Runtuhnya Doktrin Trias Politika


thumb_democracy3.jpgPower tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Pernyataaan Lord Acton yang dibuat pada abad ke-19 memiliki pengaruh yang kuat hingga saat ini. Pengalaman Eropa di zaman kegelapan di bawah raja-raja tiran , membuat para filosof mencari tahu kenapa penindasan itu terjadi. Mereka kemudian sampai pada kesimpulan, penindasan para tiran terjadi karena para memiliki kekuasaan yang absolut, tanpa batas.

Montesquieu  dalam the Spirit of Laws pun menggagas doktrin trias politika yang kemudian menjadi pilar penting negara sekuler-demokrasi. Doktrin ini kemudian memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lahirlah negara republik-demokrasi dimana kekuasaan eksekutif diserahkan kepada presiden atau perdana menteri. Legislatif yang memiliki kekuasaan untuk membuat hukum diserahkan kepada parlemen , sementara yudikatif diserahkan kepada lembaga pengadilan.

Secara teoritis, trias politika diharapkan bisa mencegah pemerintah yang tirani. Lembaga legislatif karena merupakan wakil rakyat diharapkan akan menghasilkan hukum dan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan rakyat. Lembaga legislatif  dengan klaim wakil rakyat akan mengkoreksi kebijakan pemerintah. Eksekutif akan memperhatikan rakyat sepenuhnya, karena kalau tidak, rakyat tidak lagi memilih mereka.Yudikatif pun diharapkan mandiri dan independen untuk mengadili pelanggaran hukum yang terjadi. Namun realitanya, tidak seindah doktrin yang diharapkan.

Sistem Demokrasi dengan trias politika, ternyata membentuk rezim otoritarian baru,yakni pemilik modal. Para pemilik modal-lah yang kemudian menguasai ketiga lembaga negara demokrasi (eksekutif, legislatif, yudikatif) . Fungsi ketiganya pun lumpuh dibawah ketiak pemilik modal. Lahirlah negara korporasi, dimana penguasa ‘berselingkuh’ dengan pengusaha. Penguasa lebih tunduk kepada berpihak kepada pengusahan yang mendanai penguasa terpilih. Maklum,  untuk bisa terpilih, seorang penguasa butuh dana yang besar. Sementara yudikatif tutup mata terhadap pelanggaran eksekutif, pasalnya yudikatif juga disuap.

Produk hukum yang dilahirkan oleh Parlemen tidak selalu memihak kepada rakyat. Di Indonesia DPR mengeluarkan UU Migas, UU Kelistrikan, UU Penanaman Modal, UU Sumber Daya Air yang pro liberal. Berdasarkan UU Migas pemerintah membuat kebijakan untuk mengurangi subsidi terhadap BBM.Akibatnya, harga BBM dalam negeri naik dan lagi-lagi rakyat yang menjadi korbannya. Berdasarkan UU Kelistrikan , PLN pun secara bertahap di privatisasi. Dipastikan dengan privatisasi PLN, listrik akan semakin mahal. Nyaris sama dengan legislatif, kekuasaan eksekutif pun tidak memihak kepada rakyat.

Gambaran hubungan ini tampak jelas dalam sistem politik AS. Bisa disebut hampir semua politisi AS adalah para konglemerat atau didukung penuh bisnismen kaya. Keluarga Bush sendiri dikenal konglomerat korporasi minyak. Wakil presiden AS sekarang, Dick Cheney merupakan CEO Halliburton yang bermasalah. Mantan menlu AS Collin Powel  pernah duduk dalam dewan direktur AOL. Terdapat juga nama Thomas White mantan eksekutif Enron (yang juga bermasalah), Paul O’Neill, mantan CEO Alcoa, perusahaan alumanium terbesar dunia.

Dipilihnya mereka bukan tanpa alasan. Mereka merupakan donatur besar yang mendukung keberhasilan Bush menjadi presiden. Pada pemilu tahun 2000 lalu, 70% dari US$ 1,9 juta sumbangan politik WorldCom mengalir ke partai Republik. Dari tahun 1989 hingga 2001, Enron telah memberi sumbangan besar US$ 113.800 ke partai Republik.

Bisa dimengerti kenapa para politisi AS baik di eksekutif atau legislatif  mendukung penuh kebijakan Bush saat menyerang Irak. Persoalan utamanya bukanlah  masalah terorisme, tapi persoalan  bisnis minyak yang menggiurkan. Seperti yang ditulis Alan Greenspan mantan pimpinan bank sentral AS, alasan utama AS menyerang Irak adalah minyak.

Pengusaha minyak dunia pun meraih untung besar. Dalam Pers Rilis (22 februari 2007)  EksNas-LMND  diungkap, laporan pendapatannya untuk tahun 2007, pihak ExxonMobil memperoleh keuntungan sebesar $40.6 Billion atau setara dengan Rp3.723.020.000.000.000 (dengan kurs rupiah 9.170). Nilai penjualan ExxonMobil mencapai $404 billion, melebihi Gross Domestic Product (GDP) dari 120 negara di dunia. Setiap detiknya, ExxonMobil berpendapatan Rp 11.801.790, sedangkan perusahaan minyak AS lainnya, Chevron, melaporkan keuntungan yang diperolehnya selama tahun 2007 mencapai $18, 7 billion atau Rp171.479.000.000.000. Royal Ducth Shell menyebutkan nilai profit yang mereka dapatkan selama setahun mencapai $31 milyar atau setara dengan Rp 284.270.000.000.000.

Keuntungan yang diperoleh korporasi-korporasi Negara imperialis ini tidaklah setara dengan Produk Domestic Bruto (PDB) beberapa Negara dunia ketiga, tempat korporasi tersebut menghisap. Hingga akhir tahun 2007, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia belum sanggup menembus Rp4.000 Trilyun, untuk triwulan ke III tahun 2007 saja hanya mencapai Rp 2.901. trilyun. Untuk Negara penghasil minyak lainnya, Libya hanya 50.320 juta US$, Angola (44, 033 juta US$), Qatar (42, 463US$), Bolivia (11.163 juta US$), dan lain-lain.

Trias politik di negara kampiun demokrasi pun tidak benar-benar terjadi. Konstitusi AS menentapkan kewenangan Presiden dalam mengampuni seluruh pelaku kejahatan, kecuali impeachment. Bab II Pasal II menyatakan : “President shall have power to grant reprieves and pardons for offenses againts the United States, except in cases of impeachment” ( Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan ampunan dan penangguhan untuk setiap pelanggaran di Amerika Serikat, kecuali dalam hal impeachment)

Kewenangan ini membuat presiden AS memegang kekuasaan yudisial yang besar untuk membatalkan keputusan pengadilan  atau bahkan sama sekali membatalkan gugatan atau tuntutan. Penyimpangan yang paling terkenal dilakukan  Presiden Gerald Ford pada 1974. Setelah Richard Nixon berhenti dari jabatannya karena tersangkut skandal Watergate, wakil presiden Ford memegang jabatan presiden. Dalam pidatonya di televisi tanggal 8 September 1974, presiden Ford memberikan ampunan penuh kepada Nixon atas kesalahannya dan menghentikan penyeledikan skandal Watergate.  

 Hubungan penguasa-pengusaha juga  terjadi di Indonesia. Banyak elit politik yang juga dikenal sebagai pengusaha. Kalau keadaannya seperti itu, sangat sulit diharapkan parlemen yang mengklaim wakil rakyat bisa kritis terhadap penguasa. Termasuk sulit diharapkan penguasa akan benar-benar berpihak kepada rakyat. Karena mereka memiliki kepentingan yang sama, yakni bisnis. Tragisnya, bukan rahasia lagi, kalau isu suap sering muncul setiap kali DPR  membuat UU strategis.

Hubungan pengusaha dan penguasa di Indonesia ini tergambar baik dalam kasus BLBI.  Melalui payung Inpres 8/2002, Anthony bisa bebas melenggang karena mendapat surat keterangan lunas (SKL). Sementara, utang Sjamsul Nursalim dalam kasus BLBI kedua, dilunasi dengan menyerahkan aset BDNI senilai Rp 18,85 triliun. Sjamsul juga membayar tunai Rp 1 triliun, ditambah penyerahan aset PT Dipasena, Gajah Tunggal Petrosel, dan Gajah Tunggal Tyre. Sama dengan Anthony, Sjamsul pun bebas setelah dihadiahi SKL.

Nasib yang sama terjadi di yudikatif. Rezim otoritarian pemilik modal pun bermain untuk menggolkan kepentingannya. Kasus suap yang dituduhkan kepada Urip Tri Gunawan salah satu kasus. Koordinator jaksa penyelidik kasus BLBI ini tertangkap tangan oleh KPK menerima suap senilai 6 milyar. Padahal sebelumnya timnya mengeluarkan keputusan bahwa BLBI tidak terbukti ada tindak korupsi.  Kalau eksekutif mengabdi kepada modal bukan rakyat, sementara legislatif membuat kebijakan yang mengabdi kepada pemilik modal bukan rakyat, dan yudikatif juga disuap oleh pemilik modal, bagaimana mungkin trias politika akan berfungsi ?

 

Islam Mencegah Rezim Otoritarian

 

Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki thoriqoh tersendiri untuk mencegah rezim otoriter. Titik awal kenapa sebuah rezim menjadi otoriter sesungguhnya terletak pada sumber hukum. Sebab dari sumber hukum inilah undang-undang atau sebuah kebijakan dibuat. Sumber hukum yang diserahkan kepada manusia menimbulkan potensi besar bagi manusia itu untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingannya.

Itulah yang membuat kenapa raja di masa kegelapan Eropa menjadi diktator. Raja mengklaim dirinya wakil Tuhan di muka bumi. Titah Raja adalah titah Tuhan, padahal agama kristen sendiri tidak memiliki sistem yang utuh dan lengkap untuk mengatur manusia. Muncullah aturan raja yang tidak bisa digugat karena dianggap perintah Tuhan. Hal yang sama terjadi dalam sistem demokrasi. Ketika parlemen yang mengklaim atas nama rakyat diberikan wewenang membuat hukum, jadilah parlemen membuat kebijakan yang sejalan dengan kepentingannya, yakni kepentingan pemilik modal.

Berbeda dengan Islam, yang menjadikan kedaulatan ada ditangan syara’ yakni Allah SWT dengan sumber hukum Al Qur’an dan Sunnah. Perintah Kholifah sebagai penguasa tidak otomatis sebagai perintah Tuhan. Kholifah dalam kebijakannya harus merujuk kepada Al Qur’an dan Sunnah. Kalau perintah Kholifah menyimpang dari sumber hukum itu tidak wajib ditaati.

Karena itu Kholifah mungkin saja menyimpang, karena dia manusia biasa, menyimpang dari Al Quran dan Sunnah. Karena itu dalam Islam ada kewajiban mengkoreksi penguasa yang menyimpang. Bukan hanya hak tapi juga kewajiban. Islam mengingatkan pentingnya mengkoreksi kezaliman penguasa meskipun taruhannya adalah kematian. Rosulullah saw bersabda :

” Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, dan seorang yang berdiri menentang penguasa yang zalim dan ia terbunuh karenanya” (Sunan Abu Daud).

Untuk itu dalam Islam keberadaan partai politik yang melakukan koreksi terhadap penguasa bukan hanya boleh tapi diwajibkan berdasarkan QS Ali Imron 103. Partai Politik dalam negara Khilafah didirikandengan tujuan mengkoreksi Kholifah, menjaga pemikiran Islam ditengah masyarakat, dan memastikan pemerintah tidak menyimpang dari penerapan Islam.

Terdapat pula Mahkamah Madzalim yang memutuskan perselisihan antara rakyat dan penguasa (Kholifah). Rakyat yang merasa dizolimi oleh penguasa boleh mengadukan perkaranya kepada mahkamah ini. Qodhi (hakim) ini juga secara berkala mengawasi seluruh pejabat negara dan hukum perundang-undangan yang dilaksanakan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan syariat tanpa ada penindasan pada rakyat. Guna memastikan agar Qodhi Madzalim bebas dari tekanan politik, syariat membatasi kekuasaan eksekutif Kholifah untuk tidak memiliki wewenang memberhentinkan seorang Qodhi Madzalim dari posisinya, bila Qodhi itu sedang menyidangkan kasus yang melibatkan Kholifah, mu’awwin tafwidl (pembantu Kholifah) atau kepala pengadilan  (Qodhi al Qudat)

Terdapat pula Majelis al Ummah sebuah majelis yang merupakan representasi (wakil) dari masyarakat. Majelis ini dipilih oleh rakyat dan anggotanya terdiri atas perwakilan umat Islam dan non Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Para anggota majelis ini mewakili konstituen mereka di dalam negara Khilafah. Majelis ini tidak memiliki kekuasaan legislasi , namun memiliki kewenangan untuk mengimbangi kekuasaan eksekutif Kholifah. Para anggota majelis dapat menyuarakan opini publik mereka secara bebas tanpa takut dibungkam atau dibui. Sejalan dengan kekuasaan mandatarisnya, majelis ini memiliki kekuatan dalam menilai kinerja Kholifah dan pemerintahannya.  

Perkara penting lain dalam negara Khilafah, tidak boleh penguasa melakukan penyiksaan dan  tajassus (memata-matai) rakyatnya baiknya muslim ataupun non muslim. Penahanan dan penawanan sewenang-wenang sangat terlarang dalam negara Khilafah. Prinsip hukum habeas corpus (kesetaraan di depan hukum) diberlakukan. Setiap orang yang ditahan harus dihadapkan ke pengadilan dan kasus mereka harus diputuskan oleh seorang qadhi (hakim). “Rosulullah saw memerintahkan agar dua pihak yang bertikai harus berhadapan di pengadilan” (Sunan Abu Daud). Seluruh tersangka diperlakukan orang yang tidak bersalah hingga pengadilan syariah membuktikannya bersalah. Rosulullah saw bersabda : ” Penuntut wajib menghadirkan bukti dan saksi yang disumpah atas perkara yang disaksikannya” (al Baihaqi). (Farid Wadjdi)

 

  

2 Responses

  1. Asw…pak, saya butuh data ttg majelis ummat VS MPR-DPR.Jazakallah

  2. Lam kenal, pak. Artikel yg ini jadi inspirasi buat saya mau nulis tentg trias politika di blog saya. Kalo ada beberapa kalimat saya ambil, tentu link nya ke sini. Jazakumullah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: