Partai Islam menyongsong 2009


Dugaan suap yang menimpa anggota DPR yang juga seorang kader partai Islam baru-baru ini mau tidak mau telah mencoreng partai Islam. Memang, dugaan praktik suap menyuap di lembaga legislatif ini bukan yang pertama. Kader partai lain, apalagi yang bukan berbasis Islampun, diduga terlibat yang sama. Namun, ceritanya jadi lain, saat pelakunya adalah anggota DPR dari partai Islam. Upaya stigmatisasi terhadap partai Islam tampak sangat terasa.

Stigma negatif ini seolah mendapat mendapat pembenaran dengan sepak terjang oknum partai Islam yang cenderung jauh dari citra Islam yang sejati. Tampak dari terjadinya konflik internal ditubuh beberapa partai Islam ataupun partai yang berbasis Islam. Tidak jarang saling hujat dan fitnah pun terjadi. Sekali lagi, meskipun tidak hanya terjadi di partai Islam, tidak urung citra partai Islam pun tercoret. Muncul kesan bahwa partai hanya menjadi sarana saling rebutan kekuasaan.

Ditambah lagi kurangnya ketegasan dari partai-partai Islam untuk memperjuangkan penegakan syariah Islam. Memang bukan berarti tidak melakukan sama sekali, namun dari segi intensitas isu syariah Islam semakin jarang diserukan. Bahkan dalam isu-isu sensitif yang berhubungan langsung dengan umat Islam seperti UU Pornograpi dan pelarangan Ahmadiyah, kegigihan partai Islam tidak begitu tampak.

Sikap pragmatisme beberapa partai Islam pun membuat umat Islam kecewa. Tampak dari upaya partai Islam menunjukkan dirinya sebagai partai terbuka, bukan sebaliknya lebih mengentalkan lagi ideologisasi Islam di tubuh partai. Termasuk gejala koalisi pelangi yang terjadi diberbagai pilkada. Tidak sedikit partai Islam yang tidak canggung untuk berkoalisi dengan partai sekuler.

Sama seperti partai sekuler , partai Islam sepertinya kurang menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat. Dalam kasus kenaikan BBM tahun 2005 yang rata-rata lebih dari 100 % peran gigih partai Islam untuk melakukan penolakan tidak tampak. Begitu juga dalam kasus impor beras, lumpur lapindo, termasuk dalam pembuatan beberapa UU yang pro liberal seperti UU SDA, UU Migas, UU Kelistrikan, UU Penanaman Modal. Padahal UU tersebut wajib ditolak karena bertentangan dengan syariah Islam dan merugikan masyarakat.

Peluang Partai Islam

Peluang bagi partai Islam sebenarnya masih terbuka lebar. Kemenangan partai Islam atau yang berbasis Islam di beberapa pilkada di Indonesia bisa menjadi indikasi tentang harapan itu. Banyak faktor memang, kenapa calon yang diusung partai Islam bisa menang. Bisa karena popularitas calon atau memang menjadi pilihan yang paling baik diantara semua pilihan yang buruk.

Bisa juga fenomena kemenangan partai Islam ini menunjukkan kejenuhan dan kebosanan masyarakat terhadap partai-partai sekuler yang selama ini memerintah di Indonesia. Maraknya korupsi, KKN, sampai kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat, membuat rakyat berpaling.

Harapan agar penerapan syariah Islam menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan bangsa merupakan modal kuat bagi partai-partai Islam untuk meraih kemenangan. Mengingat berbagai kebijakan yang kapitalistik dan jauh dari Islam telah membawa penderitaan kepada rakyat. Kemiskinan, kebodohan, kriminalitas, sampai busung lapar terjadi di banyak tempat. Kalau hal ini dimanfaatkan oleh partai Islam untuk mengajak umat menegakkan syariah Islam, peluang kemenangan akan terbuka.

Kendala Penerapan Syariah Islam

Harapan diatas bukannya tanpa kendala. Kegagalan partai Islam bisa terjadi kalau masyarakat tidak melihat terjadi perubahan saat elit-elit partai Islam memimpin di beberapa . Masyarakat bisa kecewa, ternyata pemimpin mereka tidak jauh beda dengan yang lain. Apalagi peluang kegagalan ini cukup besar. Mengingat secara nasional, sistem yang diterapkan masih kapitalistik yang jelas akan berpengaruh kepada kondisi di daerah. Lebih-lebih lagi, kalau elit politik partai Islam tidak menerapkan syariah Islam, perbaikan akan semakin sulit diharapkan. Sebab perubahan bisa terjadi kalau syariah Islam diterapkan.

Keinginan penerapan syariat Islam oleh partai Islam pun akan mengalami tantangan yang besar. Antara lain muncul dari sistem sekuler itu sendiri. Ikutnya parpol Islam dalam pemilu selama ini, tentu merupakan ‘kebaikan’ yang diberikan sistem demokrasi. Kebaikan itu bukannya tanpa syarat. Parpol Islam tetap harus bermain dalam kerangka sistem demokrasi yang sekuler. Hal ini bisa dilihat dari syarat tetap menjadikan ideologi sekuler menjadi asas negara yang tidak boleh diubah.

Konsekuensinya , parpol Islam itu tidak bisa merubah asas dan sistem demokrasi yang sekuler, meskipun suara mereka mayoritas. Hal ini adalah sangat wajar, sebab sistem ideologi apapun, pasti memiliki sistem pencegahan terhadap berbagai pihak yang ingin merubah sistem tersebut. Sistem ideologi apapun pasti memiliki fungsi mempertahankan sistem yang ada.

Sehingga ‘kebaikan’ sistem demokrasi ini berlaku, selama parpol atau kelompok yang ada bermain dalam sistem demokrasi dan bukan untuk merubah sistem ini. Dan penjaga-penjaga sistem demokrasi ini , tidak akan membiarkan perubahan tersebut mengancam kepentingannya. Untuk itu alasan yang sering diberikan : bertentangan dengan ideologi negara atau mengancam kepentingan nasional dan keamanan nasional.

Contoh yang jelas adalah yang pernah terjadi saat pemilu di Aljazair, yang hampir saja dimenangkan oleh FIS dengan suara mayoritas. Kekhawatiran munculnya sistem Islam lewat kemenangan itu, mendorong penguasa sekuler dan militer memberangus dan membatalkan kemenangan itu. Surat kabar terkemuka Inggris seperti indipendent berkemontar tentang hal ini : Kadang-kadang dibutuhkan tindakan yang tidak demokratis untuk melindung demokrasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan presiden Aljazair pada waktu itu : “penghargaan demokrasi tidak berarti membiarkan penghancuran diri demokrasi” (lihat Khilafah Magazina volume 9 Issue 8 April 1999)

Hal yang sama terjadi di Turki. Mahkamah Konstitusional, lembaga peradilan tertinggi di Turki menyatakan setuju untuk mendengarkan gugatan pembubaran Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) karena dianggap telah merusak prinsip-prinsip sekularisme yang dianut negara Turki. Ketua jaksa penuntut Abdurrahman Yalcinkaya, pada 14 Maret kemarin. Yalcinkaya menuding AKP sebagai partai yang kerap melakukan “aktivitas-aktivitas anti-sekularisme” dan meminta pengadilan melarang 71 anggota AKP-termasuk Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Abdullah Gul-dari aktivitas politik selama lima tahun.

Oleh kelompok sekular di Turki, AKP dianggap ingin menerapkan hukum Islam dan sedikit demi sedikit mengikis prinsip sekularisme yang dianut Turki. AKP menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa mereka masih tetap komitmen dengan konsep sekularisme Turki. Militer Turki nampaknya akan menjadi batu sandungan pemerintahan Gul. Meskipun dalam tiap kesempatan Gul meyakinkan bahwa dirinya akan menghormati prinsip sekularisme yang dianut Turki.

Militer Turki tercatat telah tiga kali melakukan kudeta dalam 50 tahun terakhir, yaitu tahun 1960, 1971, dan 1980. Pada tahun 1997 mereka melakukan intervensi dengan menurunkan PM Turki pertama yang berasal dari basis partai Islam Necmettin Erbakan. Militer Turki bahkan menyatakan melarang Partai Erbakan, Partai Kesejahteraan pada tahun 1998. Partai Pembangunan dan Keadilan merupakan “perluasan” dari Partai Partai Kesejahteraan

Tantangan yang lain adalah benturan dengan masyarakat yang tidak mendukung. Tidaklah otomatis ketika parpol Islam meraih suara mayoritas diparlemen , berarti rakyat akan mendukung saat mereka ingin merubah dasar dan aturan negara menjadi Islam. Kondisi ini bisa terjadi, kalau parpol Islam menang mayoritas bukan karena mereka menawarkan negara dan aturan Islam dalam kampanye mereka. Artinya, rakyat memilih mereka bukan karena rakyat sadar bahwa parpol Islam itu bertujuan mengganti sistem sekuler yang ada menjadi sistem Islam. Tapi, karena karena isu-isu yang tidak dikaitkan dengan syariat Islam.

Sebab, berubah atau tidaknya sebuah sistem sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat. Kesadaran tentang buruknya sistem yang ada dan kesadaran untuk mengganti sistem yang rusak itu menjadi sistem Islam . Kalaupun parpol Islam ingin menjadikan pemilu ini sebagai sarana perubahan menuju tegaknya syariah Islam , mereka seharusnya secara terbuka menyerang sistem kufur yang ada dan menjelaskan secara gamblang kewajiban mendirikan negara dan aturan Islam. Sehingga muncul kesadaran umum di tengah masyarakat.

Walhasil, penerapan syariah Islam bukanlah ditentukan banyaknya anggota partai Islam yang duduk di parlemen atau banyaknya calon partai Islam yang menang di pilkada. Akan tetapi kemenangan ditentukan tiga perkara penting yang menjadi kunci perubahan : pembentukan kader yang ideologis, membangun kesadaran masyarakat, dan dukungan kelompok dan tokoh-tokoh terkemuka seperti militer yang memiliki kekuatan di masyarakat. Inilah yang paling penting untuk dilakukan. Jadi persoalan utamanya, bukanlah ikut pemilu atau tidak. Inilah kunci keberhasilan tegaknya Daulah Islam yang akan menerapkan hukum-hukum syara’ secara kaffah(menyeluruh).(Farid)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: