PALESTINA : BERHARAP PADA JALAN PERDAMAIAN ?


 Dalam sebuah acara debat di Metro TV, terjadi dialog yang hangat antara jubir HTI Muhammad Ismail Yusanto dan jubir Presiden Dino Patti Jalal. Ismail Yusanto menuntu pemerintah untuk mengirim pasukan militer ke Palestina melindungi masjid al Aqsho yang secara sistematis berusaha dihancurkan oleh Negara Zionis Yahudi. Sebaliknya Dino menolak jalan tersebut , dan menganggap jalan yang paling tepat adalah dengan perdamaian. Memang dalam krisis Palestina saat ini, muncul dua pendekatan militer atau perdamaian.  Jalan perdamaian selama ini ditempuh oleh kwartet AS, Uni Eropa , Rusia dan PBB, tentu saja sejalan dengan Israel. Jalan ini hampir didukung oleh penguasa-penguasa negeri Arab dan negeri muslim lainnya. Jalan perdamain juga menjanjikan berdirinya negara Palestina merdeka yang berdampingan dengan Israel. Sementara penguasa Arab memberikan alasan bahwa jalan peperangan selama ini telah menimbulkan banyak korban. Negara-negara Arab juga dalam beberapa kali perang telah kalah yang berakibat dirampasnya wilayah Arab oleh Israel. 

Sementara jalan bersenjata selama ini masih ditempuh oleh Hamas, Jihad Islam, Hizbullah dan pasukan mujahidin lainnya. Alasannya, jalan perdamaian tidak akan pernah menyelesaikan masalah dan hanya untuk kepentingan Israel dan negara-negara sekutunya. Pasalnya, jalan perdamain ini mensyaratkan pengakuan terhadap negara Israel. Sesuatu yang justru hingga saat ini ditolak oleh para mujahidin. 

Ismail Yusanto dari HTI mempertanyakan jalan perdamain dengan Israel. Menurutnya, jalan itu tidak akan menyelesaikan masalah, karena persoalan utama di Palestina adalah keberadaan Israel di tanah kaum muslim itu, sementara perdamain mensyaratkan pengakuan terhadap keberadaan negara Israel. Lebih dari itu, menurutnya, Israel sesungguhnya tidak pernah sungguh-sungguh berdamai, karena Israel justru yang paling banyak melanggar kesepakatan damai itu. Ismael mencontohkan bagaimana Peta jalan (road map) yang diprakarsai oleh kwartet bernasib sama dengan usulan perdamain yang lain seperti Konferensi Madrid (oktober 1991) dan Perjanjian Oslo (September 1993). Berdasarkan peta jalan ini, dijanjikan sebuah negara Palestina yang merdeka pada tahun 2005. Tapi hingga tahun 2007 sekarang, tidak pernah ada Negara Palestina yang benar-benar berdaulat.  

Memang, paling tidak ada Ada dua indikasi penting kenapa belum benar-benar ada negara Palestina yang berdaulat. Pertama, dalam hal ketidakmampuan melindungi keamanan nasional dan ketiadaan sumber dana untuk mengelola pemerintahan. Terbukti,  bagaimana Israel dengan gampang keluar masuk daerah pemerintahan Palestina dan melakukan serangan militer. Kedua, Secara ekonomi pemerintahan Palestina-pun mengalami kesulitan yang luar biasa. Alih-alih untuk mensejahterakan rakyat, membayar gaji pegawai negara dan polisipun kesulitan. 

 Penyelesain Palestina dengan perdamaianpun ditolak oleh Hussain Umar (DDII), menurutnya perdamaian tanpa kekuatan militer juga nonsense. ”Hak-hak rakyat Palestina harus dipulihkan sebelum itu dilakukan  Usaha itu tidak boleh berhenti. Kita harus tetap berusaha untuk mengembalikan negara Palestina cara apa pun,”ujarnya. Sementara itu, Ahmad Sumargono (Ketua GPMI) dengan tegas menolak penyelesaian damai dengan Israel.” Menurut saya tidak bisa. Kalau saya sendiri tidak percaya akan penyelesaian damai dengan Israel,kita tahu, sejak dulu Yahudi itu  kan tukang bohong,karena itu kita harus serempak, umat ini mesti kompak dalam menghadapi Israel ini.”kata Ahmad Sumargono.  

Pesimisme para tokoh dan pengamat itu  memang bisa dimengerti , mengingat Israel selama ini memang terbiasa melanggar janji. Sering  pemerintahan yang baru membuat kebijakan tersendiri dan dengan gampang mengabaikan kesepakatan sebelumnya, dengan anggapan, bahwa pemerintahan baru tidak berkewajiban  meneruskan kebijakan pemerintahan sebelumnya. Terbukti saat Netanyahu dari gari keras Israel memerintah, berbagai kebijakan perjanjian yang pernah digagas oleh pendahulunya (Yitzak Rabin dan Shimon Peres) kemudian diabaikan sama sekali. Artinya, perjanjian kembali dari nol. Sebagai contoh, seharusnya, kalau berdasarkan perjanjian Oslo (September 2003), Israel harus mundur dari Jericho dan Jalur Gaza dalam tempo 5  tahun. Namun, hingga tahun 2003 (lebih kurang 10 tahun), Israel tetap saja menduduki daerah tersebut. Batas 5 tahun kemudian diabaikan begitu saja oleh pemerintahan baru Israel.

  Bukti ketidakseriusan Israel juga bisa dilihat dari tidak patuhnya Israel terhadap resolusi PBB yang dianggap Israel merugikan. Meskipun PBB lewat Resolusi nomor 242 telah memerintahkan penarikan mundur Israel dari wilayah  Tepi Barat, Jalur Gaza, Sinai , dan Dataran Tinggi Golan yang direbutnya dalam perang enam hari tahun 1967, namun hingga kini Israel tidak sepenuhnya melepaskan daerah tersebut.

Solusi Tuntas Krisis Palestina

 Melihat kegagalan jalan perdamain selama ini , beberapa pengamat menganggap  perdamaian selama ini bukanlah untuk membebaskan Palestina, tapi untuk kepentingan politik masing-masing pihak yang pro perdamaian seperti AS, Inggris, PLO, dan para penguasa Arab. Menurut Budi Mulyana dosen Hubungan Internasional di Bandung krisis Palestina hanya menjadi media negara besar bagi AS untuk menanamkan pengaruhnya, krisis ini sekaligus akan mengalihkan perhatian kaum Muslim bahwa musuh sejati mereka adalah Amerika Serikat.  

Sepertinya  sangat sulit perjanjian damai dengan Israel akan memecahkan persoalan Krisis Palestina. Sebab, perjanjian damai selama ini tidak pernah menyentuh persoalan substansial dari krisis berkepanjangan ini. Inilah faktor yang menyebabkan kegagalan setiap upaya damai, karena memang tidak menyelesaikan persoalan inti dari krisis ini.

Masalah substansial Palestina sebenarnya adalah dirampasnya tanah Palestina oleh Israel dengan dukungan Inggris, AS, dan PBB. Jadi, keberadaan negara Israel yang didukung oleh Barat itu sendirilah yang menjadi pangkal persoalan Palestina dan Krisis Timur Tengah. Dengan demikian, selama negara Israel berdiri, persoalan Palestina tidak akan selesai.  

Melihat kenyataan di atas, pilihan untuk tetap mengobarkan jihad merupakan pilihan yang sangat rasional dan sekaligus syar‘î. Sebab, Israel terus-menerus membunuhi rakyat Palestina. Berdasarkan pandangan syariat, penyelesaian masalah Palestina tidak lain adalah sangat gambling, yakni dengan jihad fi sabilillah mengusir Yahudi dari bumi Palestina.

“ Jalan satunya untuk  menghadapi Yahudi ini dengan kekuatan militer,sekarang ini kita kan bisa melihat bagaimana hebatnya Hizbullah dan Syiria menghadapi Israel,sampai saat ini Israel tidak bisa menembusnya,dan saya yakin suatu saat Israel itu bisa dikalahkan,” kata Ahmad Sumargono.  Pemecahan secara mendasar ini tidak pernah  terlaksana dengan adanya para penguasa negeri-negeri Arab yang berkhianat. Sebab, mereka adalah agen-agen Barat yang melestarikan penghinaan terhadap kaum Muslim. Untuk itu, agar jihad bisa optimal bisa dilakukan, pagar penghalang ini haruslah disingkirkan terlebih dahulu.

Pagar penghalang ini tidak akan mungkin dibongkar sebelum kaum Muslim memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan mereka. Karena itu, kaum Muslim harus sesegera mungkin menegakkan Daulah Khilafah yang akan menyingkirkan para penguasa pengkhianat ini. Perlunya kekuatan politik dunia Islam ini dibenarkan oleh Ust Husein Umar (Ketua DDII). “Kita perlu menggalang kekuatan politik dunia Islam. Kita juga perlu mengajak negara-negara  yang sudah punya hubungan dengan Israel, agar mereka berani  memutus hubungangan dengan Israel,  Kita juga harus lebih riil mengupayakan perlindungan dan pebelaan terhadap al aqsha,” tegasnya   

Hal yang senada dikatakan oleh Ismail Yusanto sambil menjelaskan kekuatan politik umat itu adalah  Khilafah.  “Daulah Khilafah akan mempersatukan umat Islam seluruh dunia untuk membebaskan tanah Palestina dari cengkeraman Israel. Untuk itu, selama kita berupaya untuk menegakkan Khilafah, kita harus tetap mempertahankan kondisi perang terus-menerus terhadap musuh, tidak melakukan perjanjian damai dengan mereka, dan membatalkan kesepakatan  apa pun dengan mereka,” ujar Ismail Yusanto.  (Farid  Wadjdi)  BOX :  

LANGKAH INDONESIA MENUJU PENGAKUAN ISRAEL

 – Subagio Anam, anggota Balitbang PDI-P, seusai partainya dinyatakan sebagai pemenang dalam Pemilu 1999, kepada koran Israel, Ha’aretz, menyatakan, pihaknya akan mengembangkan hubungan dengan Israel untuk membawa kesejahteraan ke seluruh wilayah.

– Tokoh PDI-P lainnya, Aberson Marle Sihaloho, juga menyatakan, PDI-P berpandangan tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Menurut Aberson, membuka hubungan dan mengakui Israel merupakan sikap yang sesuai dengan UUD 1945.

– Pada 13 September 1993, Kompas melansir pernyataan Menhankam Edi Sudradjat yang mengatakan, jika negara-negara Arab telah menjalin hubungan dengan Israel, mengapa Indonesia tidak menyusulnya. – Awal Oktober 1993, dalam sidang WTO (World Tourism Organization) di Denpasar, Bali, Israel mengirim dua pejabat tingginya, Daniel Megiddo (Dubes Israel di Singapura) dan Mordechai Ben Ari (Deputi Direktur Jenderal Departemen Pariwisata Israel).

– Pada 15 Oktober 1993, Perdana Menteri Israel Yitzak Rabin menemui Presiden Soeharto di Cendana. Selama satu jam, Rabin berbicara dengan Pak Harto dan meminta agar Indonesia bersedia membuka hubungan dengan Israel.– Pada Februari 1994, lima senator AS yang berkunjung ke Jakarta juga ikut mendesak Indonesia agar segera membuka hubungan dengan Israel. Di bulan yang sama, Israel mengundang empat wartawan Indonesia untuk berkunjung ke Tel Aviv dan melakukan wawancara eksklusif dengan Rabin. Dalam kesempatan itu, Rabin mengungkapkan harapannya agar hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel segera direalisasikan.

– Pada Oktober 1994, empat tokoh berkunjung ke Israel, yakni KH Abdurrahman Wahid (NU), Habib Chirzin (Muhammadiyah), Djohan Effendi (Departemen Agama), dan Bondan Gunawan (Forum Demokrasi). Keempatnya diundang untuk menghadiri seminar yang diselenggarakan Institut Harry S Truman, sekaligus menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian antara Jordania dan Israel.

– Menlu Hassan bertemu Menlu Israel Silvan Shalom di sela acara ulang tahun PBB ke-60, September lalu di New York, AS. Berbagai desakan itu tentu membuat posisi Indonesia sulit, terlebih di tengah perubahan yang berlangsung demikian cepat.(Hery Sucipto ; Menimbang Hubungan RI-Israel)     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: