Politik Luar Negeri Amerika Pasca ‘Tragedi WTC’


Peristiwa ledakan bom di Gedung WTC 11 September 2001 yang lalu cukup memberikan pengaruh pada situasi politik internasional belakangan ini. Menyusul ledakan WTC ini. Presiden AS, George W. Bush berpidato, “America and our friends and allies join with all those who want peace and security in this word, and we stand together to win the war againts terrorism.” (Amerika beikut sahabat dan aliansi kami akan bergabung dengan semua pihak yang menginginkan perdamaian dan keamanan di dunia ini. Kita akan bersama-sama berdiri melawan dan memenangkan peperangan terhadap terorisme).

Urusan mengganyang terorisme ini kemudian menjadi urusan bersama dunia. Tak pelak lagi, hampir seluruh kepala negara-negara di dunia, termasuk penguasa di negeri-negeri Islam, tunduk pada tuntutan AS. Perang melawan ‘terorisme‘, kini telah menjadi kebijakan politik luar negeri AS yang dominan.

Perang melawan terorisme ala Amerika ini menjadi lebih dramatis dan seru karena dikampanyekan oleh AS dan sekutu-sekutu Baratnya sebagai perang peradaban; perang terhadap segala pihak yang ingin menghancurkan peradaban Barat (Kapitalisme) “yang demokratis serta menghargai kebebasan dan nilai-nilai hak asasi manusia.” Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB 10 Nopember tahun lalu, Bush berkata, “This is a current in history and it runs toward freedom.” (Ini adalah babak baru sejarah menuju kebebasan).

Nyanyian yang sama dilagukan oleh PM Inggris, Tony Blair, tanggal 14 September 2002, “Our belief are very opposite of the fanatics. We believe reason, democracy, and tolerance. These beliefs are the foundation of our civilized world.” (Keyakinan kita sangat bertentangan dengan orang-orang fanatik. Kita mempercayai akal sehat, demokrasi, dan toleransi. Kepercayaan ini adalah fondasi dari peradaban dunia kita).

Tanggal 20 September, Blair juga berkata, “This is a struggle that concern us all, the whole of democratic and civilized and free world.” (Ini adalah perjuangan yang merupakan perhatian kita semua; demokrasi, peradaban, dan dunia bebas).

Meskipun demikian, banyak juga pihak yang tidak percaya akan ‘ketulusan’ perang melawan terorisme ini. Alasannya, Afganistan dan Asia Tengah merupakan daerah kaya akan minyak dan gas alam; sesuatu yang selalu mengundang minat AS dan negara-negara kapitalis lainnya. Diperkirakan, cadangan alam di kawasan itu menduduki urutan ke-2 terbesar di dunia setelah Teluk Persia. Apalagi muncul berita, bahwa ternyata utusan khusus AS untuk Afganistan, Zaimay Khalilzad, adalah pelobi minyak nomor wahid. Jadi, kemana arah perubahan kebijakan politik luar negeri AS ini? Bagaimana implikasinya bagi Dunia Islam? Tulisan berikut ini akan mencoba menjawab dua pertanyaan besar tersebut.

Arah Politik Luar Negeri AS

AS adalah sebuah negara ideologis. Negara ini dibangun atas dasar ideologi kapitalisme. Politik luar negeri AS tidak bisa dilepaskan dari basis ideologi kapitalisme ini. Secara mendasar dan global, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, dalam Mafâhîm Siyasî li Hizb at-Tahrîr (Konsep-konsep Politik Hizbut Tahrir), menyebutkan bahwa inti politik luar negeri negara-negara kapitalis adalah penjajahan/imperialisme. Negara-negara kapitalis seperti AS, menurutnya, akan selalu menyebarluaskan ideologinya—kapitalisme— ke seluruh dunia dengan metode yang tetap, yaitu penjajahan. Penjajahan ini dilakukan dengan berbagai bentuk; meliputi politik, ekonomi, militer, budaya, dan yang lainnya. Ini pula yang menjadi grand strategi politik luar negeri AS yang tidak pernah berubah. Yang mengalami perubahan adalah aplikasi dari grand strategi itu pada level menengah atau bawah.

Dalam format politik internasional AS, dua pilar paling mengemuka yang dijadikan kebijakan pokok negara adidaya itu adalah demokratisasi (termasuk HAM) dan liberalisme ekonomi dunia. Dalam hal ini, perlu diperhatikan pernyataan seorang penasihat mantan Presiden AS, Bill Clinton, untuk keamanan nasional. Dalam pidatonya, tanggal 21 September 1993, ia mengatakan, “Kita harus menyebarkan demokrasi dan ekonomi pasar bebas, karena hal ini akan dapat menjaga kepentingan-kepentingan kita, memelihara kita, sekaligus menunjukkan nilai-nilai anutan kita, yaitu nilai-nilai Amerika yang luhur.” (Majalah al-wa’ie, edisi Arab, vol. 128, hlm. 20).

Dua pilar utama tatanan dunia yang ditawarkan AS ini jelas merupakan inti dari ideologi kapitalisme yang memang sudah sejak lama diemban dan disebarluaskan oleh AS. Bagi AS, tegaknya dua pilar ini akan menguntungkan kepentingan mereka. Karena itu, tidak aneh jika AS demikian bersemangat menjajakan kedua perkara tersebut. Dengan kata lain, AS saat ini hendak menjadikan kapitalisme sebagai ‘agama baru’ di seluruh dunia.

Untuk memahami kepentingan politik luar negeri AS, kita perlu memahami langkah-langkah negara adidaya tersebut dibidang politik dan ekonomi.

Langkah Politik AS

Untuk memperjuangkan kepentingan ideologinya, langkah pertama yang dilakukan AS adalah mengajak seluruh dunia untuk menjadikan kapitalisme sebagai standar, persepsi, serta keyakinan yang berlaku di segala aspek kehidupan bagi seluruh umat manusia. Untuk itu, AS melakukan internasionalisasi ideologi kapitalisme sebagai asas interaksi dan UU internasaional. AS dan sekutunya kemudian membentuk PBB dan Piagam PBB, yang menjadi legitimasi dan alat kepentingan internasionalnya. Sebagai pembentuk badan internasional itu, AS tentu harus mendapat jaminan, bahwa kepentingan-kepentingannya tetap bisa terjamin. Dari sana, dibuatlah Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dengan anggota tetap yang memiliki hak veto. Dengan hak ini, AS dapat dengan mudah menggagalkan segala keputusan yang dianggap bertolak belakang dengan kepentingannya; tidak peduli sebaik apa pun keputusan itu; tidak peduli meskipun seluruh negara mendukung keputusan tersebut.

Dalam bidang politik, berbagai aturan yang jelas-jelas bersumber dari ideologi kapitalisme dibuat dan diinternasionalisasikan. Lahirlah, antara lain, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (Deklarasion of Human Right) tahun 1948. Deklarasi ini mencantumkan penjaminan atas kebebasan manusia; terutama kebebasan beragama, berpendapat, kepemilikan, dan perilaku. Internasionalisasi ini dibutuhkan AS agar setiap tindakannya di dunia internasional menjadi legal atau sah meskipun sebenarnya sekadar untuk kepentingan nasional (national interest) AS semata.

Langkah Ekonomi AS

Dalam bidang ekonomi, internasionalisasi kepentingan AS dilakukan dengan memuat suatu tatanan ekonomi internasional dengan seperangkat organisasinya seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Langkah paling penting dilakukan AS adalah mengubah sistem mata uang dunia dengan menjadikan dolar sebagai standar untuk menilai mata uang yang berbeda-beda. Tahun 1944, delegasi 44 negara yang mengadakan pertemuan di Bretton Woods menerima gagasan itu. AS bisa memaksa penggunaan dolar karena saat itu AS merupakan negara yang sangat kuat secara politik dan militer di dunia. Dolar AS sejak saat itu mendominasi dunia.

Untuk lebih menjamin kepentingan AS, negara itu membentuk badan internasional seperti IMF. Meskipun didukung negara-negara Barat lain, AS-lah yang memiliki saham yang paling banyak di IMF. Karena itu, bisa dikatakan, kepentingan IMF hampir identik dengan kepentingan AS.

Untuk memperkokoh dominasinya atas negara-negara miskin, IMF memberikan bantuan utang. Tidak jarang, itu dilakukan dengan terlebih dulu merekayasa krisis di sebuah wilayah. Akibatnya, negara tersebut membutuhkan pinjaman utang, dan yang bersangkutan harus menjalankan program-program IMF. Padahal, program IMF tersebut justru acapkali membawa dampak ekonomi dan sosial yang lebih parah bagi negara pengutang, dan sebaliknya menguntungkan negara-negara maju.

Beberapa program yang sering disyaratkan IMF, antara lain, adalah suku bunga tinggi; yang mengakibatkan mandeknya roda perekonomian dan industri. IMF juga memaksa negara pengutang untuk mengurangi belanja negara dengan meningkatkan pajak dan tarif jasa serta menghentikan subsidi untuk barang-barang konsumtif. Implikasinya, beban masyarakat semakin berat disebabkan naiknya biaya bagi sektor jasa seperti telekomonikasi, transportasi, listrik, air, pendidikan, dan kesehatan. IMF juga menyaratkan perdagangan bebas dan kebebasan berinvestasi.

Persoalan semakin runyam karena IMF sering mengabaikan biaya sosial (social cost) yang harus dibayar dari program-program mereka. Indonesia, misalnya, harus mengalami kekacauan politik dan sosial akibat menerapkan ‘nasihat’ IMF. Naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan minyak akibat pencabutan subsidi, demikian juga tarif listrik dan air, membuat masyarakat semakin berat kehidupannya. Tidak aneh jika kemudian terjadi kerusuhan di mana-mana. Bukti terbaru tentang ini adalah kekacauan di Argentina.

Di sisi lain, kondisi kekacauan ini jiga dijadikan kesempatan bagi Barat untuk menerapkan ide-ide demokrasi dan kebebasan serta menjatuhkan pemerintahan yang dianggap tidak akomodatif lagi dengan kepentingan AS. Hal seperti ini terjadi di Indonesia, Yordania, dan Maroko.

Di samping program IMF, perdagangan bebas juga menjadi program utama dari WTO yang pembentukannya dipelopori AS. Tujuan utma dari liberalisasi perdagangan ini adalah untuk membuka pasar seluruh negara-negara di dunia bagi produk unggul dan investasi negara-negara kapitalis. Dengan demikian, negara-negara berkembang akan selalu berada dibawah hegemoni AS.

Tidak diragukan lagi, perdagangan bebas, dalam kondisi sekarang, lebih memiskinkan Dunia Ketiga. Liberalisasi perdagangan, pada faktanya, hanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan negara-negara maju sebagai akibat adanya perbedaan yang tajam dalam daya saing. Barat lebih diuntungkan karena mereka memang lebih unggul dilihat dari kemampuan sumberdaya manusia serta basis industri dan teknologi. Padahal, ketiga perkara itu mutlak dibutuhkan dalam perdagangan bebas.

Sama halnya dengan kebebasan investasi yang lebih menguntungkan Barat. Bagaimanapun, dalam kondisi ekonomi dunia yang terpuruk seperti ini, hanya Barat yang memiliki modal yang besar untuk melakukan investasi dan membeli modal-modal perusahaan di negara berkembang. Akhirnya, kekuatan modal Barat akan memonopoli perdagangan dan industri di negara-negara miskin.

Dampak perdagangan bebas ini tampak dalam sebuah survey yang berjudul, “Trade Liberalitation: Global Economic Implication,” yang dilakukan OECD (1993). Lembaga itu memperkirakan bahwa perdagangan bebas akan memberikan keuntungan kepada negara-negara besar di berbagai kawasan seperti Masyarakat Eropa, Cina, Jepang, dan AS. Sebaliknya, Indonesia, bersama kawasan Mediterania dan Afrika, akan mengalami kerugian.

Dari Bipolar ke Unipolar

Politik luar negeri pada dasarnya merupakan keseluruhan sikap dan aktivitas sebuah negara untuk menanggulangi masalah sekaligus memetik keuntungan dari lingkungan internasionalnya. Dengan demikian, politik luar negeri sesungguhnya merupakan hasil dari interaksi lingkungan domestik dan lingkungan ekternalnya. Namun demikian, politik luar negeri suatu negara pasti ditujukan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Karena itu, ada dua unsur fundamental dari politik luar negeri, yaitu tujuan nasional dan alat untuk mencapainya. Ini pula yang mempengaruh politik luar negeri sebuah negara, termasuk AS.

Dalam lingkup ekternal AS, yaitu dunia internasional, salah satu peristiwa besar yang mengubah arah kebijakan politik luar negeri AS adalah runtuhnya Uni Soviet. Sebelumnya, saat Soviet masih jaya, dunia didominasi oleh dua kubu (bipolar), yaitu kubu AS dengan kapitalismenya dan Soviet dengan komunisnya. Saat itu, masih terjadi balance of power (keseimbangan kekuasaan) di antara dua kubu tersebut. Akibatnya, setiap tindakan sebuah negara dari masing-masing kubu pasti dipengaruhi oleh keseimbangan kekuasaan tersebut. Hal yang sama terjadi pada Dunia Islam; keadaan mereka sangat dipengaruhi oleh dua kubu tersebut.

Akan tetapi, setelah runtuhnya Blok Komunis, tatanan dunia internasional menjadi unipolar. Kekuatan dunia didominasi hanya oleh satu kubu saja, yaitu Blok Kapitalis yang dipimpin oleh AS. Pada awalnya, banyak pihak berharap, berakhirnya Perang Dingin (Cold War) ini membuat dunia semakin damai. Namun, kenyataannya adalah sebaliknya. AS, dengan dominasi tunggalnya, justru menyebarkan kerusakan dan kehancuran di seluruh dunia. Pangkalnya, AS dengan keserakahan kapitalismenya, ingin lebih memperkuat penjajahannya atas negara-negara lain. Semuanya demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat AS. AS, dengan gaya hidup masyarakatnya yang materialistik dan konsumeristik, selalu tidak puas, belum merasa aman, dan senantiasa merasa terancam kesejahteraannya.

AS kemudian merancang apa yang mereka sebut dengan The New Order (Tatanan Dunia Baru) yang dipimpin oleh AS. Tatanan Dunia Baru itu tidak lebih merupakan keingingan AS untuk menjadikan seluruh dunia tunduk kepada AS dan mengikuti seleranya. Tatanan Dunia Baru ini lebih tepat disebut Pax Americana, sebuah tatanan Amerika untuk seluruh dunia. Proposal Pax Americana ini pernah ditawarkan oleh Senator dari Kubu Demokrasi, Joseph Biden, 10 tahun yang lalu pasca Perang Teluk II. Perlu diketahui, Josep Biden sekarang merupakan ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, yang banyak mempengaruhi kebijakan luar negeri AS (InterPress News Service, Kcom).

Waktu itu, Biden menawarkan proposal strategi pertahanan AS kepada Pentagon. Dalam draft itu disebutkan adanya beberapa hal pokok antara lain:

Rancangan bagi sebuah tatanan internasional unipolar, dengan memberikan penghargaan (reward) atau hukuman bagi negara-negara asing (diluar AS) berdasarkan penghargaan mereka kepada keinginan Washington.

Tujuan dasar dari strategi AS pada era baru adalah untuk mencegah munculnya kekuatan tandingan yang baru, baik dalam level global maupun wilayah-wilayah geo-strategis yang penting. Tercakup dalam wilayah ini adalah Eropa Barat, Asia Timur, bekas negara-negara Soviet, dan Asia Barat Daya.

Untuk wilayah Timur Tengah dan Asia Barat Daya, tujuan strategi AS adalah menyisakan kekuatan luar yang dominan dan mengamankan akses AS dan Barat terhadap minyak di daerah tersebut.

Tatanan Dunia Baru itu pada akhirnya akan didukung sepenuhnya oleh AS.

Melihat isi dari draft tersebut, tampaknya Pemerintahan Goerge W. Bush banyak mengadopsi isinya. Washington, contohnya, mendukung negara-negara yang mendukung kepentingannya seperti Pakistan. Sebaliknya, negara-negara yang tidak mendukung kepentingannya secara penuh akan diberikan sanksi, seperti Afganistan. Bahkan, negara yang kelihatan tidak sepenuhnya mendukung AS sering diancam. Indonesia, misalnya, meskipun pemerintahnya secara resmi telah berpihak pada kebijakan AS, tetap saja tidak begitu dipercaya AS; AS sering mengulang-ulang ancamannya untuk menyerang Indonesia.

Apa yang dinyatakan dalam draft tersebut—bahwa AS akan mendukung seluruh tatanan baru tersebut—bisa dilihat dari penyebaran pasukan AS di seluruh dunia. Sebelum Tragedi 11 September, militer AS telah ditempatkan di 140 negara (Kompas, 16/1/2002). Sementara itu, sejak menyerang Afganistan, tentara AS telah memasang tenda di 13 lokasi dari 9 negara di sekitar tetangga Afganistan. Tentara AS yang menyebar mulai dari Bulgaria, Uzbekistan, Turki, Kuwait dan negara-negara yang lain lebih-kurang berjumlah 60.000 personil.

Memerangi Terorisme demi Kepentingan Ekonomi

Salah satu perubahan penting lain dari politik luar negeri AS pasca Perang Dingin adalah dimunculkannya kampanye perang melawan terorisme, terutama sejak ledakan Gedung WTC. Meskipun pada masa Perang Dingin, isu terorisme bukan merupakan perkara baru, namun sekarang, ia telah menjadi agenda bersama negara-negara Barat dan pengikut-pengikutnya. Apalagi perang ini kemudian dikampanyekan sebagai perang melawan pihak-pihak yang menentang peradaban dunia; perang membela demokrasi dan HAM. Benarkah demikian?

Secara teoretis, politik luar negeri pasti ditujukan untuk mencapai kepentingan suatu negara. Karena itu, tujuan nasional sebuah negara adalah perkara yang sangat penting. Menurut Holsti, salah satu bentuk tujuan negara adalah nilai dari kepentingan inti yang melibatkan setiap eksistensi (keberadaan) pemerintah dan bangsa yang harus dilindungi dan diperluas (Holsti, Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis, hlm. 137). Lebih jauh, Holsti menjelaskan, tujuan untuk kepentingan dan nilai inti ini dapat digambarkan sebagai jenis kepentingan yang, untuk mencapainya, kebanyakan orang bersedia melakukan pengorbanan yang sebesar-besarnya. Nilai dan kepentingan inti ini biasanya ditemukan dalam bentuk asas-asas pokok kebijakan luar negeri dan menjadi keyakinan yang diterima masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, apa sebenarnya kepentingan inti AS: membela demokrasi dan HAM atau ekonomi? Dilihat dari segi bahwa AS adalah negara kapitalis, jelas kepentingan ekonomi adalah kepentingan inti mereka. Apa yang mereka sebut sebagai HAM dan demokrasi akan gampang dicampakkan demi kepentingan ekonomi mereka. Sebaliknya, HAM dan demokrasi akan digunakan jika sejalan dengan kepentingan ekonomi mereka. Bukti-bukti tentang ini sudah demikian banyak.

Hal ini tampak dari alasan-alasan yang dikemukakan AS ketika menyerang Granada, Irak, Libya, Somalia, dan beberapa daerah lainnya. Mengatasnakan PBB, AS berdalih, bahwa semua tindakannya itu semata-mata untuk memelihara keamanan dunia, demokrasi, dan HAM. Tahun 1986, alasan ini dikemukakan Presiden Ronald Reagan saat memborbadir Libya, “…cotributing to an international enviroment of peace, freedom, and progress within our democracy and other free nations can flaourish.” (memberikan sumbangan bagi tatanan perdamaina dunia, kebebasan, dan kemajuan dimana demokrasi kita dan kebebasan bangsa-bangsa lain bisa tumbuh subur).

Hal senada diungkapkan oleh George Bush ketika menyerang Irak tahun 1990-1991, “Our jobs, our way of life, our own freedom and the freedom of friendly countries around the world would all suffer if control of the greatest oil reserves (i.e Saudi Arabia) fell into the hands of Saddam.” (Tugas kita, pandangan hidup kita, kebebasan kita, dan negara-negara bersahabat lainnya di seluruh dunia akan terancam jika kontrol terhadap sumber minyak terbesar dunia [Saudi Arabia] jatuh ke tangan Saddam) (Khilafah Magazine, London, Nov. 1997, vol. 8, issue 2).

Alasan-alasan ini (demokrasi dan HAM) juga digunakan untuk menjatuhkan negara-negara atau kelompok-kelompok yang mengancam kepentingan AS. Hal ini tampak dari sikap AS kepada Iran, Sudan, Irak, Afghanistan, atau kepada kelompok-kelompok Islam. Sudah sangat sering AS menggunakan alasan ini untuk menjatuhkan pemerintahan yang tidak lagi dianggap mampu menampung aspirasi kepentingan Amerika; seperti kejatuhan Marcos di Filipina dan Soeharto di Indonesia. Cara itu bisa dilakukan secara halus atau secara trasparan; lewat berbagai pernyataan serta berbagai bantuan kepada kelompok oposisi atau LSM.

Sementara itu, isu HAM dan demokrasi tidak pernah digunakan, kalau seandainya tidak menguntungkan kepentingannya. Contohnya adalah perlindungan membabi-buta AS atas Israel yang jelas-jelas melanggar demokrasi dan HAM; reaksi AS yang cenderung mendukung pemerintahan Aljazair, padahal sebenarnya FIS secara demokratis menang; diamnya AS terhadap fakta pembantaian rakyat Muslim oleh pemerintahan dukungan AS di berbagai negara dan daerah seperti pembantaian suku Kurdi oleh Turki, penindasan pemerintahan Filipina di Moro, penekanan Thailand terhadap Pattani, termasuk berbagai peristiwa di Indonesia (seperti permbantaian di Tanjung Priok, Lampung, Aceh, dan terakhir di Ambon).

Di samping itu, banyak undang-undang lain yang dirancang AS kemudian diinternasionalisasikan atau sedang dalam proses internasionalisasi. Jelas, UU itu dibuat berdasarkan ideologi kapitalisme yang diemban AS dan untuk kepentingan AS. Contohnya adalah UU percobaan senjata nuklir dan larangan percobaan senjata nuklir, yang hanya mengakui lima negara yang boleh memiliki nuklir (AS, Cina, Perancis, Inggris dan Rusia); UU yang digodok di Kongres AS tentang penjaminan atas kebebasan beragama, yang isinya menyudutkan negara-negara yang tidak memberikan kebebasan bagi pengembangan agama (terutama Kristen) di dunia (hampir sebagian besar negeri yang dituduh adalah negara-negara Muslim); atau UU antiteroris yang menyerang negara-negara atau kelompok-kelompok perjuangan (terutama kelompok Islam) yang tidak sejalan dengan kepentingan AS. AS juga telah mengeluarkan beberapa UU kontroversial yang melarang negara di dunia melakukan perdagangan dalam jumlah tertentu dengan negara-negara yang selama ini menentang AS seperti Iran, Sudan, dan Irak.

Dalam serangan AS ke Afganistan ini, juga tampak bahwa apa yang dikatakan oleh AS—yakni dalam rangka mempertahankan demokrasi dan kebebasan dunia—adalah sebaliknya. AS justru banyak melanggar demokrasi dan HAM. Jika memang AS menyerang terorisme demi kebebasan, lalu mengapa Pemerintah AS menyensor wawancara dengan Osama bin Laden di jaringan TV satelit Al-Jazeera? Mengapa pula AS menekan VOA dan CNN untuk menutupi informasi tentang al-Qaida? Demikian juga jika memang AS mendukung demokrasi, mengapa justru AS mendukung Jendral Musharraf yang jelas diktator dan tidak terpilih secara demokratis? Mengapa selama ini AS mendukung Sueharto, Marcos, penguasa Saudi, penguasa Kuwait, dan pemerintah diktator lainnya; padahal mereka adalah rezim yang diktator? Mengapa pula mereka habis-habisan membela Israel mati-matian, padahal Israel jelas-jelas banyak melakukan pelanggaran HAM? Yang lebih memuakkan, hanya karena membela Israel, AS menolak dan keluar dari konferensi tentang HAM yang direstui PBB baru-baru ini. Alasannya, pada konferensi itu terdapat butir yang mengkelompokkan Israel sebagai pelanggar HAM.

Banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang meragukan kesungguhan AS menerapkan demokrasi dan HAM; ide yang mereka sangat banggakan.

Sesungguhnya jawabannya hanya satu: kepentingan inti AS adalah ekonomi. Dalam kenyataannya, mereka menggunakan ide demokrasi untuk menutupi kepentingan politik dan kebobrokan sistem ekonomi kapitalis. Karena itu, untuk menjauhkan masyarakat dari keadaran rusaknya sistem ekonomi kapitalis ini, AS akan selalu membentuk opini bahwa suatu negara tidak maju karena belum demokratis dan tidak menjunjung HAM; suatu bentuk pengalihan opini dan pemutarbalikan fakta. Ketika Soeharto jatuh, misalnya, opini yang diangkat adalah: kemiskinan rakyat Indonesia karena KKN keluarga Soeharto. Padahal, sesudah Soeharto jatuh, rakyat tetap saja miskin, karena penyebab sesungguhnya adalah penerapan ekonomi kapitalisme di Indonesia.

Tragedi WTC dan Penyerangan Afganistan: Sebuah Kebetulan?

Pertanyaan yang saat ini masih misterius adalah siapa yang mengebom WTC? Apakah hancurnya WTC dan kampanye perang terhadap terorisme hanya kebetulan? Namun, banyak informasi yang menunjukkan, bahwa upaya AS untuk menyerang Afghanistan, bukanlah semata-mata karena Tragedi WTC, tetapi merupakan sesuatu yang dirancang sejak lama. Apalagi jika dikaitkan dengan draft yang dikemukakan oleh Joseph Biden di atas. Penyerangan atas Afganistan juga sangat berbau kepentingan ekonomi mengingat melimpahnya kekayaan alam negara tersebut dan daerah sekitarnya. Asia Tengah mengandung jumlah minyak yang belum tergali. Lebih kurang 6,6 triliun kubik meter gas alam menunggu untuk diolah. Uzbekitasn dan Turkmenistan merupakan dua penghasil gas terbesar di Asia Tengah. Perusahaan-perusaahan minyak dan energi dunia sekarang sedang bertarung untuk menguasai daerah tersebut seperti Enro, Amoco, British Petroleum, Chevron, Exxon Mobil, dan Unocal.

Harian The Independent, sebagaimana yang dikutip Astaga.com, menulis bahwa tahun 1997, sebagai penasihat bayaran bagi perusahan Multi Nasional Unocal, utusan khusus AS sekarang ini (Khalilzad) ternyata pernah bernego dengan pejabat Taliban untuk membangun pipa gas alam dan minyak. Namun, perundingan ini tidak mulus, dan Unocal menyimpulkan Taliban menjadi penghalang bagi ambisi ekonomi mereka. Jadi, bukan hal yang mustahil jika kegagalan negoisasi perusahan besar AS ini dengan Taliban menjadi latar belakang diserangnya Afganistan. Apalagai pejabat-pejabat pemerintahan AS sekarang sangat dekat dengan bisnis minyak. Presiden AS Bush dan keluarganya sejak dulu sangat erat dengan bisnis ini. Wakilnya, Dick Cheney, juga sangat kental dengan bisnis minyak. Dalam buku berjudul, Bin Laden: Kebenaran yang Terlarang, yang ditulis oleh Jean Charles (mantan agen rahasia dan penulis al-Qaida) dan Gullaume Dasqute (wartawan investegatif), masalah ini diungkap panjang lebar, seperti yang dikutip Astaga.com. Dalam buku tersebut, diungkap bahwa pemerintah Bush, pada awalnya, sebenarnya tetap ingin mempertahankan rezim Taliban, asalkan negara itu mau bekerjasama dengan rencana pengembangan sumber minyak di Asia Tengah. Karena Taliban menolak syarat-syarat AS, akhirnya dasar keamanan energi berubah menjadi keamanan militer.

Lebih jauh, ditulis di buku itu, bahwa sebagian besar dari nama-nama besar pejabat pemerintahan Bush tumbuh dalam kultur politik minyak; Dick Cheney dengan Halliburton; Rice dengan Chevron; demikian juga Donald Evans. Bahkan, seorang utusan Mullah Omar, pimpinan Taliban, pernah datang ke AS dalam misinya mencari modal buat Afganistan. Ia ditemani oleh Laili Hems dari CIA. Perlu diketahui juga, banyak perusahan minyak ini merupakan sumber dana bagi kampanye Bush. Enro, misalnya, merupakan donatur terbesar bagi kampanye Bush tahun 2000 kemarin. Dalam negara kapitalis seperti AS, penyumbang ini akan berperan besar dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri AS.

Pertanyaannya, mengapa AS menggunakan perang melawan terorisme ini sebagai senjata kepentingan ekonominya? Boleh jadi, perang melawan terorisme ini merupakan alat yang paling cepat dan efektif. Dengan begitu, AS bisa masuk ke wilayah mana pun di dunia ini dan menguasainya dengan alasan menyerang terorisme. Senjata ini juga efektif untuk mengancam dan menundukkan negara-negara yang membangkang terhadap AS. Tampaknya, AS melihat, semata-mata menggunakan instrumen ekonomi seperti IMF dan WTO tidak cukup dan terlalu bertele-tele. Lihat saja, bagaimana perundingan WTO yang bertele-tele. Demikian juga IMF, banyak dikecam karena kegagalannya. Karena itu, jalan yang paling efektif saat ini untuk tetap mempertahankan sumber ekonominya adalah dengan strategi perang melawan terorisme.

Cara ini sebenarnya sudah pernah digunakan oleh AS dalam Perang Teluk II. Dengan mengorbankan banyak harta dan manusia, AS sekarang ini menikmati kemenangannya dalam Perang Teluk II, yakni minyak yang murah dari negera-negera kaya minyak di Timur Tengah seperti Saudi dan Kuwait.

Di sisi lain, kampanye antiterorisme ini efektif digunakan oleh AS dan pemerintahan negara-negara bonekanya untuk menekan dan melenyapkan setiap kelompok atau orang yang dianggap akan mengancam kepentingan penjajahan AS. Potensi ancaman kelompok-kelompok anti AS di negara-negara boneka ini cukup besar. Bagi AS, mematikan potensi itu sejak sekarang adalah lebih baik daripada membiarkannya membesar. Karena itu, AS menjadikan strategi perang melawan terorisme ini menjadi alat bagi pemerintahan bonekanya di seluruh dunia untuk menindas (meskipun tanpa bukti dan pengadilan) kelompok-kelompok yang mengancam kepentingan AS kelak. Lihat saja, di Pakistan, kelompok-kelompok anti AS ditahan dan ditekan. AS juga menebar berbagai ancaman, seperti yang dilakukannya dalam kasus Poso dan Ambon.

Di sisi lain, negara-negara yang selama ini dikecam oleh AS karena melanggar HAM juga menggunakan isu ini untuk lebih menekan kelompok-kelompok anti pemerintah, terutama dari kelompok Islam. Rusia, juga dengan dalih melawan terorisme sebagai sesuatu yang ganas, menghancurkan pejuang Islam di Chechnya. Dalih yang sama digunakan oleh Cina. India juga merasa legal berbuat kekerasaan terhadap pejuang Khasmir, atas dasar antiterorisme. Israel juga menggunakan pola yang sama. Semua itu itu direstui oleh AS. Artinya, semua itu membuktikan, bahwa politik luar negeri AS yang hakiki adalah penjajahan. (Farid Wadjdi)

3 Responses

  1. terima kasih atas infonya,… in semua membuka wawasan saya tentang AS dan Israel…

  2. Terimakasih Pak,, saya lagi nyari referensi membuat tugas kul.. Thanks

  3. … Artinya, semua itu membuktikan, bahwa politik luar negeri AS yang hakiki adalah penjajahan.

    Sangat setuju.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: