PERJUANGAN VIA DEMOKRASI ?


 (Pelajaran dari Krisis Politik Turki) 

Farid Wadjdi

Direktur Forum On Islamic World Studies (FIWS) 

Pertarungan kubu Islam  yang berkuasa  dan  kelompok oposisi yang sekular semakin memanas menjelang pemilu parlemen Turki yang dipercepat menjadi 22 Juli tahun ini .Situasi tersebut berawal dari pemilihan presiden di parlemen yang nyaris dimenangkan oleh Abdullah Gul kandidat dari AKP yang berkuasa di Turki. Dalam pemilihan putaran pertama di parlemen, Gul hanya kurang 10 suara untuk dapat terpilih sebagai presiden, sehingga  perlu dilakukan pemilihan putaran kedua. Bagaimanapun, hasil itu menebar kekhawatiran pro-sekularis. Jika terpilih,  Gul dikhawatirkan  akan mengganti prinsip sekularisme yang dibangun oleh Mustafa Kemal Ataturk  dengan   Syariah Islam. 

 Lepas dari pro kontra di atas, krisis Turki sepertinya kembali menggambarkan standar ganda demokrasi. Dalam sistem demokrasi, seharusnya suara mayoritas di parlemenlah yang menjadi penentu. Seharusnya, tidak ada alasan untuk menghalangi  kandidat AKP , Abdullah Gul  menjadi presiden. Namun, tuduhan memilik agenda islami tersembunyi, termasuk istrinya yang menggunakan jilbab, telah digunakan untuk menggagalkan kemenangannya.  Apalagi militer Turki telah mengeluarkan ancamannya untuk mempertahankan sekulerisme di Turki. Ancaman ini bukan sekedar gertakan, mengingat sudah tiga kali militer melakukan kudeta.  kudeta militer. Terakhir pada tahun 1997, militer melakukan kudeta, hingga dijatuhkan putusan mahkamah konstitusi yang membubarkan partai Refah dan melakukan pelarangan aktifitas politik bagi Erbakan. Padahal Partai Refah merupakan pemenang pemilu. Lagi-lagi alasannya, Refah mengancam sekulerisme. Campur tangan militer, jelas sangat tidak demokratis. Mengingat, seharusnya dalam sistem demokrasi, militer dibawah kontrol sipil, bukan sebaliknya.  

Masihkah Efektif ?   

Dalam konteks internal perjuangan gerakan Islam, krisis Turki kembali memunculkan perdebatan apakah perjuangan via parlemen dengan ikut dalam sistem demokrasi masih efektif. Selama ini pihak yang pro penggunaan sistem demokrasi untuk memperjuangkan syariah Islam berargumentasi, dengan menguasai parlemen atau pemerintahan adalah langkah mudah untuk menerapkan syariah Islam. Logikanya, ikut pemilu, raih suara terbanyak, mayoritas di perlemen, ubah sistem menjadi syariah Islam.     

Namun realitasnya, tidaklah sesederhana  itu. Di Turki sebelumnya, meskipun menang pemilu, lewat intervensi militer, pemerintahan dibawah pimpinan Partai Raffah pun dibubarkan. Hal yang sama pernah terjadi di Aljazair, meskipun FIS menang secara demokratis, namun lagi-lagi digagalkan oleh militer, yang pro sekuler. Kondisi Turki sekarang pun tidak jauh beda, Partai AKP harus menghadapi tekanan militer dan kelompok sekuler yang curiga kepada agenda islami partai ini. Krisis Turki juga menjadi pelajaran bahwa meskipun partai AKP ingin menampilkan diri sebagai partai sekuler tetap saja kelompok sekuler mencurigai agenda Islaminya.

Padahal Erdogan pimpinan AKP Saat berbicara dengan anggota Partai Keadilan dan Pembangunan Turki (17/4), secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap sekulerisme. “Demokrasi, sekularisme, dan kekuasaan negara yang diatur oleh undang-undang, adalah prinsip utama dalam sebuah negara republik. Jika ada salah satunya yang hilang, maka pilar bangunan negara akan runtuh. Tidak ada kelompok manapun yang meresahkan pilar-pilar itu. Dengan keinginan masyarakat, maka pilar-pilar itu akan hidup selamanya, ” tegasnya. (Eramuslim 18/04/2007)  

Segara setelah Segera setelah AKP dideklarasikan, Erdogan pun pernah menegaskan, AKP bukan partai agama, melainkan partai yang ingin menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Turki. Erdogan juga menyatakan sangat mendukung masuknya Turki sebagai anggota Uni Eropa (UE) dan pelaksanaan program Dana Moneter Internasional (IMF) bagi reformasi ekonomi Turki yang mengalami krisis serius selama dua tahun terakhir ini. Lebih dari itu, Erdogan menegaskan, bersedia mempertahankan hubungan saling menguntungkan antara Turki dan Israel. (Kompas; 5/11/2002). Namun tetap saja Erdogan dicurigai dan ditolak oleh kelompok sekuler. Artinya, upaya menutup-nutupi agenda perjuangan penegakan syariah Islam, tidaklah menjamin, kelompok sekuler memberikan kesempatan kepada kelompok Islam untuk menegakkan syariah Islam.

Upaya kelompok sekuler dengan berbagai cara mempertahankan sekulerisme bisa dimengerti (meskipun bukan berarti benar). Sebab, sistem apapun pastilah memiliki imunitas untuk mempertahankan sistemnya. Hal yang sama terjadi dalam sistem demokrasi, silahkan  bebas bicara dan menuntut apa saja, asal jangan bertentengan dan menghancurkan sistem demokrasi.

 Dua Kunci Penting

Walhasil, realita politik tidaklah berhenti pada tataran doktrin. Meskipun dalam doktrin demokrasi, setiap pihak memiliki hak yang sama untuk menyuarakan apapun, namun bukan berarti elit pendukung demokrasi membiarkan demokrasi diganti dengan sistem Islam. Realita politik, juga tidak melulu bicara hukum. Secara hukum yang menjunjung tinggi supremasi sipil, militer seharusnya tidak boleh mengintervensi proses politik.

 Namun, tentu saja militer yang pro sekuler punya kepentingan mempertahankan sistem sekuler. Realita politik akhirnya kembali bersandar pada siapa yang memiliki kekuataan politik yang riil dialah yang berkuasa.Kekuatan riil politik ini pada dasarnya ada pada dua pihak yakni masyarakat dan elit strategis (politisi, cendikiawan, jurnalis, terutama militer) . Siapa dan sistem apa yang mendapat dukungan masyarakat dan elit politik, dialah yang berkuasa. Karena itu yang lebih penting dilakukan oleh gerakan Islam dalam upaya penegakan syariah Islam adalah upaya penyadaran masyarakat dan meraih dukungan elit strategis.   

 Untuk bisa menyadarkan masyarakat, mau tidak mau, syariah Islam harus secara terbuka disampaikan. Tentu saja akan muncul penolakan, bisa jadi sangat keras. Namun, penolakan itu sangat mungkin muncul karena kekurangpahaman. Disinilah pentingnya dialog dan berdiskusi secara terbuka tentang syariah Islam, sehingga muncul pahamanan yang komprehensip dan benar tentang syariah Islam. Menutupi atau tidak mensuarakan syariah Islam secara terbuka , justru akan menghalangi upaya penyadaran ini.

 Hal yang sama harus dilakukan pada elit strategis. Dengan melakukan kontak dan diskusi rutin, kekhawatiran tentang syariah Islam akan bisa dikurangi. Sebab selama ini, yang lebih dominan adalah propaganda negatif terhadap syariah Islam, bukan pembahasan secara obyektif. Harus dijelaskan penerapan syariah Islam, bukanlah merupakan ancaman terhadap bangsa dan negara. Sebaliknya, merupakan solusi bagi persoalan bangsa.       

One Response

  1. analisis yang bagus dan realistis, ada yang tidak setuju ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: