SYARIAH ISLAM MENJAMIN KEBHINEKAAN


Gelombang opini penolakan syariah Islam tampak terus gencar dilontarkan segelintir kelompok sekular. Dengan dukungan media massa kapitalis, berbagai cara dilakukan untuk membangun opini penolakan syariah Islam. Selain dituduh membahayakan bangsa, memecah persatuan-kesatuan, dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, syariah Islam juga dianggap mengancam kebhinekaan.

Basis pemikiran dari tuduhan seperti ini sesungguhnya berasal dari salah satu pemikiran utama Kapitalisme tentang masyarakat, yakni ide pluralisme. Kebhinekaan kemudian ditafsirkan dengan kerangka berpikir pluralisme. Ide pluralisme yang muncul dari ideologi Kapitalisme ini mengasumsikan masyarakat terdiri dari berbagai macam sub kelompok baik etnis, ras, warna kulit, kepentingan, dan agama. Karenanya, tidak boleh ada aturan dari salah satu sub kelompok ini yang mendominasi sub kelompok lain, karena akan menimbulkan tirani suatu kelompok atas kelompok lain. Argumentasi pluralisme inilah yang juga digunakan saat menolak syariah Islam.

Pertanyaan kritis yang perlu kita lontarkan adalah, benarkah aturan atau hukum dalam sistem sekular sekarang yang diklaim pluralisme ini berasal dari seluruh kelompok masyarakat dan bukan dari satu sub kelompok masyarakat? Jelas tidak benar. Seluruh pemikiran, hukum, atau aturan yang mengatur negara sekular sebenarnya berasal dari pemikiran salah satu sub kelompok masyarakat juga yang diklaim merupakan pemikiran bersama. Ide-ide Kapitalisme seperti sekularisme, demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan pluralisme pada awalnya juga berasal dari orang-perorang; merupakan pemikiran para filosof Barat seperti John Lock, Montesque, JJ. Rossue, dan lain-lain.

Indonesia jelas terdiri dari berbagai macam sub kelompok. Di samping perbedaan yang berbasis etnis dan agama, ada perbedaan yang berbasis pemikiran. Jadi, di Indonesia, di samping ada kelompok Islam yang ingin menegakkan syariah Islam, ada juga kelompok sekular yang menentang syariah Islam. Pertanyaannya, apakah pemikiran, aturan dan hukum Indonesia berasal dari seluruh masyarakat tersebut? Tidak. Di Indonesia hukum atau aturan yang digunakan hanya yang berasal dari kelompok sekular, sedangkan yang berasal dari kelompok Islam disingkirkan. Tidak aneh jika sebagian besar aturan ekonomi, politik dan hukum di Indonesia diadopsi dari aturan-aturan sekular. Pemikiran-pemikiran pokok ketatanegaraan Indonesia pada awalnya juga berasal dari orang-perorang seperti Muhammad Yamin, Soekarno, Hatta dan lain-lain. KUHP Indonesia bahkan berasal dari warisan kolonial Belanda yang sebagian besar diambil dari Code Napoleon, tidak berasal dari sub kelompok yang ada di Indonesia.

Pertanyaannya, kalau KUHP yang berasal dari Belanda diterima, mengapa syariah Islam yang muncul dari kelompok Islam yang mayoritas di negeri ini ditolak dengan alasan sektarian dan diskriminatif?

Mungkin muncul bantahan balik dari kalangan pluralis ini: benar pada asalnya pemikiran ini muncul dari sekelompok orang, atau sub kelompok masyarakat, tetapi kemudian disahkan menjadi hukum bersama masyarakat. Jika argumentasinya seperti itu, artinya sah dan legal juga kalau syariah Islam yang berasal dari mayoritas masyarakat Indonesia ini menjadi hukum di negeri ini setelah disahkan menjadi hukum bersama.

Lebih dari itu, syariah Islam pasti akan menyelesaikan persoalan manusia, karena syariah Islam memang diturunkan untuk mengatur seluruh manusia; bukan hanya untuk Muslim, tetapi juga non-Muslim. Syariah Islam antara lain menegaskan: (1) Negara wajib menjamin kebutuhan pokok setiap individu rakyat (Muslim maupun non-Muslim). (2) Negara wajib menjamin kebutuhan kolektif penting warga negara (Muslim maupun non-Muslim) dengan menyediakan pendidikan dan kesehatan gratis. (3) Hukum berlaku sama bagi seluruh warga negara (Muslim maupun non-Muslim). Siapapun yang terbukti mencuri atau membunuh, misalnya, akan diberikan sanksi oleh negara tanpa melihat agamanya apa. (4) Negara wajib menjamin keamanan seluruh warga negara (Muslim maupun non-Muslim).

Perkara di atas bukan omong-kosong, tetapi pernah dipraktikkan langsung oleh penguasa Islam sejak masa Rasulullah hingga Kekhilafahan Ustmaniyah yang diruntuhkan oleh Kamal Attaturk. Rasulullah saw. menegakkan jaminan keamanan terhadap ahlul dzimmah (warga negara non-Muslim). Umar bin al-Khaththab ra., saat menjadi khalifah, membebaskan seorang Yahudi tua yang tidak sanggup lagi membayar jizyah, bahkan menyantuni kebutuhan pokok Yahudi itu. Khalifah Ali bin Abi Thalib ra. pernah dikalahkan dalam pengadilan melawan seorang Yahudi yang didakwa olehnya telah mencuri baju perangnya.

Wajar jika ada sejarahwan Barat yang secara jujur menulis fakta historis ini, bahwa syariah Islam adalah untuk kebaikan seluruh manusia. Will Durant dalam The Story of Civilization-nya menulis: Para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya…Mereka juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah lagi tercatat fenomena seperti itu…Agama Islam telah menguasai hati ratusan bangsa di negeri-negeri yang terbentang mulai dari Cina, Indonesia, India hingga Persia, Syam, jazirah Arab, Mesir, bahkan hingga Maroko dan Spanyol.

Bukti-bukti bahwa non-Muslim hidup sejahtera dan aman di bawah lindungan syariah Islam tidak bisa dibantah. Saat pasukan Salib-Kristen hendak menyerbu Khilafah Islam, justru warga Kristen di dalam negeri ikut membela negara Khilafah. Hingga saat ini terdapat bukti-bukti tertulis berupa dokumen (Usthmani Fermens) di museum Istanbul Turki tentang jaminan terhadap non-Muslim ini. Ada surat yang merupakan pemberian sertifikat tanah kepada para pengungsi Yahudi yang lari dari kekejaman inkuisisi Spanyol; ada surat jaminan perlindungan kepada Raja Swedia yang diusir tentara Rusia dan meminta perlindungan kepada Khalifah (7 Agustus 1709).

Walhasil, syariah Islam jelas melindungi non-Muslim. Islam pun tidak akan memaksa mereka masuk Islam. Islam juga membolehkan non-Muslim beribadah berdasarkan keyakinan mereka. Namun demikian, dalam hukum publik, jelas ada aturan yang sama untuk seluruh rakyat: yakni aturan Islam. Sebab, sebagaimana dalam negara sekular, hukum publik ini—biasanya menyangkut muamalah (ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dll) dan ‘uqûbât—mengikat seluruh warga. Wallâhu a‘lam. [Farid Wadjdi]

One Response

  1. Tulisan artikel di blog Anda bagus-bagus. Agar lebih bermanfaat lagi, Anda bisa lebih mempromosikan dan mempopulerkan artikel Anda di infoGue.com ke semua pembaca di seluruh Indonesia. Salam Blogger!
    http://www.infogue.com/
    http://infogue.com/masalah_politik/syariah_islam_menjamin_kebhinekaan/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: