THE FAILED STATE


(Negara Gagal)

Menarik katagorisasi negara-bangsa (nation state) yang dikutip Imam Cahyono dari Stoddar. Menurutnya, ada 4 (empat) kategori negara-bangsa: kuat; lemah (weakstate); gagal (failedstate); dan runtuh (collapsedstate). Negara lemah merupakan calon potensial kegagalan negara. Adapun negara gagal atau hancur merupakan tahap akhir dari kegagalan negara. Sebuah negara gagal apabila gagal memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan baik. Bagaimana sindrom negara yang gagal itu antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator sosial, ekonomi, politik, maupun militer. Sindrom negara gagal antara lain: keamanan rakyat tidak bisa dijaga, konflik etnis dan agama tak kunjung usai, korupsi merajalela, legitimasi negara terus menipis, pemerintah tidak berdaya dalam menghadapi masalah dalam negeri, dan rawan terhadap tekanan luar negeri. (Kompas, 9/6/2005). Lantas Indonesia masuk yang mana?

Menurut Jusuf Wanandi, Indonesia belum merupakan negara gagal, tetapi negara lemah (weakstate). Namun, Imam Cahyono mengatakan, Indonesia di ambang negara gagal. Tampaknya pendapat Imam Cahyono lebih tepat, yakni bahwa kita di ambang negara gagal. Lihat saja, hampir semua indikasi negara gagal sudah terpenuhi. Dalam hal keamanan, misalnya, rakyat kurang terlindungi. Lewat media massa kita bisa menyaksikan bagaimana orang demikian gampang diancam, dianiaya, diperkosa, bahkan dibunuh; kadang-kadang itu sekadar dipicu masalah sepele. Berita semacam itu kita saksikan hampir setiap hari tiada henti.

Konflik etnis dan agama pun tidak jarang memakan korban yang cukup besar seperti dalam kasus Sampang, Poso, Ambon, dan Papua. Meskipun demikian, sering akar sesungguhnya dari konflik itu adalah ketidakadilan, ketidakpastian hukum, ketidaksejahteraan rakyat; atau konflik sengaja diciptakan untuk kepentingan politik lokal maupun asing.

Legitimasi negara semakin berkurang saja. Rakyat semakin tidak percaya bahwa negara mengurus mereka. Dibakarnya pencuri sepeda motor atau maling ayam mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat pada hukum yang seharusnya ditegakkan negara. Perusakan tempat hiburan, perjudian, dan pelacuran juga merupakan cerminan dari ketidakpercayaan rakyat pada hukum dan aparat. Lihat pula gejala apatisme massal terhadap para calon dalam Pilkada yang disuarakan masyarakat, “Siapapun calonnya sama saja, saya tetap saja miskin!”

Bagaimana dengan korupsi? Jangan diperdebatkan lagi; Indonesia termasuk negara yang paling korup di dunia. Korupsinya bersifat massal dan melembaga. Karena sudah demikian melembaga, ada yang khawatir, kalau kasus korupsi di Indonesia dibongkar seluruhnya, Indonesia akan collaps (hancur), karena hampir tidak ada sub-sistem yang tidak korup.

Indikator yang juga cukup jelas adalah lemahnya negara dalam menghadapi tekanan asing hampir di segala aspek. Budaya kapitalistik seperti hedonisme, seks bebas, dan narkoba bagai gelombang air bah yang seakan tidak bisa dihentikan negara. Secara politik, Indonesia gagal menyelesaikan krisis Timor Timur (dulu) dan Aceh sebagai perkara internal. Indonesia pun harus meminta bantuan asing untuk masalah Aceh.

Belum lagi agenda-agenda War on Terorisme (WOT) yang dibidani oleh AS, yang demikian serius dijalankan Indonesia. Indonesia pun dipaksa untuk mengikuti skenario AS dalam WOT. Di Indonesia, terorisme pun harus ditafsirkan berdasarkan versi AS—mulai dari defenisi terorisme yang harus diartikan sebagai setiap pihak yang menyerang kepentingan AS; siapa pelakunya (umat Islam, kelompok Islam, dan lebih spesifik lagi mereka yang ingin menegakkan syariat Islam); sampai pada apa yang harus dilakukan (buat berbagai jebakan dan rekayasa, tangkap dan aniaya aktifis Islam [meskipun bertentangan dengan HAM] karena mereka adalah teroris, buat undang-undang terorisme yang intinya harus sejalan dengan kepentingan AS, buat badan-badan anti terorisme dengan target kelompok Islam, dll). Tekanan asing ini demikian terasa kalau kita melihat siapa yang mendanai semua proyek ini, yakni negara-negara seperti AS dan Australia.

Sepertinya, tidak ada persfektif lain dalam melihat siapa teroris. AS yang jelas-jelas membunuh ribuan rakyat sipil di Irak dan Afganistan tidak dianggap sebagai teroris yang pantas dicurigai. Tidak ada juga upaya sungguh-sungguh untuk melihat bahwa merebaknya kekerasan ini merupakan buah dari ‘terorisme’ AS terhadap umat Islam. Artinya, akar terorisme itu adalah tindakan teror negara AS sendiri. Seharusnya, kalau Indonesia ingin menghentikan teror, Indonesia harus berperan menekan AS untuk menghentikan penindasannya terhadap umat Islam. Apa berani?

Tekanan asing dalam masalah ekonomi lebih tampak lagi. Bahkan sejak awal pembangunan ekonomi, Indonesia sebenarnya dibangun berdasarkan agenda-agenda Kapitalisme seperti: pembangunan bertahap (Repelita); utang luar negeri; investasi asing pada sektor-sektor pemilikan umum seperti minyak, gas, dan emas; ketundukan pada rezim mata uang dolar; sistem perbankan, privatisasi sektor umum; dll.

Indikator yang paling jelas adalah kegagalan negara memenuhi kebutuhan rakyatnya. Kasus busung lapar mencerminkan hal ini. Yang lebih menyedihkan, secara nasional jumlah balita yang kekurangan gizi di Indonesia ternyata sangat besar. Menurut hasil Susenas 2003, seikitar 27.3% balita Indonesia kekurangan gizi. Artinya, dari jumlah 18 juta balita pada tahun 2003, 4.9 juta mengalami masalah gizi buruk. Tahun 2005, sesuai proyeksi/prakiraan penduduk Indonesia oleh BPS, anak usia 1-4 tahun adalah sebanyak 20.87 juta. Jika angka 27.3% digunakan, diperkirakan sebanyak 5.7 juta anak balita mengalami masalah gizi buruk. Balita yang mengalami busung lapar atau kekurangan gizi sangat parah adalah sebanyak 8%, yaitu 1.67 juta balita. Inilah potret kualitas hidup mayoritas rakyat negeri yang kaya-raya ini.

Pertanyaan mendasar dari semua ini adalah, mengapa kita lemah, gagal, bahkan di ambang kehancuran. Mengapa umat ini sakit? Jawabannya jelas, karena kita mengadopsi dan menggunakan sistem Kapitalisme yang sakit. Obatnya juga jelas, yakni kembali pada Islam dengan menerapkan seluruh syariat Islam dalam segenap aspek kehidupan; bukan hanya Islam ritual sebatas shalat, shaum, dan haji; bukan pula sekadar Islam moral. Untuk itu jelas kita butuh institusinya, yakni Daulah Khilafah Islamiyah. Saatnyalah kita mengubah negara yang gagal ini menjadi negara yang berhasil dan diridhai Allah Swt., yakni Daulah Khilafah Islamiyah. Kitalah, para pengemban dakwah, sebagai dokter yang akan menyembuhkan penyakit umat Islam ini. [FW]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: