KRISIS PALESTINA DAN PENGKHIANATAN PENGUASA NEGERI ISLAM


By Farid Wadjdi Direktur FIWS Jakarta   

Alih-alih, membela sikap rakyat Palestina  yang menentang keberadaan Negara Israel, Raja Yordania Abdullah malah menyerukan agar Pemerintah Persatuan Palestina yang baru harus mengakui Israel dan meninggalkan tindakan kekerasan bila ingin diakui. Abdullah berkata: “Terkandung pendapat umum internasional, bukan saja pada negara-negara Barat, melainkan juga di kalangan negara-negara Arab dan selebihnya juga kalangan Muslim – yang yakin bahwa harus ada kriteria tertentu di mana pemerintahan baru Palestina harus mau menerima, jika ingin maju dalam proses perdamaian.” (VOA ; 25/02/2007).

Sikap Abdullah ini sejalan dengan tuntutan AS dan Negara-negara Eropa selama ini yang menginginkan adanya pengakuan penuh dari Palestina terutama HAMAS terhadap keberadaan Negara Israel.  Para diplomat Uni Eropa, Rusia, PBB dan Amerika Serikat yang dikenal sebagai Kuartet Perdamaian Timur Tengah telah mengatakan pemerintah Palestina harus mengakui hak keberadaan Israel, meninggalkan kekerasan dan menghormati perjanjian-perjanjian damai sebelumnya sebelum sanksi internasional dicabut. Sikap ini menurut Budi Mulyana , dosen Hubungan Internasional di Bandung, sebagai  pengkhianatan. Menurutnya, yang harus dilakukan pemerintah Negara Arab seharusnya mengirim pasukan militer membebaskan Palestina, bukan malah mendorong pengakuan keberadaan Negara Israel.

Masih menurut Budi Mulyana, pengakuan Negara Israel apapun alasannya jelas pengkhianatan, mengingat Israel adalah Negara penjajah. Dia mempertanyakan bagaimana mungkin keberadaan Negara penjajah seperti Israel harus diakui.   “ Anehnya, Abdullah meminta HAMAS menghentikan kekerasaan, sebaliknya tidak menyerukan hal yang sama terhadap Israel, yang jelas-jelas telah melakukan pembantaian terhadap rakyat Palestina”, katanya. Abdullah bukan sendiri. Hampir semua pemimpin Arab dan negeri-negeri Islam lain lebih cendrung kepada jalan damai yang ditawarkan  Kuartet Perdamaian Timur Tengah. Masalahnya perdamain yang ditawarkan ini memberikan syarat yang sangat jelas yakni pengakuan terhadap Negara Israel dan penghentian kekerasaan yang berarti menghentikan perlawanan terhadap penjajahan Israel. Yang pertama kali secara resmi mengakui Israel adalah Mesir dibawah pemimpinan rezim Anwar Sadat. Mesir dan Israel kemudian menandatangani perjanjian Camp David yang diprakarsai Amerika Serikat. Sadatpun datang ke Israel dan berpidato  di parlemen Israel.

Menyusul setelah itu, Saudi Arabia pun mengeluarkan fatwa tentang bolehnya berdamai dengan Israel, yang secara tidak langsung merupakan pengakuan terhadap Negara Israel. Berikutnya beberapa Negara Arab dan negeri-negeri Islam lainnya pun secara terbuka atau diam-diam berhubungan dengan Israel.

Keseriusan penguasa negeri-negeri Islam untuk membela rakyat Palestina pun dipertanyakan Ferry Noer Sekjen  KISPA . Menurutnya bukan  hanya pemimpin-pemimpin Arab yang diam , tapi juga organisasi Islam semisal Liga Arab atau OKI juga tidak kurang lemahnya.  “Yang dilakukan hanyalah pengecaman-pengecaman. Padahal di situiasi seperti ini yang harus dilakujkan bukan hanya pengecaman, tapi tindakan yang aplikatif,” tegasnya.

 Budi Mulyana lagi-lagi mempertanyakan tidak ada tindakan kongkrit dari pemerintah Negara-negara Arab setiap kali Palestina diserang Israel. “ Lihat saja saat Negara Zionis Israel berupaya menghancurkan al Aqsho dengan menggali terowongan disekitar masjid itu, penguasa Arab hanya mengecam dan lucunya OKI malah meminta bantuan AS dan Eropa untuk menghentikan tindakan Israel itu, padahal kita tahu, AS dan Eropa justru pendukung beratnya Israel, sama halnya ketika Israel membombardir rumah-rumah penduduk Palestina, Negara Arab hanya diam”, tegasnya.Ketika ditanya kenapa Negara-negara Arab bersikap begitu, Budi menjawab, “ Karena sebagian besar penguasa Arab dibawah control Barat, Jadi bagaimana mungkin penguasa-penguasa Arab yang tunduk pada Amerika Serikat dan Inggris ingin membebaskan Palestina. Tentunya ‘tuan-tuan- mereka tidak menginginkan tindakan tersebut. ”.  

Memang dari sejarah diketahui Raja Abdullah (Transjordan), Raja Farauk (Mesir) , memiliki hubungan yang erat dengan Inggris dan Amerika Serikat. Ayah  raja Abdullah  Sharif Husin sebelumnya telah bersekutu dengan Inggris untuk memerangi Khilafah Usmaniah. Kakaknya , Faisal, sebelumnya memiliki hubungan dengan pemimpin Zioanis Chaim Weisman. Perlu diketahui pula Abdullah dan Ben Gurion (perdana menteri pertama Israel) pernah belajar bersama di Istambul.

.Secara historis keberadaan penguasa Arab sekarang, tidak bisa dilepaskan dari campur tangan negara-negara Barat setelah runtuhnya Daulah Khilafah Islamiyah pada tahun 1924. Sebelumnya , sebagian besar kawasan Timur Tengah merupakan bagian dari pemerintahan Khilafah Islamiyah yang saat itu berpusat di Turki. Saat itu, negara-negara Barat utama seperti Inggris dan Perancis, berupaya untuk memisahkan kawasan Timur Tengah dari Turki. Langkah yang dilakukan antara lain mengorbankan semangat nasionalisme Arab dan bekerjasa dengan elit-elit politik Arab pada waktu itu.

   Pembentukan negara Saudi Arabia misalnya tidak lepas dari campur tangan negara-negara Barat, dalam hal ini Inggris.   Kerjasma ini telah dilakukan antara Dinasti Sa’ud (rezim keluarga Saudi Arabia) dengan Inggris  sekitar tahun 1782-1810. Pada saat itu, Inggris membantu Dinasti Sa’ud untuk memerangi Daulah Khilafah Islam. Dengan bantuan Inggris, Dinasti Sa’ud berhasil menguasai beberapa wilayah Damaskus. Kerjasama Dinasti Sa’ud dengan Inggris ini semakin jelas , saat keduanya melakukan perjanjian umum Inggris –Arab Saudi yang ditandatangani di Jeddah (20 mei 1927). Dalam pernjanjian itu, Inggris yang diwakili oleh Clayton, mempertegas pengakuan Inggris atas kemerdekaan lengkap dan mutlak Ibnu Saud, hubungan non agresi dan bersahabat, pengakuan  Ibnu Sa’ud atas kedudukan Inggris di Bahrain dan di keemiran teluk..(lihat George Lenczowsky, Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia, hlm 351).  Pola-pola yang hampir mirip terjadi pada negara-negara Arab yang lain. Pembentukan negara Kuwait , tidak lepas dari pernjanjian Mubarak al Sabah dengan Inggris pada tahun 1899. Dalam perjanjian itu ditetapkan Kuwait sebagai negara yang merdeka dibawah lindungan Inggris. Negara-negara Arab lainnya juga menjadi rebutan pengaruh negara-negara Besar yang sangat mempengaruhi independensi penguasa negara-negara tersebut.   Negara Mesir dibentuk setelah terjadinya kudeta militer terhadap Raja Farauk (yang dekat dengan  Inggris) oleh Gamel Abdul Nasser (yang kemudian banyak dipengaruhi oleh AS). Tak jauh beda dengan Libya, yang dibentuk oleh Itali sebagai daerah koloninya pada tahun 1943. Setelah itu Libya menjadi rebutan negara-negara Barat . Terakhir, Raja Idris yang dekat dengan AS, dikudeta oleh Khadafi (yang menamatkan  pendidikannya di Inggris).  

Pengkhianatan negara Arab juga telah menjadi penyebab dirampasnya dengan mudah tanah-tanah Palestina maupun negeri Arab lainnya oleh Israel, tanpa ada perlawanan yang berarti. Direkayasa pula berbagai perang dengan Israel dengan berbagai tujuan antara lain untuk menunjukkan kehiraun rezim Arab tersebut terhadap Palestina. Kenyataan sebenarnya adalah pengkhianatan. Sebenarnya tidak pernah terjadi perang yang habis-habisan. Empat perang yang pernah terjadi 1948, 1956,1967, 1975, semuanya berakhir cepat dan dihentikan dengan intervensi internasional.. Wilayah kaum musliminpun diserahkan  kepada Israel dengan alasan kalah perang.. Dalam perang tahun 1967, raja Husein dari Yordania menyerahkan Tepi Barat Yordan kepada Israel tanpa  berperang. Pada tahun yang sama Gamel Abdul Nasser menyerahkan Gurun Sinai dan Jalur Gaza. Hafedz Assad dari Suriah menyerahkan Dataran Tinggi Golan. 

 

Dari kekalahan perang yang direkaya ini pun dibuat mitos bahwa Israel tidakkan pernah terkalahkan. Hal ini kemudian dijadikan legalisasi rezim-rezim Arab untuk tidak berperang kepada Israel. Oleh sebab itu seakan-akan perdamaian dengan Israel adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Padahal nyata-nyata tujuan dari berbagai perdamaian itu justru untuk mengokohkan kebaradan negara Israel. 

Bisa disebut selama ini, tindakan Negara-negara Arab termasuk negeri Islam lainnya, adalah mengikuti permainan AS. Sikap yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Baru-baru SBY saat menerima Bush menyuarakan solusi yang sama dengan yang diusung oleh AS, yakni menjadi persoalan Irak menjadi persoalan internasional, bukan hanya tanggung jawab AS. Pemerintah Indonesia juga dalam krisis Palestina lebih mendorong untuk menempuh jalan damai yang sejalan dengan kebijakan AS.           

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: