Karena itu posisi fakta dalam pandangan Islam adalah sebagai maudu’t-tafkir (obyek yang dipikirkan) untuk dihukumi bukan sebagai mashdarul tafkir (sumber/standar pemikiran). Menyangkut tuduhan bahwa Umar bin Khottob ra juga merubah hukum dengan tidak memotong tangan pencuri sebagai bukti adanya perubahan hukum. Hal ini juga dibantah oleh Farid Wajdi. Menurutnya Umar bin Khottob tidak memotong tangan pencuri pada waktu itu karena fakta hukum (manatul hukmi) bahwa pencuri itu mencuri karena lapar. Sementara, Rosulullah dalam haditsnya menyatakan tidak ada potong tangan kalau dalam keadaan terpaksa seperti lapar (La qot’a fi maja’atin mudhthor) . Jadi karena fakta hukumnya (manatul hukmi) pencuri itu mencuri karena lapar (paceklik), maka mengikuti hukum yang ditetapkan Rosulullah saw, Umar bin Khottob tidak memotong tangan pencuri. Jadi ini bukanlah perubahan hukum karena waktu dan tempat.

 Ulama-ulama Islam karenanya tidak pernah melakukan katagorisasi Islam berdasarkan regional (tempat). Seperti Islam Indonesia, Islam Arab, atau Islam Eropa. Meskipun Islam meluas sampai keseluruh penjuru dunia. Yang adalah perbedaan madzhab yang didasarkan karena perbedaan dalam memahami hukum syariah dengan metodologi yang juga berdasarkan syariah . Kenapa Imam Syafii menulis ulang kitab ar Risalah, bukan karena Imam Syafii pindah ke Mesir. Tapi saat di Mesir beliu bertemu dan berdiskusi dengan banyak ulama, sehingga menemukan pendapat-pendapat yang kuat berdasarkan syariah. Demikian juga Imam Abu Hanifah yang dikenal sebagai ahlul ra’yi banyak berbeda dengan ulama di Madinah yang dikenal sebagai Ahlul Haditst, bukan karena perbedaan tempat. Tapi karena perbedaan metodologi dalam memahami hukum-hukum syara’. Imam Abu Hanifah lebih mengedapan qiyas sebagai mana umumnya ulama Kuffah . Namun bukan berarti ulama Madinah tidak berijtihad dengan menggunakan qiyas. Imam Malik bin Anas misalnya merupakan ahli hadist sering berijtihad. Bukan pula berarti Ulama Kuffah tidak menggunakan hadits saat menetapkan hukum . Beberapa tabi’in dari Kufah seperti asy Sya’bi juga dikenal sebagai muhaditsin (ulama hadist). Imam Abu Hanifah juga memiliki kitab hadist yang terkenal Musnad Abi Hanifah yang dikumpulkan oleh Muhammad bin Mahmud Al Khuwarizmi. Imam Abu Hanifah juga menegaskan : Saya tidak akan memberikan fatwa , kecuali dengan atsar (riwayat, as-sunnah, dan pendapat sahabat). Bohong Demi Allah, kalau ada orang yang mengatakan saya lebih mendahulukan qiyas dari pada nash; itu merupakan tuduhan bohong. Apakah setelah dinyatakan nash masih dibutuhkan qiyas ? (Al A’immah al arba’ah) . Jadi ulama terdahalu kalaupun terjadi perbedaan pendapat tetap berbasiskan pada hukum syara dan metodelogi yang dibenarkan hukum syariah. Itupun bukan dalam perkara yang qoth’i, yang sudah ada nash-nya.

Ulama dahulu sangat memahami kaedah : Laa ijtihada ‘inda wurudinnas (tidak ada ijtihad kalau sudah ada nash). Mereka tidak pernah mengotak-ngatik hukum syara yang qoth’i, apalagi menolak hukum syara’ . Bukan seperti sekarang, tandas Farid. Merubah hukum syara’ bukan berdasarkan basis atau argumentasi syar’i tapi pendekatan sosiologis, HAM atau pradigma berpikir yang sekuler. Seperti mantan menag Munawir as Sadzali ketika merubah hukum waris menjadi 1:1 setelah melihat sekarang ini perempuan juga bekerja. Hukuman mati terhadap orang murtad karena dianggap bertentangan dengan HAM kemudian ditolak. Menolak syariah Islam disektor publik dengan alasan agama tidak boleh mencampuri sektor publik yang jelas merupakan pemikiran sekuler. Termasuk menolak syariat Islam tentang pakaian wanita dengan alasan liberalisme karena hal itu membelenggu kebebasan pribadi manusia. Diskusi ini secara umum berlangsung hangat.

 Topik pun meluas sampai kepada pembahasan tentang perda syariah, piagam Madinah, Hizbut Tahrir, Pancasila dan Khilafah. Namun semua pembicara sepakat memang dialog-dialog pemikiran seperti ini perlu dilanjutkan, tentu saja untuk mencari kebenaran yang obyektif secara argumentatif.(Humas HTI Garut Jabar) 

One Response

  1. Cerdas, argumentatif, menyeluruh !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 8,391 other followers

%d bloggers like this: