REBUTAN MINYAK DIBALIK KRISIS SUDAN


by Farid Wadjdi

Rencana International Criminal Court (ICC) untuk menangkap Presiden Omar al-Bashir atas tuduhan kejahatan perang di Darfur segera mendapat reaksi keras dari rakyat Sudan. Ribuan rakyat Sudan menggelar unjuk rasa di Khourtum , Ibu kota Sudan. Rakyat Sudan melihat AS dan Eropa dibalik rencana ICC ini.

“Seluruh rakyat Sudan menolak tudingan itu. Sudan sedang menjadi target Amerika. Kami tidak akan mengirim Bashir. Kami bersedia mati untuk itu, ” kata Awad Ahmed, seorang pegawai di kementerian pertanian Sudan. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan anti-Barat di sepanjang jalan Khartoum menuju kantor perwakilan PBB di kota itu. Mereka juga membawa spanduk-spanduk bertuliskan “Down, Down USA” dan “You are joking Ocampo.” Ocampo atau nama lengkapnya Luis Morno-Ocampo adalah jaksa penuntut di ICC

Sudan selama ini menjadi target negara-negara Barat. Sikap Sudan yang menolak campur tangan asing dalam krisis Darfour membuat Barat murka. Apalagi sebelumnya Presiden Sudan Bashir mengeluarkan pernyataan Kristen Radikal dan Zionisme internasional dibalik krisis Sudan. Menurut Bashir, pendanaan perang dan distribusi persenjataan milisi di Darfur yang memerangi pemerintahan Sudan, dilakukan oleh Israel dan sejumlah negara Barat, guna menguasai aset kekayaan yang dimiliki Darfur melalui krisis yang sekarang tengah berkobar.

Dalam konferensi “Rahmatan lil Alamin” menopang perjuangan Rasulullah saw, yang diselenggarakan di ibukota Sudan, Khartoum, Bashir mengatakan, “Konspirasi Barat terhadap Sudan sudah lama terjadi dan tidak berakhir sejak perang atas Sudan yang didukung kalangan Kristen hingga terbunuhnya khalifah Abdullah Taayesyi di tempatnya melakukan shalat. ”Di hadapan para ulama Sudan, Bashir juga m engatakan, “Rancangan konspirasi makin terkuak melalui, dibukanya pintu imigrasi penduduk Darfur ke Israel. ”

Tudingan Palsu

Di media massa Barat secara sederhana sering diungkap yang terjadi di Sudan adalah pembantaian milisi Arab Janjaweed terhadap ‘black african’ (penduduk asli Sudan). Rezim AS sering menyebut di Sudan terjadi pembantaian massal (genocide). Kata-kata propaganda yang patut ditertawakan mengingat AS sendiri berlaku kejam AS di Irak dan Afganistan.

Memang benar, ada konflik di sana. Menurut banyak Badan Bantuan yang ada di sana, diperkirakan ratusan ribu orang terbunuh. Selain itu 2,5 juta melarikan diri sebagai pengungsi. Namun, banyak fakta yang tidak diungkap oleh media massa Barat dan masyarakat internasional apa yang sebenarnya terjadi disana.

Penting untuk diketahui, rezim Sudan, Janjaweed (milisi Arab), dan pemberontak di Darfur, semuanya adalah Muslim. Janjaweed berasal dari Baggra (Baqqarah dalam bahasa Arab). Pemberontak sebagian besar suku Badui dari Fur, Zaghawa dan Massaleit. Dalam kasus Darfur ini, memanfaatkan isu etnis Arab-Afrika memang cukup mengherankan, mengingat di Darfur mayoritas beragama Islam dan tidak bisa dibedakan lagi mana Arab dan mana Afrika. “Di Darfur tidak bisa dibedakan mana yang Arab dan mana yang Afrika,” papar Deputi Menlu Sudan (Kompas, 5/8/2004).

Konflik dimulai tahun 2003, ketika pemberontak menyerang target-target pemerintahan Sudan, dengan alasan Khourtoum telah mengabaikan wilayah mereka. Ada dua kelompok utama pemberontak di sana, the Sudan Liberation Army (SLA) dan the Justice and Equality Movement (JEM). Konflik juga meluas ke Chad yang masing-masing sedang menghadapi perang saudara. Sudan menuduh pemerintah Chad membantu pemberontak di Sudan. Sebaliknya, Chad juga menuduh Sudan telah membantu pemberontak di negaranya.

Berbeda dengan perang sipil di Sudan antara kelompok Islam di Utara dan minoritas Kristen di Selatan, dalam konflik di Darfur semuanya adalah Muslim. Menyebut konflik ini seolah-olah antara Arab dan Afrika adalah tidak akurat. Semua penduduk di Darfur adalah Afrika berkulit hitam, penduduk asli dan Muslim. Sudan merupakan negara dengan jumlah penduduk sekitar 40 juta, 70% di antaranya adalah Muslim; dengan lebih 80 etnik dan suka yang berbeda; dengan bahasa yang berbeda, termasuk bahasa Arab. Penduduk Darfur sendiri sekitar 8 juta jiwa dengan luas daerah yang sama dengan Prancis.

Mirip dengan konflik yang lain, masalah kemiskinan menjadi faktor yang menonjol dalam konflik sekarang ini. Setelah kemerdekaan, Sudan harus menghadapi perang sipil yang pertama tahun 1970, namun bisa diatasi oleh pemerintah. Tahun 1983 perang kembali pecah yang berakhir tahun 2003. AS diduga membantu pemberontak Kristen di sana. Tidak begitu lama, konflik pecah kembali. Campur tangan asing memberikan andil yang cukup besar dalam krisis Sudan. Distabilitas ini biasanya terjadi di daerah yang alamnya kaya dan strategis.

Minyak Motif Sesungguhnya

Bisa dimengerti mengapa negara-negara besar ingin menguasai Darfur, mengingat kekayaannya. Minyak dari Darfur telah memberikan pendapatan sebesar 4 miliar dolar AS kepada pemerintah Sudan, lebih dari setengah pendapatan total negara itu. Pemerintah Sudan juga sudah membuka hubungan erat dengan Cina. Sudan mensuplai hampir 10 persen impor minyak Cina. Sementara itu, AS memiliki kepentingan minyak di Chad, tetangga Sudan. Kakayaan minyak Darfur tentu saja menjadi pendorong besar bagi negara-negara haus minyak untuk menguasai daerah itu.

Tuduhan pelanggaran HAM terhadap Sudan selama ini sepertinya sengaja dilakukan untuk menutupi persaingan Cina dan Amerika merebut minyak Sudan. Harian The Guardian mengungkap, persoalan minyaklah yang menyebabkan AS dan Inggris sangat keras terhadap Sudan. Negara-negara Barat mengetahui kekayaan minyak yang ada di Barat dan Selatan Sudan. Di wilayah Barat Sudan ditemukan uranium selain gas dan emas. Motif minyak ini pernah diungkap deputi Menteri Luar Negeri Sudan Muhammad Najib El-Khoir, “Memang, AS-lah yang menemukan sumber minyak itu dulunya. Namun, kami kemudian mengarahkan kerjasama di bidang perminyakan dan pertambangan kepada negara-negara Asia antara lain Cina dan Malaysia. Karena itu, wajar saja kalau AS kemudian berang kepada kami.” (Kompas, 5/8/2004).

Bagaimana dengan AS ?

Tuduhan HAM ini pun semakin kehilangan legitamasi moralnya, mengingat pelanggaran HAM berat yang justru dilakukan oleh AS dan Eropa . Pembunuhan massal yang dilakukan oleh AS dan sekutunya di Irak dan Afghanistan membuat negara ini semakin tidak layak menyuarakan HAM. Saat ini lebih dari 1 juta pendudukan sipil Irak terbunuh akibat penjajahan AS disana. Sementara di Afghanistan, AS berulang kali menyerang penduduk sipil yang tidak berdosa. Puluhan ribu menjadi korbannya.

Negara ini juga menjadi pelanggar HAM nomor wahid dunia seperti tampak dari tingkahnya di penjara Guantanamo, Abu Ghuraib, dan dukungan negara Paman Sam terhadap negara teroris Israel.Lucunya, AS sendiri tidak mau bergabung dengan ICC, tapi memanfaatkan ICC untuk kepentingannya. Seharusnya Bush lah yang diseret ICC sebagai penjahat perang.

Alasan HAM pun semakin lemah, mengingat sikap berbeda AS terhadap pemberontak di Sudan Selatan (SPLA). Seperti yang pernah dilaporkan Harian Economist (maret 1998), pada masa kepemimpinan John Garang, SPLA banyak melakukan pembantai terhadap rakyat sipil, pembunuhan dan pemerkosaan. Terhadap SPLA pemerintah AS cenderung diam, bahkan menurut beberapa pihak, AS justru mempersenjatai SPLA. The Sunday Times (17/11/1996) juga pernah mengungkap, pemerintah Clinton meluncurkan kampanye untuk membuat ketidakstabilan pemerintah Sudan. Lebih dari 20 miliar dolar peralatan militer dikirim ke Eritrea, Etiopia, Uganda, termasuk ke pemberontak SPLA.

Seperti biasa, PBB pun digunakan oleh negara-negara kolonialis demi kepentingan penjajahan Barat. Rencana pengiriman 20 ribu pasukan PBB untuk menggantikan 7000 pasukan African Union harus dibaca dalam konteks memuluskan kepentingan AS dan sekutunya di Sudan. Intervensi asing adalah langkah pertama untuk menghilangkan pengaruh pemerintah Sudan di Darfur. Kasus Sudan ini kembali membuktikan, bahwa PBB tidak lain merupakan alat kolonial negara-negara Imperialis.

Mulusnya intervensi asing ini tidak bisa dilepaskan dari sikap pemerintah sekular di negeri Islam, termasuk Sudan. Alih-alih menjaga diri dari intervensi asing, penguasa di negeri-negeri Islam justru memberikan andil besar dengan tunduknya mereka kepada pihak asing. Penguasa negeri Islam ini juga telah menciptakan kondisi awal (pretext) bagi Barat untuk melakukan intervensi asing. Sikap represif terhadap rakyat dan kegagalan mensejahterakan rakyat sering dijadikan oleh pihak asing sebagai bentuk pelanggaran HAM. Ketidakadilan ini juga membuat tuntutan untuk memisahkan diri atau memberontak semakin membesar.

Ketiadaan Khilafah Islam lagi-lagi menjadi pangkal utama semua ini. Potensi pemberontakan atau pemisahkan diri akan kecil di bawah sistem Khilafah yang akan memperhatikan rakyatnya. Demikian juga non-Muslim, akan diperlakukan secara adil. Mereka berkedudukan sama dengan Muslim yang menjadi warga negara Daulah Khilafah Islam. Negara wajib menjamin kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan) mereka; termasuk menjamin pendidikan,

Box : Juru Bicara Hizbut Tahrir Sudan Syaikh Ibrahim Ustman Abu Khalil : Pertarungan Penjajah dibalik Krisis Sudan

Krisis Sudan tidak bisa dilepaskan dari warisan kolonial. Mempelajari sejarah Sudan bisa memberikan pemahaman mendasar tentang krisis Darfur dan seluruh persoalan terkini di Sudan. Kemerdekaan negara itu sendiri diberikan oleh Inggris pada 1956. Sebelumnya, yang menguasai Sudan adalah Mesir pada 1899. Saat itu Mesir sendiri berada di bawah imperium Inggris. Inggris secara langsung menduduki Darfur pada 1916. Ketidakadilan pemberian bantuan terhadap daerah-daerah pedalaman telah membuat munculnya kesenjangan kesejahteraan rakyat Sudan secara keseluruhan.

Penjajah Inggris lalu membuat sejumlah kebijakan yang menjamin keberlangsungan penjajahan mereka. Sudan kemudian dibagi atas utara dan selatan. Sudan utara dikembangkan dan diisolasi dari Sudan wilayah selatan. Mereka melarang penduduk wilayah utara untuk masuk ke selatan. Di Selatan mereka mencegah penyebaran Islam dan tradisi Islam dan memperkenalkan misionaris Kristen. Inggris pun membangun kesadaran identitas penduduk Sudan wilayah selatan, bahwa mereka adalah penduduk asli Afrika (yang berbeda dengan Utara). Tidak hanya itu, Inggris pun membangun pola pemerintahan tradisional di bawah pimpinan para syaikh di Utara dan pemimpin suku di Selatan yang memberikan andil terhadap lemahnya sistem pemerintahan Sudan dikemudian hari.

Juru Bicara Hizbut Tahrir Sudan Syaikh Ibrahim Utsman Abu Khalil mengatakan realitas di Darfur hakikatnya adalah pertarungan pengaruh antara Eropa dan Amerika di kawasan itu. Masalah itu awalnya adalah pergolakan biasa antara tuan tanah dan petani penggarap. Hal itu telah berlangsung selama puluhan tahun. Masalah itu juga merupakan warisan imperialis. Dengan pandangan bahwa seandainya kekayaan Darfur dikelola dengan baik, maka tidak akan muncul masalah itu. Sebab, Darfur memiliki kekayaan, memiliki air, tanah, dan kekayaan lainnya yang mencukupi untuk membiayai seluruh Afrika dan bukan hanya Darfur saja. Akan tetapi, pengelolaan yang buruk oleh penguasa sejak masa penjajahan sampai sekarang menyebabkan terjadinya masalah dan perpecahan antara pemilik tanah dan penggarap.

Masalah ini lalu dimanfaatkan oleh Barat. Masalah Sudan Selatan dimanfaatkan oleh Amerika guna memuluskan rencana bagi berdirinya negara di Sudan Selatan. Sebagian putra Darfur merasa diperlakukan tidak adil; mereka merasa bahwa penduduk selatan telah mengambil bagian lebih dari yang seharusnya. Hal itu mendorong mereka untuk angkat senjata. Yang memprovokasi mereka untuk angkat senjata adalah Eropa. Semua dari kita tahu bagaimana Prancis, Inggris dan Jerman membesar-besarkan masalah Darfur di media massa. Lalu ketiganya mendukung pemberontak dengan men-suplay harta, senjata dan sebagainya.

Amerika ingin memaksakan pakta antara Darfur (Sudan Utara) dan Sudan Selatan. Eropa tidak menyetujuinya, karena dengan begitu Sudan akan sepenuhnya berada di bawah pengaruh Amerika. Inggris pun merasa risau. Inggris menganggap Sudan merupakan kawasan yang dulunya berada di bawah pengaruh Inggris, karena Sudan dulu adalah jajahan Inggris. Di pihak lain, Prancis mengkhawatirkan pengaruh Amerika akan menyebar di seluruh Afrika. Prancis memiliki pengaruh di wilayah barat Afrika, khususnya di Chad yang berbatasan dengan Darfur. Lalu masalah Darfur pun dikobarkan dengan jalan itu. Eropa ingin agar Amerika tidak tenang dengan apa yang dilakukannya terhadap Sudan Selatan. Eropa menjadikan problem Darfur sebagai masalah supaya jangan sampai Amerika menancapkan pengaruhnya di seluruh Sudan.

Inilah yang terjadi di Darfur, yaitu pertarungan Amerika dengan Eropa. Semua yang terjadi, semua yang diberitakan di media massa merupakan hasil dari pertarungan ini. Pemerintah Sudan yang loyal kepada Amerika dan pemberontak yang loyal kepada Eropa, inilah yang menerapkan permusuhan itu. Yang dijadikan kayu bakar bagi pertarungan itu adalah penduduk Darfur.



One Response

  1. setiap ada minyak pasti ada seven sister (perusahaan minyak AS)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: