YORDANIA


Nama Negara

Hashemite Kingdom of Jordan/Al-Mamlakah al-Urduniyah al-Hashimiyah

Ibu Kota

Amman

Populasi

5,5 juta (UN 2003)

Ekspor Utama

Posfat, fertilizers, hasil pertanian

Pendatan Rata-rata Pertahun

$1,750 (World Bank, 2001)

Hari Kemerdekaan

25 Mei 1946

Sejarah Islam di Yordania

Islam masuk pada masa Khalifah Umar bin Khaththab setelah mengalahkan bangsa Romawi (636M), kemudian berada dibawah pemerintahan Kekhilafahan Umayyah, Abbasiyah, dan Ustmaniyah

Pemimpin

Raja Abdullah II (menggantikan ayahnya Raja Husain).lahir tahun 1962. Abdullah II merupakan putra tertua dari Raja Husain dengan Toni (istri keduanya yang lahir di Inggris). Raja Abdullah II berpendidikan Inggris dan Amerika Serikat. Putra Mahkotanya pangeran Hamzah bin Hussein. Yang menjadi PM sekarang adalah Ali Abu-al-Raghib

Didirikan oleh Inggris

Sebagaimana negara-negara Arab lainnya, berdirinya negara Yordania yang dikenal dengan sebutan al-Mamlakah al-Urdunniyah al-Hashimiyah (al-Urdun) tidak lepas dari politik penjajahan imperialis Barat di Timur Tengah pasca runtuhnya Daulah Khilafah Islamiyah. Sama seperti Saudi, Irak dan negeri-negeri Arab lainnya, Kerajaan Yordania merupakan bentukan penjajah Inggris yang memberontak terhadap Khilafah Islam yang berpusat di Turki. Tidak aneh jika penguasa Yordan kemudian menjadi penguasa yang tunduk pada kepentingan penjajah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan umat.

Pasca Perang Dunia I, Yordania, yang sebelumnya dikenal dengan Trans Yordania, merupakan bagian dari Kerajaan Arab Suriah. Inggris dan Prancis kemudian bersepakat untuk saling membagi daerah ini. Suriah berada di bawah pengaruh Perancis, sementara Inggris mendapat bagian Trans-Yordania berdasarkan konferensi di San Remo. Inggris kemudian mengangkat Abdullah ibn Hussein sebagai pemimpin wilayah Trans-Yordania. Abdullah sendiri adalah saudara dari Faisal yang memimpin Revolusi Arab untuk memberontak dari Kekhilafahan Islam. Faisal berasal dari keluarga Hashemite (Hasyimiyah). Ia pernah menjadi penguasa di Makkah namun kemudian diganti oleh penduduk setempat. Jadi, sejarah pembentukan negara Yordania tidak bisa dilepaskan dari keluarga Hashemite dengan bantuan Inggris.<!–[if !supportFootnotes]–>[i]<!–[endif]–>

Abdullah menjadi pemimpin Trans-Yordania setelah ditunjuk oleh sekretari kolonial Inggris saat itu, Winston Churchill. Dia dikukuhkan pada 1 April 1921 dengan subsidi dari Inggris sebesar 5.000 poundterling setiap bulan.<!–[if !supportFootnotes]–>[ii]<!–[endif]–> Negeri ini hidup di bawah bantuan Inggris yang memberikan subsidi 100.000 pounsterling setiap tahun pada tahun 1920-an dan meningkat menjadi 200.000 pounsterling pada tahun 1940-an.<!–[if !supportFootnotes]–>[iii]<!–[endif]–> Inggris kemudian memberikan hadiah kemerdekaannya kepada Yordania pada 22 Maret 1946. Namun jelas, pemberian kemerdekaan ini hanyalah ‘akal-akalan’ Inggris saja untuk tetap mempertahankan penjajahannya di Dunia Islam.

Inggris tentu ingin agar penguasaannya di Yordania tetap ada. Karena itu, berdasarkan perjanjian aliansi di London tanggal 26 Maret 1946, Inggris memberikan kemerdekaan dengan pola yang sama dengan perjanjian Inggris-Irak. Melalui perjanjian ini, Inggris mengakui kemerdekaan Trans-Yordania (Yordania), menyetujui perwakilan diplomatik, sanggup memberikan subsidi kepada Legiun Arab, dan berusaha mempertahankan Emirat dari pihak luar. Sebagai imbalannya, Inggris berhak menempatkan tentaranya di wilayah Trans-Yordania, menggunakan fasilitas komunikasinya, dan melatih angkatan perang Abdullah. Kedua negara setuju dengan ‘konsultasi penuh dan terbuka’ dalam segala urusan politik luar negeri yang bisa mempengaruhi kepentingan bersama mereka.<!–[if !supportFootnotes]–>[iv]<!–[endif]–>

Untuk memperkuat kedudukannya dan mempertahankan pengaruh Inggris, Abdullah bersama Inggris membentuk tentara Legiun Arab yang dipimpin oleh dua orang Inggris, F.G. Peake dan John Glubb, yang kemudian digelari Glub Pasha.<!–[if !supportFootnotes]–>[v]<!–[endif]–> Tentara ini direkrut dari para pengacau yang ada di gurun di sepanjang perbatasan. Dengan kekuatan tentara binaan Inggris inilah Abdullah mempertahankan kekuasannya. Sangat jelas di sini, bahwa kemerdekaan dan pembentukan negara-negara di Dunia Islam adalah hadiah dan konspirasi imperialis. Tujuannya sangat jelas, yakni agar Dunia Islam terpecah-belah dan kaum Muslim tidak bersatu di bawah naungan Khilafah Islam.

Pengkhianatan Penguasa Yordania

Pengkhianatan yang utama dan bukan terakhir yang dilakukan oleh Penguasa Yordan adalah memberontak terhadap Daulah Khilafah Islam dengan bekerjasama dengan Inggris. Tidak berhenti di sana, penguasa Yordan banyak mengambil kebijakan dengan mengikuti arahan dari Tuan Besarnya Inggris dan negara-negara imperialis lainnya. Beberapa bentuk pengkhianatan itu antara lain: Pertama, menyangkut Krisis Palestina. Pengkhianatan penguasa Yordania dalam krisis Palestina tampak saat Yordania melepaskan (tanpa perang) Tepi Barat kepada Israel pada Perang Enam Hari tahun 1967. Dalam buku sejarah yang dikeluarkan oleh Oxford University dengan judul Collusion Across Jordan diungkap beberapa konspirasi penguasa Yordan dalam pembentukan negara Israel. Hal yang sama diungkap dalam buku Israel Shahak, Open Secrets (Pluto Press, 1997), bahwa Raja Abdullah pertama Trans-Yordania direkrut sebagai agen mata-mata gerakan Zionis pada awal 1920-an setelah dia ditunjuk sebagai pemimpin Trans-Yordania oleh Inggris. (Mid-Eastrealities, K.Com 1/5/2002). Pengkhianatan berlanjut, Raja Hussein mengakui PLO sebagai pihak yang berwenang untuk mengurusi rakyat Palestina. Padahal, pembentukan PLO tidak lepas dari kepentingan Inggris. Pada tahun 1994, penguasa Yordan mendatangani perjanjian perdamaian dengan Israel dan mengakhiri kondisi perang dengan Israel. Perdamaian ini jelas merupakan bentuk pengkhianatan karena merupakan pengakuan resmi terhadap keberadaan negara Israel di bumi Palestina yang merupakan milik kaum Muslim. Hal ini juga mencerminkan keengganan penguasa Arab untuk berjihad membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Tanpa mempertimbangkan hukum syariat tentang larangan melakukan hubungan apapun dengan musuh yang sedang memerangi kaum muslimin, kecuali hubungan perang, pada September 2002 penguasa Yordania melakukan kerjasama ekonomi dengan Israel. Kedua negara bersepakat untuk membangun saluran air dari Laut Merah ke Laut Mati. Proyek yang menghabiskan dana sebesar 800 juta dolar ini merupakan kerjasama terbesar kedua negara.

Kedua, menyangkut kebijakan ekonomi. Karena sejak awal negeri ini ditopang dengan subsidi negara-negara imperialis, kebijakan ekonomi penguasa Yordan, tidak lebih selain mengikuti arahan para donatur yang memberikan utang. Jeratan utang ini juga telah menyebabkan ambruknya ekonomi Yordania. Atas nama reformasi ekonomi dan perbaikan kualitas hidup, Raja Abdullah II bekerjasama dengan IMF. Rezim Abdullah juga melakukan liberalisasi perdagangan dengan menjadi anggota WTO (2000) serta melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan AS (2000) dan dengan Eropa (2000). Akibatnya jelas, yang menderita adalah rakyat. Utang luar negeri sebagian besar bocor dan masuk ke kantong-kantong penguasa. Dengan demikian, ditinjau dari aspek ekonomi, baik investasi maupun cadangan (keuangan negara) berada dalam kontrol raja dan para kroninya yang terdiri dari para tokoh maupun para pejabat. Mereka mengatur utang luar negeri sesuai dengan petunjuk IMF. Mereka melaksanakan apa saja yang dituntut baik dalam masalah dana, kebudayaan, maupun sosial. Mereka mendanai program tersebut dengan menggunakan dana-dana publik yang diperoleh melalui suap, spekulasi, maupun komisi. Selanjutnya, untuk menyempurnakan dan memudahkan aktivitasnya, mereka menyusun undang-undang ekonomi seperti tentang investasi, privatisasi, otonomi wilayah Aqabah, pajak umum penjualan, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan di bawah jargon ‘perbaikan ekonomi’. Inilah yang mengakibatkan terjadinya penjualan tanah-tanah maupun perusahaan-perasahaan publik kepada orang kafir maupun Yahudi. Selain itu, hal tersebut akan makin menambah kefakiran serta kelaparan, pemutusan hubungan kerja massal, serta merajalelanya penyakit dan kehinaan. Tatkala utang tersebut telah jatuh tempo, untuk menutup utang atau untuk membayar bunganya, IMF dengan bantuan pemerintah segera menaikkan pajak maupun pungutan, meningkatkan harga atau dengan mengurangi dana-dana publik dengan cara memensiundinikan para pegawai negeri.

Ketiga, menyangkut kebijakan politik dalam negeri. Untuk mempertahankan kekuasan, keluarga Hasimiyah telah menerapkan kebijakan tangan besi (diktator). Hal itu tampak dari sistem politik yang diadopsi oleh penguasa Yordania. Menganut asas bikameral (dua kamar) dimana Majlis al-Umma terdiri dari Majlis al-Ayan (40 anggotanya ditunjuk oleh Raja) dan Majlis al-Nuwab (80 anggotanya dipilih lewat pemilu). Sebagai kepala negara, Raja Yordania bertindak sekaligus sebagai pimpinan eksekutif tertinggi dalam menyetujui dan melaksanakan semua keputusan yang telah disahkan undang-undang. Raja juga yang mengangkat perdana menteri dan menghentikannya, sementara dewan menteri ditunjuk atas rekomendasi raja.<!–[if !supportFootnotes]–>[vi]<!–[endif]–> Dalam kondisi sistem politik seperti ini Raja pun sangat berkuasa.

Setelah terjadinya kerusuhan di beberapa kota akibat kenaikan harga pada tahun 1989, untuk pertama kalinya sejak pemilu terakhir 1967, Raja Hussein mengadakan pemilu November 1989. Namun kebebasan ini hanyalah semu, kekuasaan kekuasaan veto tetap di tangan Raja. Kebohongan ini tampak jelas dengan banyaknya aktivis Hizbut Tahrir yang ditahan penguasa Yordan hanya karena bersikap kritis terhadap pemerintah Yordan.

Pada tanggal 23/01/2000, dalam pertemuannya dengan delegasi dari Eropa Tengah untuk urusan HAM, Perdana Menteri Yordania, ‘Abd al-Rauf Rawabidah berkata, “Yordania tetap menjunjung tinggi sikap netral dan toleran, tidak akan memberi sanksi terhadap seseorang karena pendapat dan keyakinannya, berapapun derajat perbedaannya itu.”

Akan tetapi, mengapa pemerintahannya pada tanggal 14/01/2000 menangkapi sejumlah aktivis Hizbut Tahrir lain di kota Irbad, Hashan, ‘Amman dan kota-kota lain?! Bukankah semua penangkapan ini disebabkan pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran mereka?

Tidak berhenti sampai di sana, beberapa aktivis Hizbut Tahrir ditahan pada April 2002 hanya karena mereka membagi-bagikan leaflet. Selebaran itu berisi penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel dan kritik terhadap Raja yang mendukung Israel.

Dalam pemilu pertama di bawah pemerintahan raja Abdullah ke-2 pada Juni 2003 yang lalu, 2/3 kursi dimenangkan oleh para loyalis Raja. Bagaimana mungkin mereka bisa bersikap kritis dan lebih mementingkan urusan rakyat?

Keempat, mendukung War on Terrorisme Amerika. Pengkhianatan lain dari penguasa Yordan adalah dukungannya dalam Perang Melawan Terorisme ala Amerika Serikat. Sebelum menyerang Irak, tentara AS melakukan latihan perang bersama dengan Yordania. Sebagaimna yang ditulis oleh Associated Press, latihan bersama di Yordania Selatan ini diikuti oleh AS, Inggris, dan beberapa negara Arab pada Oktober 2002. Jelas, istilah latih perang ini merupakan kebohongan, karena sesungguhnya AS sedang menyiapkan strategi matang untuk menyerang Irak. Penguasa Yordan memberikan fasilitas untuk itu (membunuh kaum Muslim di Irak). Kerjasama ini terungkap dalam sebuah harian di Amerika Serikat yang menulis tentang pujian pejabat AS kepada penguasa Yordania karena dukungannya terhadap AS dalam Perang Melawan Terorisme. Bahkan pejabat tersebut menyatakan bahwa kerjasama AS-Yordan merupakan yang terbaik dibandingkan dengan negara-negara Arab lain: [US] Administration officials say there is no better ally among Arab countries than Jordan in fighting the war on terrorism. (Washington Times, September 21, 2002).

Sebagai imbalannya, penguasa Yordan kembali mendapat hadiah utang. Seperti yang dilaporkan oleh Associated Press, pemerintah AS telah menyetujui menjadwalkan kembali utang Yordania sebesar 177 juta dolar untuk membantu Yordan menghadapi konsekuensi perang Irak. Jumlah total utang Yordania sebesar 7 miliar dolar, 402 juta dolar di antaranya adalah utang kepada AS. Sebelumnya, AS telah mempersiapkan memberikan utang senilai 3,8 juta dolar untuk bantuan ekonomi, pertahanan, dan makanan. (K.Com, 24/3/2003).

Sesungguhnya, para pemimpin Yordania tidak mempunyai keinginan kecuali untuk melestarikan Yordania dalam kelemahan, sebagaimana yang direkayasa oleh Inggris, dan menjadikan sistem pemerintahan Yordania sebagai pelayan mereka dan Yahudi. Kenyataan ini tidak akan pernah terselesaikan kecuali dengan menjalankan apa yang telah diwajibkan Allah Swt. kepada kaum Muslim, yakni mengemban dakwah Islam bersama dengan orang-orang yang ikhlas dalam rangka menegakkan Khilafah. Semua itu ditujukan dalam rangka mengubah kenyataan buruk yang terjadi di Yordania, sekaligus untuk membersihkan Yordania dan negeri Islam lainnya dari penguasa-penguasa pengkhianat umat. [Farid Wadjdi]

<!–[if !supportEndnotes]–>

<!–[endif]–>

<!–[if !supportFootnotes]–>[i]<!–[endif]–> Riza Sihbudi dkk, Profil Negara-negara Timur Tengah, hlm. 207.

<!–[if !supportFootnotes]–>[ii]<!–[endif]–> Goerge Lenczowski, Timur Tengah di Tengah Kencah Dunia (terjemahan The Middle East in World Affair) hlm. 280.

<!–[if !supportFootnotes]–>[v]<!–[endif]–> Lois A. Roian dan Richard P. Mitchell, The Modern Middle East and North Africa, terj. Hlm. 241.

<!–[if !supportFootnotes]–>[vi]<!–[endif]–> Riza Sihbudi dkk, op.cit., hlm 212

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: