Lagi, Kriminalisasi Negara Islam


Upaya gencar kriminalisasi ajaran Islam kembali terjadi. Salah satu ajaran Islam yang sering menjadi sasaran tembak adalah negara Islam, pemerintahan Islam atau khilafah. Negara yang menerapkan seluruh syariah Islam yang berdasarkan Alquran dan as Sunnah, dianggap berbahaya. Bahkan sekadar aspirasi saja harus dilarang.  Pernyatan ini dilontarkan Said Aqil Siradj dalam sambutan peringatan hari Pancasila 1 Juni di Gedung MPR RI/DPR RI Jakarta, Jumat (1/6/12).

Pernyataan seperti ini mirip dengan apa yang dinyatakan pemerintah penjajah Belanda. Ide khilafah atau negara Islam sangat menakutkan mereka. Rasa takut dan benci atas Islam dan Negara Islam sedemikian kuatnya sehingga pemerintah kolonial Belanda mengancam setiap Muslim yang berbicara tentang khilafah ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Belanda menudingnya sebagai pengkhianat dan sesat sehingga harus dihukum mati!

Disebutkan dalam koran Algemeen Handelsblad (2 Februari/1910): “Ceramah-ceramah yang menjelaskan bahwa bagi kaum Muslim (Mohammedans) hanya ada pemerintahan Khalifah -Sultan Turki– yang merupakan pemerintahan yang sah, dan bahwa mereka melihat setiap pemerintahan lain sebagai tidak sah, karenanya hal ini termasuk juga pemerintahan kita (atas Indonesia). Dengan kata lain, ajaran-ajaran mengenai Khilafah bagi kita adalah unsur yang sangat berbahaya.”

Dalam koran Het Nieuws van den Dag juga disebutkan, pemerintah (penjajah Belanda) disarankan untuk menjadikan pembicaran tentang Negara Islam sebagai tindakan pengkhianatan: “Barangsiapa menghidupkan kepada penduduk pribumi gagasan yang sesat yang ada hubungannya dengan Khalifah Turki, pada dasarnya melakukan suatu tindakan pengkhianatan terhadap kekuasaan kami.”  Hukuman yang ditetapkan untuk jenis pengkhianatan ini adalah hukuman mati.

Memang selama ini yang antusias untuk melakukan kriminalisasi negara Islam adalah negara-negara penjajah umat Islam seperti Amerika Serikat, Inggris dan sekutu-sekutunya. Mereka dengan gencar mengaitakan kewajiban pemerintah Islam dengan isu terorisme,radikalisme, dan ekstrimisme. Ini adalah istilah propaganda yang tidak jelas wujudnya dan kabur pengertiannya.

David Cameron saat berkunjung ke Indonesia pada April 2012  mengaitkan isu ekstrimisme dengan seruan penegakan pemerintahan Islam. Senada dengan itu pada 14/5/10 lalu, mantan kepala staf Angkatan Darat Inggris, Jenderal Richard Dannat, dalam BBC’s Today Program, dengan sangat gamblang menyatakan bahwa perang di Afganistan adalah perang melawan Islam untuk mencegah agenda penegakan Khilafah Islam yang sekarang bergerak tumbuh dari Asia Selatan, Timur Tengah hingga Afrika Utara.

Mantan PM Inggris Tony Blair, di hadapan Konggres Partai Buruh, pernah menyatakan bahwa Islam adalah ideologi iblis (BBC News, 16/7/05). Ia menjelaskan bahwa ciri-ciri ideologi iblis itu adalah ingin mengeliminasi Israel, menjadikan syariah Islam sebagai sumber hukum, menegakkan khilafah serta menentang nilai-nilai liberal.

Tentu bukan tanpa alasan kenapa negara-negara penjajah Barat takut kepada negara Islam atau khilafah. Bagi imperialis  Barat, penegakan syariah Islam jelas akan menghentikan penjajahan mereka di dunia Islam yang bisa tetap eksis karena negeri-negeri Islam mengadopsi sistem kufur mereka.  Persatuan dunia Islam sangat mengerikan karena akan memperkuat umat dan negeri Islam untuk melawan penjajahan Barat. Sementara dakwah Islam sangat mereka khawatirkan karena akan menyebabkan Islam yang rahmat lil alamin akan menyebar dan dilaksanakan di seluruh dunia. Di sisi lain sistem kapitalisme dengan pilar-pilar pentingnya seperti demokrasi, liberalisme, pluralisme akan dicampakkan ke tong sampah.

Propaganda busuk bahwa syariah merupakan ancaman terhadap negara juga pernah dibantah dibantah oleh KH Wahid Hasyim. Ketika Soekarno sebagai presiden melontarkan pernyataan saat kunjungan kerjanya di Amuntai, Kalimantan Selatan, pada Januari 1953, dia berkata, jika negara berdasarkan Islam, akan terjadi separatisme di sejumlah daerah yang mayoritas penduduknya non Muslim. Surat tanggapan keras lantas dilayangkan Wahid Hasyim, sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU), kepada Presiden sebulan kemudian. Begitu juga sejumlah organisasi Muslim.

KH Wahid Hasyim menulis, “Pernyataan bahwa pemerintahan Islam tidak akan dapat memelihara persatuan bangsa dan akan menjauhkan Irian, menurut pandangan hukum Islam adalah perbuatan mungkar yang tidak dibenarkan syariat Islam. Dan wajib bagi tiap-tiap orang Muslimin menyatakan ingkar atau tidak setuju.”

Siapapun yang menganggap negara Islam yang menerapkan syariah Islam berbahaya patut dipertanyakan posisinya ada di mana. Apakah berada bersama kaum Muslimin yang ingin menegakkan syariah Islam dan membebaskan secara hakiki dari  penjajahan kapitalisme  atau di pihak penjajah yang ingin terus memelihara kerusakan dan kemungkaran di negeri ini.

Kita perlu tegaskan, menegakkan negara bedasarkan Islam atau Khilafah yang akan menerapkan seluruh syariah Islam adalah yang kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT.  Para ulama dan semua imam mazhab sepakat tentang kewajibannya. Cukuplah kita kutip pandangan Imam Nawawi  dalam Syarah Shahih Muslim:  “Mereka (para imam mazhab) telah bersepakat mengenai kewajiban mengangkat khalifah.

Karena itu melalaikan kewajiban ini adalah dosa besar. Kita pun wajib  bersikap seperti yang dinyatakan oleh KH Wahid Hasyim.  Siapapun yang menyatakan pemerintah Islam berbahaya bagi bangsa ini adalah perbuatan mungkar dan wajib atas tiap-tiap Muslim menyatakan ingkar dan tidak setuju! [] Farid Wadjdi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: