SOLUSI KOMPREHENSIP KRISIS PALESTINA


Peta jalan (road map) yang diprakarsai oleh kwartet AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB , seperti diduga sebelumnya berujung pada kegagalan. Nasibnya, sama dengan usulan perdamain yang lain seperti Konferensi Madrid (oktober 1991) dan Perjanjian Oslo (September 1993). Berdasarkan peta jalan ini, dijanjikan sebuah negara Palestina yang merdeka pada tahun 2005.

 Untuk sampai kesana, ada tiga tahap yang harus dilewati: Tahap pertama (hingga Mei 2003), Palestina harus mengakhiri segala bentuk aksi, melakukan reformasi, dan pemilu; sedangkan Israel harus menarik pasukannya  dan membekukan pemukiman  Yahudi di wilyah Palestina. Tahap kedua (Juni-Desember 2003) masuk pada tahap pembentukan negara Palestina merdeka, termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan konferensi internasional. Tahap ketiga (2004-2005) adalah penyelenggaraan konferensi internasional kedua; kesepakatan status akhir dan diakhirinya konflik; kesepakatan mengenai perbatasan; penyelesaian masalah Yerusalem, pengungsi, dan pendudukan, serta dijalinnya normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel. 

Pesimisme terhadap nasib perdamain ini sangat wajar. Untuk tahap pertama saja, keberhasilannya diragukan. Target-target tahap pertama yang dijadwalkan Mei 2003 banyak yang belum tercapai. Tahap pertama ini justru lebih banyak menguntungkan  Israel. Pasalnya, pada tahap ini pihak Palestina dituntut untuk menghentikan aksi terorismenya (istilah yang sering digunakan oleh AS  untuk aksi perlawanan intifadah); termasuk tuntutan Israel agar Pemerintah Palestina mengakui keberadaan negara Israel sebagai sesuatu yang mutlak dan tidak berubah. Pemerintah  Palestina juga kemudian diminta untuk mengefektifkan kepemimpinan baru Palestina dan kabinetnya di bawah pimpinan  PM Abu Mazen (Mahmud Abbas) yang akhirnya mengundurkan diri.  

Peta yang Kabur

 Melihat kenyataan perdamaian yang digagas oleh AS, Eropa, atau PBB selama ini, wajar kalau kemudian banyak pihak yang meragukan niat ‘tulus’ AS dan Israel bagi berdirinya negara Palestina. Alasannya, bagi banyak elit politik di Israel sendiri, berdirinya negara Palestina yang merdeka adalah suatu yang menakutkan.  Tidak aneh  jika kemudian Sharon sendiri banyak dikritik oleh rekan sejawatnya saat menerima proposal perdamain AS ini. Ketakutan akan negara Palestina tampak dari riset yang dilakukan Jhon Edwin Mroz. Dalam bukunya, Beyond Security: Private Perception Among Arab and Israelis, disebutkan bahwa 90% masyarakat Israel secara terbuka menolak pendirian negara Palestina merdeka dan pembentukan militer negara Palestina.  

Kekhawatiran akan negara Palestina merdeka di Tepi Barat dan Gaza antara lain disebabkan jarak antara Tepi Barat dan Tel Aviv hanya sekitar 8 mil. Pihak Israel berargumentasi, meskipun Palestina di bawah kontrol PLO mempunyai wewenang untuk mengkontrol negara baru tersebut, mereka akan sukar mencegah kelompok-kelompok Palestina garis keras untuk melakukan tindakan ‘terorisme’. Jelas hal ini akan mengancam keberadaan negara Israel. Apalagi kalau negara Palestina yang dimaksud beribukota di Yerusalem; kota yang selama ini menjadi salah satu isu vital konflik Palestina. 

 Israel berulang-ulang menekankan akan mempertahankan Yerusalem. “Sebagai perdana menteri Israel, saya sungguh-sungguh akan mempertahankan kehormatan yang diberikan kepada saya sebagai penjaga Yerusalem….,” katanya. “Saya akan menghormati tugas sungguh-sungguh ini tanpa kompromi.” (Republika, 31/5/2003). 

Di samping itu, sulit memegang janji AS dan Israel selama ini. Apalagi saat ini Goerge W. Bush akan disibukkan dengan pemilu. Tentu saja, partai Republik  akan lebih memperhatikan suara lobi Yahudi untuk memenangkan pemilu. Sementara itu, kelompok Yahudi AS sendiri tampaknya tidak begitu setuju terhadap perjanjian damai ini.  

Sama saja dengan Israel yang memang terbiasa melanggar janji. Sering  pemerintahan yang baru membuat kebijakan tersendiri dan dengan gampang mengabaikan kesepakatan sebelumnya, dengan anggapan, bahwa pemerintahan baru tidak berkewajiban  meneruskan kebijakan pemerintahan sebelumnya. Terbukti saat Netanyahu dari gari keras Israel memerintah, berbagai kebijakan perjanjian yang pernah digagas oleh pendahulunya (Yitzak Rabin dan Shimon Peres) kemudian diabaikan sama sekali. Artinya, perjanjian kembali dari nol. Sebagai contoh, seharusnya, kalau berdasarkan perjanjian Oslo (September 2003), Israel harus mundur dari Jericho dan Jalur Gaza dalam tempo 5  tahun. Namun, hingga tahun 2003 (lebih kurang 10 tahun), Israel tetap saja menduduki daerah tersebut. Batas 5 tahun kemudian diabaikan begitu saja oleh pemerintahan baru Israel.  

AS dan Israel juga punya kartu truf yang selalu berhasil digunakan untuk alasan membatalkan perjanjian dan menyudutkan  Palestina, yaitu kegagalan otoritas Palestina membasmi terorisme—sebutan yang sering digunakan untuk aksi intifadah. Padahal, semua tahu, memberangus intifadah adalah sangat sulit bahkan oleh otoritas Palestina sendiri. Sebab, perlawanan  intifadah sudah demikian mendarah-daging dalam perjuangan rakyat Palestina. Dukungan rakyat Palestina sendiri terhadap perjuangan intifadah sangat besar, bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan dukungan terhadap PLO. Intifadah akan sulit dihentikan selama pemerintah Israel melakukan tindakan terorisme negara terhadap rakyat Palestina.  

Melihat hal itu, akan sangat sulit perjanjian damai dengan Israel akan memecahkan persoalan Krisis Palestina. Sebab, perjanjian damai selama ini tidak pernah menyentuh persoalan substansial dari krisis berkepanjangan ini. Inilah faktor yang menyebabkan kegagalan setiap upaya damai, karena memang tidak menyelesaikan persoalan inti dari krisis ini.  

Masalah substansial Palestina sebenarnya adalah dirampasnya tanah Palestina oleh Israel dengan dukungan Inggris, AS, dan PBB. Jadi, keberadaan negara Israel yang didukung oleh Barat itu sendirilah yang menjadi pangkal persoalan Palestina dan Krisis Timur Tengah. Dengan demikian, selama negara Israel berdiri, persoalan Palestina tidak akan selesai.  

Kepentingan Negara-negara Imperialis

  Perdamaian adalah upaya mengulur-ulur waktu dan menghentikan jihad kaum Muslim terhadap Israel. Perdamaian tidak lain hanyalah untuk kepentingan politik masing-masing pihak yang pro perdamaian seperti AS, Inggris, PLO, dan para penguasa Arab. 

 Sejak awal pendiriannya, keberadaan negara Israel tidak lepas dari kepentingan negara-negara imprialisme Barat, terutama Inggris dan Amerika Serikat. Peran Inggris dalam pembentukan negara Israel tampak nyata dalam Deklarasi Balfour, berupa surat dari kementrian luar negeri Inggris, Arthur James Balforu, kepada pemimpin Zionis Inggris, Lord Rothschild, pada 2 November 1917. Surat ini menjadi dasar pengakuan Inggris terhadap keberadaan negara zionis Israel di Palestina. Deklarasi ini pulalah yang diadopsi oleh LBB (Liga Bangsa-bangsa) untuk memberikan mandat resmi kepada Inggris untuk menguasa Palestina.  

Sebagai penguasa di Palestina, Ingggris memiliki kepentingan besar untuk mendukung berdirinya negara Israel. Keberadaan negara zionis di jantung Timur Tengah ini akan menimbulkan konflik dan ketidakstabilan yang terus-menerus di Timur Tengah. Dalam kondisi seperti ini, Inggris bisa lebih mudah menanamkan pengaruhnya di sana. Krisis ini sekaligus akan menyedot energi dan dana umat Islam serta  mengalihkan upaya kaum Muslim untuk menegakkan kembali Khilafah Islam yang dibubarkan oleh Kamal at-Tartuk la‘nattullah ‘alayh (1924).

 Kepentingan AS juga sama. Krisis Palestina akan menjadi media negara besar bagi AS untuk menanamkan pengaruhnya. Krisis ini sekaligus akan mengalihkan perhatian kaum Muslim bahwa musuh sejati mereka adalah Amerika Serikat. Dalam road map ini kepentingan AS sangatlah dominant, antara lain: Pertama, mendapat simpati dari rakyat Timur Tengah. Setelah mendapat reaksi keras dari rakyat Arab akibat invasinya  ke Irak, AS tampaknya berusaha tampil sebagai pahlawan perdamaian; seakan-akan negara Paman Sam ini punya perhatian terhadap masalah kaum Muslim. Hal ini penting untuk memberikan citra baik bagi AS.  

Kedua, proposal perdamaian ini akan semakin memperlancar keinginan AS untuk menyingkirkan Arafat. Untuk itu, sejak awal, AS dan Israel menolak berbicara kepada Arafat dan hanya bersedia berunding dengan PM Mahmud Abbas. Arafat dianggap lebih dekat ke Inggris dan gagal untuk memberangus perlawanan intifadah. Perundingan dengan PM Mahmud Abbas  tentu akan menyingkirkan peran Arafat.   

 Ketiga, AS  dan Israel sangat mengharapkan perjanjian ini akan memperlemah perlawanan jihad rakyat Palestina. Tidak aneh kalau AS dan Israel mensyaratkan masalah ini untuk memasuki tahap perundingan berikutnya. AS dan Israel dengan cerdik memanfaatkan otoritas Palestina untuk memberangus jihad ini. Perang saudara sesama komponen Palestina jelas akan memperlemah perlawanan terhadap Israel. 

 Kepentingan PLO dan Para Penguasa Arab Pengkhianat 

Dalam pandangan masyarakat Timur Tengah dan sebagian besar umat Islam, masalah Palestina bukanlah semata-mata persoalan rakyat Palestina. Ini merupakan persoalan kaum Muslim secara keseluruhan. Secara khusus, di sana terdapat masjid al-Quds yang dimuliakan kaum Muslim. Sikap masyarakat seperti ini akan mempengaruhi penilaian dan dukungan rakyat terhadap para penguasa negeri-negeri Arab. Karena itu, para penguasa Arab, yang merupakan agen Barat, paling tidak, harus menunjukkan kehirauan mereka terhadap persoalan Palestina. Dalam konteks ini, menyetujui perdamaian akan membuat seakan-akan para penguasa Arab ini masih serius meperhatikan persoalan Palestina ini. 

 Setiap tawaran perdamaian akan menjadi harapan bagi para penguasa Arab untuk menyelamatkan citra mereka. Ketidakmauan para penguasa Arab untuk melakukan jihad terhadap Israel jelas menambah kebencian rakyat Arab yang sadar terhadap pengkhianatan penguasanya. Kesan bahwa penguasa Arab tidak lebih merupakan antek-antek penjajah akan semakin jelas. Ajuan perdamaian ini tentu bisa dimanfaatkan  oleh para penguasa Arab sebagai alasan untuk tidak melakukan serangan militer terhadap Israel.  

Bagi PLO sendiri, menerima tawaran perdamaian Israel merupakan satu-satunya jalan agar mereka tetap eksis dalam pandangan rakyat Palestina. PLO berharap, harapan negara Palestina yang diperoleh lewat perdamaian ini akan menjadi alat untuk mendapat dukungan rakyat Arab. Paling tidak, adanya harapan akan membuat mereka tetap ada. Sebab, akhir-akhir ini  citra PLO sendiri sudah demikian jatuh di mata rakyat Palestina.  

Sesungguhnya akar persoalan di Timur Tengah saat ini berakar dari imperialisme Barat ke wilayah tersebut sejak masa kemunduran Kekhilafahan Islam. Semua persoalan sekarang, kalau ditarik, pastilah berhubungan dengan sejarah imperialisme Barat di Timur Tengah dan kemunduran Kekhilafahan Islam. Akar persoalan ini secara tepat disimpulkan oleh David Fromkin dalam bukunya, A Peace to End All Peace, “Pembagian bekas Kekaisaran Ottoman setelah Perang Dunia I menjadi biang keladi ketidakpastian politik dan kemelut di Irak modern dan seluruh Timur Tengah dalam setengah abad belakangan ini.”[i]  Untuk itu, persoalan di Timur Tengah secara komprehensip bisa  dipecahkan denganmelihat tiga persoalan penting:(1)  Kemunduran Khilafah Islam yang menjadi penyebab intervensi Asing di Timur Tengah. Dalam masalah ini perlu dilihat bagaimana Khilafah Islam bisa runtuh, termasuk konspirasi di balik keruntuhannya.

(2)  Imperialisme Barat terutama Inggris, Prancis, Italia, Jerman, Rusia, dan AS yang menjadi pelaku utama imperialisme di sana. Disini perlu diperhatikan bagaimana negara-negara itu membagi-bagi kawasan di Timur Tengah untuk penjajahan mereka, termasuk persaingan abadi di antara negara imperialisme itu sendiri.

 (3)  Rezim-rezim sekular, baik bercirikan monarki dengan lebel religius (seperti Saudi), kapitalis, maupun sosialis-komunis yang menjadi boneka negara-negara imperialis untuk menjajah kawasan Timur Tengah. Berkaitan dengan rezim boneka ini, perlu diperhatikan berbagai bentuk pengkhianatan mereka kepada umat, kerjasama mereka dengan negara-negara penjajah, dan kebijakan-kebijakan mereka yang melestarikan penjajahan di Timur Tengah. 

 Jihad dan Khilafah: Solusi  Syar‘î 

Melihat kenyataan di atas, pilihan untuk tetap mengobarkan jihad merupakan pilihan yang sangat rasional dan sekaligus syar‘î. Sebab, Israel terus-menerus membunuhi rakyat Palestina. Berdasarkan pandangan syariat, penyelesaian masalah Palestina tidak lain adalah sangat gambling, yakni dengan jihad fi sabilillah mengusir Yahudi dari bumi Palestina.   

Dalam menyikapi kasus Palestina (demikian juga Irak, Afghanistan, Moro, Pattani) —sebagai salah satu negeri Islam yang telah nyata-nyata diserang oleh Israel , Amerika, Inggris dan sekutunya—para fukaha sepakat, bahwa hukum memerangi orang kafir yang menyerang negeri Islam adalah fardhu ‘ain. Ibn Qudamah al-Maqdisi (w. 1238 M), mujtahid mazhab Hanbali, berkata, “Jika musuh datang maka jihad menjadi fardhu ‘ain sehingga wajib bagi seluruh kaum Muslim; tidak boleh seorang pun meninggalkannya. Jika hal itu telah ditetapkan maka mereka tidak boleh meninggalkan (negeri tersebut) kecuali dengan izin amir, karena urusan perang diserahkan kepadanya.”[ii] An-Nawawi (w. 1277 M), mujtahid mazhab Syafi’i, juga mengatakan, “Para pengikut mazhab kami (ashhâbunâ) berpendapat, bahwa jihad saat ini hukumnya fardhu kifayah; kecuali jika kaum kafir memasuki negeri kaum Muslim maka jihad tersebut menjadi fardhu  a’in bagi mereka. Jika rakyat negeri tersebut tidak mencukupi, rakyat negeri Islam yang ada di sekitarnya wajib menyempurnakan kecukupan (kifâyah) tersebut.”[iii]  

Ibn Taymiyah (w. 1328 M) juga mengatakan, “Jika musuh telah memasuki negeri Islam, tidak diragukan lagi, bahwa hukum mempertahankannya wajib bagi yang terdekat, demikian seterusnya. Sebab, negeri Islam semuanya merupakan satu negeri.”[iv] 

Inilah pandangan para fukaha mengenai status kaum Muslim berperang di Palestina. Karena itu, berperang di Palestina untuk mempertahankan wilayah tersebut dari agresi Israel, Amerika, Inggris, dan sekutunya saat ini jelas merupakan jihâd fî sabîlillâh. Hukumnya adalah fardhu ‘ain bagi rakyat Palestina , baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu, mereka tidak boleh melarikan diri dari medan perang, apalagi berkhianat kepada para agresor itu. Sedangkan bagi rakyat negeri Islam yang lain, seperti Yordania, Suriah, Kuwait, Saudi Arabia, Iran dan sekitarnya, hukumnya fadhu kifayah. Kewajiban tersebut baru akan gugur dari pundak mereka jika peperangan ini benar-benar usai dan dimenangkan oleh kaum Muslim. Jika tidak, seluruh umat Islam di seluruh dunia wajib membantu para mujahidin Palestina. Karena itu, sangat naif jika keterlibatan kaum Muslim untuk berjihad di Palestina dalam rangka membebaskan rakyat Palestina —baik Muslim maupun non-Muslim—dari serangan negara-negara kafir imperialis itu dianggap sebagai konyol atau sia-sia; apapun alasannya. Sebab, Palestina, baik kekayaan alamnya maupun penduduknya, merupakan kehormatan umat Islam yang wajib dipertahankan. Nabi saw., sebagaimana dituturkan Jabir, bersabda:  Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah kehormatan yang wajib kalian pertahankan (HR Muslim).  Karena itu, siapa pun yang terbunuh dalam usaha untuk mempertahankan keluarga, darah, harta, dan agamanya jelas tidak sia-sia; bahkan telah dinobatkan oleh Rasulullah saw. sebagai syuhada. Dalam hal ini, Nabi saw., sebagaimana dituturkan Sa‘id bin Zayd, bersabda: Siapa saja yang terbunuh demi mempertahankan hartanya, dia mati syahid. Siapa saja yang terbunuh demi mempertahankan agamanya, dia mati syahid. Siapa saja yang terbunuh demi mempertahankan darahnya, dia mati syahid. Siapa saja yang terbunuh demi mempertahankan keluarganya, dia juga mati syahid.  (HR at-Tirmidzi)  

Jihad dengan Kekauatan Seimbang 

Seperti halnya jihad untuk mengusir invasi kaum imperialis dari negeri Islam telah disepakati oleh para fukaha hukumnya adalah fardhu, maka Islam juga telah menetapkan jihad sebagai satu-satunya metode untuk mengusir invasi tersebut. Dengan Jihadlah harta, darah, kehormatan, dan agama umat Islam akan bisa dipertahankan. Karena serangan Israel, Amerika, Inggris, dan sekutunya, seperti yang terjadi di Irak, Palestina, dan Afghanistan,  itu merupakan bentuk penyerangan fisik, maka serangan itu harus dilawan dengan kekuatan fisik. Allah berfirman: Oleh sebab itu, siapa saja yang menyerang kalian, seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadap kalian. (QS al-Baqarah [2]: 194). 

Ayat ini dengan tegas menjelaskan bagaimana cara melakukan perlawanan terhadap orang, kelompok, atau negara yang menyerang umat Islam; serangan fisik harus dilawan dengan kekuatan fisik. Karena itu, Allah juga memerintahkan umat Islam menyiapkan kekuatan agar bisa mengalahkan mereka:   Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka kekuatan apa saja yang mampu kalian (persiapkan), dan juga menambatkan kuda. Dengannya, kalian akan bisa menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian.  (QS al-Anfal [8]: 60).    

Pemecahan secara mendasar ini tidak pernah  terlaksana dengan adanya para penguasa negeri-negeri Arab yang berkhianat. Sebab, mereka adalah agen-agen Barat yang melestarikan penghinaan terhadap kaum Muslim. Untuk itu, agar jihad bisa optimal bisa dilakukan, pagar penghalang ini haruslah disingkirkan terlebih dahulu. Pagar penghalang ini tidak akan mungkin dibongkar sebelum kaum Muslim memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan mereka. Karena itu, kaum Muslim harus sesegera mungkin menegakkan Daulah Khilafah yang akan menyingkirkan para penguasa pengkhianat ini. Daulah Khilafah akan mempersatukan umat Islam seluruh dunia untuk membebaskan tanah Palestina dari cengkeraman Israel. Untuk itu, selama kita berupaya untuk menegakkan Khilafah, kita harus tetap mempertahankan kondisi perang terus-menerus terhadap musuh, tidak melakukan perjanjian damai dengan mereka, dan membatalkan kesepakatan  apa pun dengan mereka.   

Daulah Khilafah Solusi Membendung Imperialisme AS 

 Dari uraian di atas jelaslah bahwa solusi yang mengakar dan akan menyelesaikan berbagai konflik di Timur Tengah adalah dengan mengembalikan Daulah Khilafah Islam dan mengganti rezim-rezim sekular boneka Barat. Inilah satu-satunya cara yang bisa menghalangi dan menghentikan penjajahan negara–negara imperialis di tubuh umat Islam. 

Patut disadari, bahwa umat Islam saat ini memiliki potensi yang luar biasa dalam berbagai bidang, yang dapat dijadikan modal untuk melawan hegemoni AS.  Antara lain sebagai berikut: Pertama: Potensi Ideologis. Setelah komunisme runtuh, satu-satunya musuh ideologis AS adalah Islam. Carleton, saat mengomentari peradaban Islam dari tahun 800 M hingga 1600 M, menyatakan, “Peradaban Islam merupakan peradaban yang terbesar di dunia. Peradaban Islam sanggup menciptakan negara adidaya (super state) yang terbentang dari satu samudera ke samudera lain; dari iklim Utara hingga tropis dengan ratusan juta orang di dalamnya, dengan perbedaan kepercayaan dan suku.” (“Technology, Business, and Our Way of Life: What’s Next”).  Samuel Huntington, dalam ”The Clash of Civilitation”, menulis, “Problem mendasar bagi Barat bukanlah fundamentalisme, tetapi Islam sebagai peradaban yang penduduknya yakin ketinggian kebudayaannya tapi dihantui rendahnya kekuataan mereka saat ini.” 

Kedua: Potensi Geopolitis. Kaum Muslimin secara geografis menempati posisi strategis jalur laut dunia. Mereka ditempati Selat Gibraltar, Terusan Suez, Selat Dardanella dan Bosphorus yang menghubungkan jalur laut Hitam ke Mediterania, Selat Hormuz di Teluk dan Selat Malaka di Asia Tenggara.  Dengan menempati posisi strategis ini, kebutuhan dunia akan wilayah kaum Muslimin pastilah tinggi mengingat mereka harus melewati jalur laut tersebut.  Kalaulah seluruh wilayah kaum Muslimin di dunia bersatu di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah, mereka akan memiliki posisi yang sangat menguntungkannya sebagai adidaya.

 Ketiga: Potensi sumber alam. Negeri-negeri Islam dianugerahi Allah dengan kekayaan alam yang melimpah, baik karena kesuburannya maupun bahan tambangnya seperti minyak.  Kekuatan minyak ini pernah ditunjukkan oleh negeri-negeri Arab dalam embargo minyak tahun 1973-1974.  Embargo ini mampu mengguncang ekonomi AS dan Eropa. 

Keempat: Potensi Penduduk. Memang, jumlah penduduk bukanlah satu-satunya faktor penentu kekuatan suatu negara. Namun bila umat Islam di seluruh dunia bersatu di bawah Khilafah, jumlah penduduknya yang 20% populasi dunia tentu sangat luar biasa. 

Kelima: Potensi Militer. Harus diakui bahwa saat ini militer Dunia Islam mengalami ketergantungan terhadap musuh-musuhnya. Tetapi, secara kuantitas jumlah tentara di Dunia Islam sangat besar. Bila direkrut 1 % saja dari penduduknya yang 1,5 Milyar akan didapat 15 juta tentara. Karena itu, dapat dibayangkan jika mobilisasi pasukan militer ini dilakukan oleh sebuah negara yang bersifat internasional seperti Daulah Khilafah. Akan tetapi, sayang, militer di negeri-negeri Islam hampir tidak pernah berperang melawan kekuatan penjajah. Sebagian justru sering digunakan oleh penguasa untuk menindas rakyatnya sendiri 

Tentu saja, harus diperhatikan kemampuan SDM dan kekuatan industri. Kedua faktor di atas juga menentukan kekuatan sebuah negara. Sebenarnya, dengan melihat banyaknya ilmuwan Muslim di Dunia Islam atau yang bekerja di Barat, membangun kekuatan industri militer ini  bukanlah perkara yang sulit. Pakistan saja mampu membangun kekuatan nuklirnya. Masalahnya, tinggal menyatukan para intelekutal tersebut dan mengajak mereka berjuang bersama.  Di samping itu,  Daulah  Khilafah Islamiyah tentu saja akan membuat terobosan baru untuk meningkatkan kualitas SDM ini dengan berbagai cara. Dunia Islam telah membuktikan sebelumnya, saat bersatu di bawah negara ideologis Dulah Khilafah Islamiyah, perkembangan sains dan teknologi Dunia Islam berada di atas negara-negara lain. Fakta ini tidak bisa dibantah. 

Denganpotensi ideologis dan faktor-faktor penunjang tersebut, Daulah Khilafah Islamiyah jelas akan menjadi sebuah negara adidaya yang sangat kuat.  Di sinilah letak pentingnya kaum Muslim menegakkan Daulah Khilafah Islamiyah tersebut di tengah-tengah mereka. Ketidakadaan Daulah Khilafah Islamiyah yang berdasarkan ideologi Islam membuat kaum Muslim mundur dalam peran internasionalnya, bahkan tidak mampu menghadapi penjajahan Barat. Bagaimanapun, Barat dengan kekuatan negaranya yang dibangun atas dasar ideologi kapitalisme yang mengglobal, juga harus dilawan dengan kekuatan negara yang dibangun di atas ideologi yang juga mengglobal. Negara tersebut adalah Daulah Khilafah Islamiyah. Daulah Khilafah Islamiyah akan menghimpun potensi kaum Muslim dan menyatukan Dunia Islam untuk kemudian berjihad melawan penindasan negara-negara Barat kapitalis. Jihad berperang melawan negara-negara Barat kapitalis—termasuk perang propaganda—tentu saja akan dapat dilakukan secara seimbang jika kaum Muslim bersatu di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah.

KARENA ITU, MEMPERJUANGKAN KHILAFAH ISLAM UNTUK MEWUJUDKANNYA TIDAK BISA DITUNDA-TUNDA LAGI. MENUNDANYA BERARTI MEMPERBANYAK TUMPAHNYA DARAH KAUM MUSLIMIN. ( Farid Wadjdi )     


[i]      Lihat: Kusnanto Anggoro, dalam artikelnya di Kompas,  24/3/2003.

 [ii] Ibn Qudâmah al-Maqdisi, al-Mughni, Dâr al-Kitâb al-‘Arabi, Beirut, 1972,  juz X, hal. 389-390, 

 [iii] an-Nawawi, Syarh Shahîh Muslim, Dâr Ihyâ’ at-Turâts al-‘Arabi, Beirut, cet. II, 1392,  juz XIII, hal. 9, 

 [iv] Ibn Taymiyyah, Al-Ikhtiyârât al-‘Ilmiyyah, Diterbitkan dengan Fatâwâ Ibn Taymiyyah,  juz IV, hal. 609, 

2 Responses

  1. good writing🙂

  2. maaf saya copy ya… tulisannya untuk bahan tugas saya..
    terimakasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: