Kegagalan Sekulerisme


Kampanye Bush mengenai demokratisasi sebagai garis besar (grand strategy) kebijakan luar negerinya di Timur Tengah sejak awal telah menimbulkan pro dan kontra. Dalam pidatonya pada Kamis 6/11/2003 di depan The National Endowment for Democracy pada ulang tahun badan itu yang ke-20, George W. Bush menekankan pentingnya demokratisasi Timur Tengah. Menurutnya, selama kebebasan (freedom) belum tumbuh di Timur Tengah, kawasan itu akan tetap menjadi wilayah stagnan (jumud), ‘pengekskpor’ kekerasan, termasuk menjadi tempat penyebaran senjata yang membahayakan negara AS. Lebih jauh Bush menyatakan, demokrasi penting untuk kepentingan jangka panjang AS di kawasan itu. “Jika kita mau melindungi negara kita dalam jangka panjang, hal terbaik yang dilakukan adalah menyebarkan kebebasan dan demokrasi,” kata Bush (Kompas, 6/11/2004).
Di sisi lain, demokratisasi Timur Tengah akan lebih memberikan citra yang postif bagi kebijakan luar negeri AS yang banyak dikecam masyarakat Timur Tengah.
Pendukung demokratisasi juga percaya, dengan melibatkan kelompok Islam dalam proses demokrasi, hal itu dapat mengubah pandangan masyarakat Arab terhadap nilai-nilai Barat yang bisa mengurangi sikap anti AS di kawasan itu. Mereka percaya, menjauhkan kelompok Islam dari proses politik justru akan menumbuhsuburkan kekerasaan. Demokrasi dipercaya bisa menjinakkan kelompok-kelompok garis keras. Politisi neokonservatif Marc Gerecht dalam artikelnya, “Devout Democracies,” mengatakan, pemerintahan Timur Tengah harus melibatkan kelompok agama dan Barat tidak perlu khawatir dengan gejala ini. (The American Daily, 27/1/2006).

Namun, tidak sedikit yang meragukan ketulusan demokratisasi Bush. Ada kecurigaan demokratisasi hanya merupakan alasan Bush untuk tetap berada di Irak. Setelah terbukti keliru dengan alasan senjata pemusnah masalnya, membangun demokrasi Irak bisa menjadi alasan yang kuat. Demokrasi juga bisa dijadikan alasan untuk menekan negara-negara tertentu yang tidak sejalan dengan kebijakan AS seperti Suriah dan Iran.
Adapun pihak yang tidak setuju dengan demokratisasi Timur Tengah khawatir, demokrasi justru akan memperkuat kelompok Islamis (empowering islamist). Demokrasi akan ‘dibajak’ untuk kepentingan kelompok Islam yang justru bertentangan dengan kepentingan Barat. Kemenangan kelompok Islam juga dikhawatirkan akan menggeser pemerintah sekular di Timur Tengah yang moderat dan selama ini bisa menjamin kepentingan Barat. Kasus kemenangan Hamas menjadi contoh aktual, bagaimana Pemilu justru dimenangkan oleh Hamas yang oleh AS dimasukkan sebagai kelompok teroris. Sebaliknya, kelompok Fatah yang selama ini bekerjasama dengan AS malah tidak dipilih rakyat.

Kegagalan Pemerintah Sekular
Kemenangan kelompok Hamas yang dianggap sebagai kelompok Islamis bukanlah gejala tunggal saat ini di Timur Tengah. Di samping di Palestina, kelompok Islam pun meraih kemenangan yang signifikan dalam Pemilu di Mesir baru-baru ini. Dalam Pemilu Mesir tahun 2005 yang lalu, Ikhwanul Muslimin merebut 20% kursi di Parlemen. Diperkirakan, seandaianya rezim Mubarak tidak melakukan intimidasi, kemenangan kelompok dengan slogannya yang terkenal, “Islam adalah Solusi,” ini diperkirakan lebih besar.

Dalam Pemilu parlemen Irak tahun 2005 kemarin, partai agama juga meraih suara yang signifikan. Dari 275 kursi di Dewan Perwakilan kelompok Shiah (Aliansi Irak Bersatu) memenangkan 128 kursi. Termasuk dalam aliansi ini adalah Partai Dakwah pimpinan PM Ibrahim al-Jafari dan Dewan Tertinggi Revolusi Islam di Irak, yang dipimpin Abdul Aziz al-Hakim. Fundamentalis Sunni meraih 44 kursi, sementara kelompok Islamis Kurdi meraih 5 kursi. Fenomena yang sama terjadi di Pakistan, Yordania, Yaman, dan Saudi Arabia.
Kemenangan kelompok Islam ini mencerminkan keinginan masyarakat Timur Tengah untuk kembali pada Islam sekaligus mencerminkan kegagalan pemerintah sekular Arab selama ini yang didukung oleh Barat.

Fawaz Gerges, ahli Timur Tengah Sarah Lawrence College di Bronxville Newyork menyebutkan bahwa kemenangan Hamas bukan merupakan gejala tunggal: ada pola umum dari orang-orang Arab dan pemilih Muslim; mereka jemu dengan pemerintah sekular yang telah gagal menjamin persediaan barang-barang dari sisi ekonomi dan gagal melindungi keamanan negara. (Howard LaFranchi, CSMONITOR).
Keinginan masyarakat Timur Tengah untuk menjadikan Islam sebagai aturan kehidupan mereka juga tampak dari survey yang dilakukan Pusat Studi Strategi Universitas Yordania. Dalam publikasinya berdasarkan survey yang berjudul, “Revisiting the Arab Street,” disimpulkan bahwa ada keinginan yang kuat dari masyarakat Timur Tengah untuk hidup diatur oleh syariah Islam di bawah naungan Khilafah. Masih berdasarkan survey itu di Yordania, Palestina, dan Mesir, 2/3 responden mengatakan syariah Islam harus manjadi satu-satunya sumber hukum bagi negara.

Sebaliknya, tawaran demokrasi Barat tidaklah otomatis membuat rakyat Timur Tengah mendukung Kapitalisme. Di Irak, misalnya, meskipun Barat berulang-ulang menjanjikan demokrasi, hal itu tidak mengurangi ketidaksukaan mereka terhadap penjajahan Barat di sana. BBC Online (25/10/2005) melaporkan, jutaan rakyat Irak percaya bahwa serangan terhadap pasukan Amerika dan Inggris dibenarkan. Hasil tersebut merupakan bocoran dari sebuah jajak pendapat yang dilakukan sebagai masukan untuk pasukan koalisi. Jajak pendapat menunjukkan, 45 persen rakyat Irak percaya bahwa serangan terhadap pasukan AS dan Irak dibenarkan. Andrew Robathan, mantan pasukan SAS, juru bicara bidang pertahanan konservatif mengatakan, jajak pendapat ini menunjukkan bahwa kebijakan mengambil hati dan pikiran pemerintah dalam keadaan bahaya. “Pasukan koalisi sekarang merupakan bagian dari problem dan bukan solusi,” katanya.
“Saya bukan pendukung penarikan pasukan Inggris, tetapi jika tentara Ingris mempertaruhkan nyawa mereka di garis depan dengan alasan yang tidak didukung oleh rakyat Irak, kita bisa bertanya untuk apa kita di sana?” lanjutnya.

Tampaknya, AS mengalami dilema dalam kebijakan Timur Tengah-nya. Demokratisasi justru bisa menjadi senjata pembunuh bagi kepentingannya di Timur Tengah dengan munculnya kelompok Islam. Sebaliknya, hanya demokratisasilah satu-satunya yang diharapkan oleh AS bisa meredam sikap anti Amerika di sana sekaligus dapat meraih dukungan dari rakyat Timur Tengah. Masa depan Timur Tengah tampaknya masih terus memanas.

Bagaimanapun, dukungan terhadap parta-partai Islam yang tampak di Mesir, Irak, Pakistan, dan Saudi Arabia sangat jelas menunjukkan mementum kaum Muslim untuk kembali pada Islam. Bukan kebebasan dan ide kapitalis yang diinginkan oleh umat Islam. Barat seharusnya menghentikan intervensi mereka tehadap Dunia Islam. Barat seharusnya membiarkan rakyat negeri-negeri Islam memilih sistem politik yang mereka inginkan, termasuk keinginan kembali pada Khilafah Islam. Kalau Barat menghalanginya, sekali lagi, itu hanya menunjukkan bahwa demokrasi tawaran Barat hanyalah omong-kosong! [Farid Wadjdi )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: