PAKISTAN , TARGET PERANG AMERIKA BERIKUTNYA


by Farid WAdjdi

Krisis Mumbai 26 November 2008, tampaknya akan benar-benar dimanfaat oleh Amerika Serikat untuk mengokohkan perang barunya dengan target Pakistan. Negara tetangga India itu secara terbuka dinyatakan berada dibelakang krisis Mumbai. Mulai dari pejabat hingga media massa India dan AS saling bahu membahu mengokohkan tuduhan Pakistanlah dibalik serangan Mumbai.

Pejabat India yang tidak mau disebutkan namanya, dalam pernyataannya di The Wall Street Journal menyatakan bahwa India telah mengidentifikasi Yusuf Muzammil dari Lashkar e Taiba sebagai perancang serangan Mumbai. Media massa India juga menyatakan bahwa India memiliki bukti dinas intelijin Pakistan ISI terlibat. The New York Times mengutip pernyataan pejabat Depertemen Pertahanan AS yang lagi-lagi tidak mau disebut namanya bahwa dinas intelijen Amerika Serikat telah mendapat informasi bahwa perwira militer Paksitan dan kekuatan agen inteligen Pakistan ISI (Inter Services Intelligence Agency) telah membantu melatih penyerang Mumbai.

Menjadikan Pakistan dan Afghanistan sebagai target berikutnya perang AS sudah dinyatakan Obama dalam kampanye sebelum terpilih jadi presiden. Dia berjanji akan menarik pasukan dari Irak dan mengirim pasukan yang lebih banyak ke Afganistan. Menurutnya perang terdepan melawan terorisme ada di Afghanistan. Presiden kulit hitam pertama AS itu telah menyebutkan menjadikan masalah Asia Selatan, menjadi prioritas utamanya, dibidang keamanan dan luar di masa pemerintahan. Dalam konferensi persnya, sesudah peristiwa yang terjadi Mumbai, pemimpin baru Amerika ini, menegaskan prioritasnya bukan hanya menangani ancaman terorisme di Afghanistan, tapi juga di Pakistan.

Sementara AS dengan lihai memainkan isu ini untuk memperkuat pengaruh dan kepentingannya baik di India maupun Pakistan. Tidak tanggung-tanggung tidak lama setelah peristiwa Mumbai, Bush mengutus menlu Condeeleza Rice ke India dan Pakistan. Pada 3 Desember 2008 Condoleeza Rice menlu AS langsung bertemu dengan pejabat India dan menyatakan secara terbuka mendukung tuntutan India atas Pakistan untuk mengusut tuntas palaku Mumbai.

Beberapa hari berikutnya setelah bertemu dengan Presiden Zardari di Islamabad, dia mendeklarasikan bahwa Pakistan sangat fokus dan memiliki komitmen untuk memerangi terorisme. Bahkan mengatakan Pakistan akan memberikan bantuan yang kuat kepada India.

Penguasa Pakistan pun tertindak cepat untuk menjalankan intruksi sang majikan. Presiden Pakistan Asif Ali Zardari mengatakan proses perdamaian dengan India harus dilanjutkan untuk menggagalkan tujuan para teroris yang berada di balik serangan di Mumbai bulan lalu yang menewaskan lebih dari 170 orang.

Dalam sebuah tulisan di suratkabar “The New York Times” (9/12/2008), Zardari juga berjanji negaranya berkomitmen untuk mencari, menahan, mengadili dan menghukum siapa saja yang terlibat dalam serangan-serangan itu. Dia mengatakan beberapa tersangka ditahan dalam penggerebekan hari Minggu. Beberapa operasi lagi dilakukan hari Senin terhadap kelompok-kelompok militan yang terkait dengan serangan di Mumbai.

Hanya saja menurut Budi Mulyana pakar Hubungan Internasinal dari Bandung isu terorisme bagi AS dan Penguasa Pakistan hanyalah untuk melegalkan tindakan dan kepentingan mereka. Penguasa Pakistan sekarang seperti Jilani, Zardari dan Rahmad Malik ingin tetap membuktikan kepada AS bahwa mereka setia untuk memerangi pejuang-pejuang Islam.

Untuk melegalkan pembunuhan dihadapan rakyat Pakistan itu isu terorisme menjadi sangat penting. Bahwa para mujahidin yang ingin membebaskan Khasmir, membebaskan Afghanistan dan Pakistan, bukan pejuang tapi teroris yang berhak untuk dibunuh. Karena itu tindakan tentara Pakistan yang bekerjasama dengan AS membunuh penduduk sipil di kedua negara adalah legal.

Sementara kepentingan AS sesungguhnya bukanlah memerang terorisme, itu sekedar topeng politik. Staff Pengajar Hubungan Internasional ini mengutip kitab Mafahim Siyasah li Hizbit Tahri (Konsepsi Politik Hizbut Tahrir) bahwa ada tiga persoalan utama anak Benua India dalam pandangan Amerika Serikat , pertama, meluasnya Islam yang dimunculkan oleh persoalan Khasmir; kedua, semakin membesarnya kekuatan Cina dikawasan itu; dan ketiga kekuatan nuklir India dan Pakistan. (Farid Wadjdi)

Box :

Hizbut Tahrir Pakistan Sambut Tantangan Penguasa Pakistan

Wakil Juru Bicara Hizbut Tahrir Pakistan Shazad Shaikh mengumumkan bahwa HT Pakistan menerima tantangan PM Pakistan, Yusuf Riza Jilani, terkait dengan pernyataannya, “Jika ada seseorang yang mampu menyelesaikan masalah Pakistan, majulah ke depan.” Menurut Hizbut Tahrir, seluruh masalah Pakistan sebenarnya hasil dari dua hal: Pertama, Kapitalisme; Kedua, kepemimpinan yang korup dan pengecut.

Hizbut Tahrir mempunyai rancangan peradaban yang merepresentasikan Islam. Di dalamnya berisi sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, sanksi hukum, strategi pendidikan dan politik luar negeri yang terpancar dari sistem politik yang unik di dalam Islam, dan itulah sistem Khilafah. Hizbut Tahrir juga mempunyai kepemimpinan politik yang bijak yang direpresentasikan oleh amirnya, al-‘Alim ‘Atha’ bin Khalil Abu Rusythah, yang dibantu oleh sejumlah tokoh yang luar biasa dalam memimpin Hizb.

Kepemimpinan ini, begitu Negara Khilafah berdiri, akan melakukan pembersihan terhadap UUD sekular yang korup dan usang, sebagai gantinya, ia akan mengadopsi UUD Islam yang tidak membutuhkan suara mayoritas agar menjadi undang-undang bagi suatu negeri, karena UU tersebut digali dari Kitab dan Sunah.

Negara Khilafah akan mencabut semua bentuk pajak yang zalim dari pundak rakyat, termasuk pajak pendapatan dan kepemilikan. Ia akan membagikan keuntungan kepemilikan umum, baik minyak, gas, listrik dan sumber-sumber pendapatan alam lainnya kepada seluruh rakyat.

Negara Khilafah akan menghentikan semua bentuk perluasan pasukan NATO dan AS di Afganistan, menghentikan permusuhan mereka kepada Pakistan. Negara Khilafah tidak akan pernah mengikuti organisasi internasional, seperti PBB, dan akan berjuang untuk menyatukan negeri-negeri Islam dalam satu negara, di bawah satu kepemimpinan.

Dengan kebijakan seperti ini, negara Khilafah akan mampu mengusir AS dari Afganistan, dan menggabungkannya ke dalam negara Khilafah. Dengan kebijakan seperti ini, negara akan bisa memenuhi seluruh kebutuhan dasar rakyatnya. Negara juga akan menghapus sistem pendidikan yang ada dan amburadul untuk digantikan dengan sistem pendidikan Islam yang khas bagi seluruh rakyat, secara merata dan gratis.

Negara juga akan membagikan tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun kepada para petani. Juga akan melenyapkan sistem peradilan yang ada, yang telah dirancang oleh penjajah, untuk menerapkan peradilan Islam, sistem sanksi hukum dalam Islam yang bisa mewujudkan rasa keadilan, dan tidak menangguh-nagguhkan dan mengulur-ulur kasus-kasus rakyat, serta memutuskan perkara mereka tanpa pungutan biaya perkara. (Mancanegara 1 Tabloid MU edisi 3 Desember 2008)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: