Bendera Israel Berkibar di Juba Sudan Selatan


Hari kesedihan berdirinya negara hasil makar disintegrasi Barat ditandai dengan berkibarnya Bendera Zionis Israel di Juba

Akhirnya,  Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa, Kamis (14/7), mengakui Sudan Selatan sebagai anggota ke-193 PBB. Tepuk tangan membahana di Majelis Umum ketika Sudan Selatan menjadi negara pertama yang bergabung dengan badan dunia itu sejak Montenegro pada 2006.
“Selamat datang, Sudan Selatan. Selamat datang ke masyarakat negara-negara,” kata Sekjen PBB Ban Ki-moon.

Persetujuan majelis itu, dengan aklamasi, menyusul upacara ‘kemerdekaan’ Sudan Selatan di ibu kota Juba pada Sabtu (9/7), setelah rakyatnya memutuskan dalam referendum Januari lalu untuk memisahkan diri dari Sudan–keputusan yang telah diterima Khartoum.

Masyarakat internasional, khususnya AS, China, Rusia dan Uni Eropa, langsung mengakui negara terbaru itu. Sudan (utara), yang akan kehilagan sekitar sepertiga wilayahnya dan tigaperempat cadangan minyaknya, telah lebih dulu mengakuinya.

Pengakuan PBB ini sekaligus mengokohkan peran PBB sebagai alat kolonial negara-negara imperialis Barat untuk memecah belah negeri-negeri Islam. Berdirinya negara Sudan Selatan tidak bisa dilepaskan dari politik pecah belah negara-negara Imperalis terutama Amerika Serikat, Inggris termasuk negara-negera Eropa lainnya.

Perayaan disintegrasi Sudan ini juga ditandai dengan pengibaran bendera Zionis Israel di Juba , Ibu Kota Sudan Selatan. Surat kabar ash-Shahafah (11 /07/ 2011) mempublikasikan hal ini dengan judul “Berdera Israel Berkibar di Juba”. Tentu bukan suatu kebetulan beberapa orang yang merayakan pesta keberhasilan pemisahan Sudan Selatan sengaja membawa bendera entitas Zionis, entitas perampas.

Mereka mengibarkan bendera zionis ini  ke arah media massa. Pemandangan ini dimaksudkan untuk mengirim pesan yang jelas dan tidak ditutup-tutupi kepada semua rakyat Sudan Utara. Bahwa Sudan Selatan akan menjalin hubungan dengan negara Israel sebagai perang balasan atas Sudan Utara.

Jauh sebelum referandum ribuan teknisi Israel sudah berada di Sudan Selatan mempersiapkan berdirinya negara baru ini.  LSM liberal yang dibiayai oleh Barat sudah sejak lama menciptakan pra kondisi bagi terpisahnya Sudan Selatan. Bahkan lagu kebangsaan Sudan Selatan pun sudah lama disiapkan.

Pemerintah Sudan  Utara sebenarnya sejak lama mengetahui bahwa ada peran zionis dibelakang disintegrasi Sudan. Bahkan pemimpin Sudan ini merestui rencana disintegrasi ini dengan menandatangani perjanjian Naivasha selama lima atau enam tahun. Padahal pemerintah  Sudan tahu siapa arsitek perjanjian ini.

Pemerintah Omar Bashir, yang sejak awal sangat lemah menghadapi makar ini, bahkan menyatakan siap menerima hasil apapun. Tanpa rasa malu , Omar Bashir beberapa sebelum referendum  malah menyatakan akan turut  berpesta menyambut berdirinya negara Sudan Selatan. Saat berkunjung ke ke Juba, Bashir menyatakan :  “Kita tidak akan mendirikan tenda berkabung, kita hanya akan berpesta bersama Anda”.

Makar Negara Imperialis  

Disintegrasi Sudan tidak bisa dilepaskan dari berbagai makar yang dilakukan  oleh negara-negara imperialis sejak lama .Inggris sejak tahun 1924 menjalankan politik isolasi antara Sudan Selatan yang mayoritas Kristen dan Animisme dengan Sudan Utara yang mayoritas muslim. Politik identitas berdasarkan ras dan komunitas agama pun dibangun oleh kolonial Inggris . Selatan adalah kawasan kristen dan asli Afrika , sementara Utara kawasan muslim dan arab.

Negara kolonial itu memberikan jalan bagi berkembangnya gerakan misionaris kristen di Selatan dan menghalangi penyebaran Islam di kawasan itu, demikian juga sebaliknya. Akibatnya, integrasi antara Sudan Selatan dan Utara menjadi terhalang. Kebijakan kolonial Inggris ini kemudian terbukti menjadi salah sumber konflik di masa sekarang.

Sementara Amerika Serikat memang sudah sejak lama menjadikan pemisahan Sudan Utara dan Selatan menjadi target politiknya di kawasan itu. The Sunday Times (17/11/1996)  mengungkap, pemerintah Clinton meluncurkan kampanye untuk membuat ketidakstabilan pemerintah Sudan. Lebih dari 20 miliar dolar peralatan militer dikirim ke Eritrea, Etiopia, Uganda, termasuk ke tentara  pemberontak Sudan Selatan (SPLA).

Sebelumnya , pada tahun 1995, mantan presiden AS, Jimmy Carter, dengan alasan membuka bantuan kemanusiaan, menjadi penengah gencatan senjata antara SPLA dengan pemerintah Sudan. Pada pertengahan 2001, mantan senator John Danforth ditunjuk oleh George Bush Jr. sebagai utusan presiden AS. Semua itu menjadi alat penekan untuk untuk mewujudkan tujuan politik Amerika.

Referendum 2011 ini merupakan implementasi dari Comprehensive Peace Agreement tahun 2005 di Nairobi . Kehadiran menlu AS saat itu Collin Powel saat penandatanganan menunjukkan peran penting Amerika  .Setelah lewat perjuangan yang lama tujuan Amerika akhirnya terwujud di era presiden  Obama sekarang lewat referandum 2011 .

Upaya Amerika mempersiapkan berdirinya Sudan Selatan, tampak dari sikap negara itu yang sebelum referendum sudahmencalonkan tiga nama untuk manjabat duta besar di negara selatan yang akan berdiri. Presiden Obama menulis di koran New York Times (8/1/2011): “Jika wilayah selatan memilih kemerdekaan, maka masyarakat internasional, termasuk Amerika Serikat, memiliki kepentingan untuk menjamin agar dua negara yang bertetangga itu tetap stabil perekonomiannya, dikarenakan keterkaitan keduanya dalam hal nasib”.

Lagi-lagi motif ekonomilah yang mendorong Barat memecah belah negeri Islam. Harian The Guardian mengungkap, persoalan minyaklah yang menyebabkan AS dan Inggris sangat keras terhadap Sudan. Negara-negara Barat mengetahui kekayaan minyak yang ada di Barat dan Selatan Sudan. Di wilayah Barat Sudan ditemukan uranium selain gas dan emas. Mantan Dubes AS untuk Afrika, Walter Kansteiner dengan tegas mengatakan minyak Afrika Barat telah menjadi kepentingan strategis nasional Amerika. (Farid Wadjdi; dari berbagai sumber)

Box : Hari Kesedihan

Satu-satu partai politik yang gencar memperingatkan bahaya politik disintegrasi ini adalah Hizbut Tahrir (HT) Sudan. HT menegaskan pemisahan selatan Sudan merupakan bagian dari rencana lama yang diperbarui untuk memecah belah negeri-negeri kaum muslim. Sehingga menjadi negeri-negeri kecil yang mudah dikontrol dan dirampok kekayaannya.

Menurut HT Sudan , pihak yang menanggung dosa pemisahan selatan Sudan dan yang memikul tanggungjawab berjalannya agenda barat kafir ini adalah pemerintah yang menandatangani perjanjian Nivasha beracun. Kekuatan-kekuatan politik yang menyambut perjanjian itu dan diam terhadapnya juga bertanggung jawab. Termasuk kekuatan militer dan polisi keamanan yang dengan kemampuannya bisa menghapus rencana tersebut tetapi mereka tidak melakukannya.

Lebih lanjut ditegaskan oleh HT, ketidakmampuan pemerintah untuk mempertahankan Sudan Selatan merupakan cerminan kegagalan ideologis.  Sebab , Sudan selama ini tidak memiliki ideologi kuat yang melebur dan menyatukan masyarakat Sudan, yakni ideologi Islam yang agung. Hanya ideologi Islamlah  yang telah berhasil meleburkan masyarakat dan kelompok etnis selama berabad-abad dalam satu umat

Hizbut Tahrir sendiri menyatakan tanggal 9 Juli 2011 merupakan hari kesedihan atas terlantarnya negeri Islam yang telah diperjuangkan sebelumnya oleh para suhada “Kami akan menjadikan kesedihan ini sebagai pendorong untuk mendirikan Khilafah. Sebab, Khilafah satu-satunya yang akan menjaga tanah dan darah kaum Muslim. Sebagaimana disabdakan oleh Rosulullah SAW bahwa Imam yakni Kholifah  merupakan perisai atau pelindung umat Islam,”, tegas HT Sudan dalam pernyataan persnya.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: