Kemenangan Mursi, Di Bawah Bayang-bayang Militer


Militer memangkas kekuasaan presiden, menolak peran kepala negara sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.

Presiden sipil pertama Mesir akhirnya dilantik di Mahkamah Konstitusi, Kairo  pada Sabtu (30/6).  Muhammad Mursi merupakan presiden  pertama dari kubu Islamis  yang terpilih secara demokratis.

Sebelumnya, pada hari Jumat (29/6), puluhan ribu rakyat Mesir pendukung Mursi menyambut pidatonya di Lapangan Tahrir.  Dalam pidatonya, dia berjanji menjadikan Mesir  negara madani yang melindungi semua golongan.

Dia juga berusaha meyakinkan warga Mesir penganut Kristen Koptik yang khawatir kemenangannya akan menjadikan Mesir sebagai negara Islam. Dalam berbagai kesempatan, Mursi berjanji untuk menunjuk seorang perempuan dan seorang Kristen Koptik sebagai wakilnya di kabinet pemerintahannya.

Dalam pidato itu, Mursi bersumpah untuk menegakkan sistem republik dan menghormati konstitusi  Mesir.  “Saya bersumpah kepada Allah Yang Mahaesa untuk menegakkan sistem republik, menghormati hukum dan konstitusi yang melindungi kepentingan rakyat secara penuh, serta menjaga independensi dan integritas teritorial,” sumpah Mursi.

Di hadapan pendukungnya, Mursi bersumpah sekaligus memprotes keputusan politik yang diambil Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir yang mengeluarkan keputusan pembubaran parlemen dan pengambilan kewenangan legislatif. “Saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan menyerah pada salah satu kekuatan.”

Tak Berkutik

Mursi menghadapi tantangan baru dalam pemerintahannya. Pasalnya, sebelum dia duduk sebagai presiden, dewan militer secara sepihak memperkuat posisi politik dan hukum militer berdasarkan  deklarasi pada   17 Juni 2012. Keputusan itu memangkas kekuasaan presiden, menolak peran kepala negara sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Hal ini juga memberikan Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF) kekuasaan legislatif hingga parlemen baru terpilih, serta hak veto atas penyusunan konstitusi baru.

Kondisi ini sangat rawan karena bisa mengantarkan pada kekosongan hukum dan kekuatan militer yang super. Beberapa saat menjelang pemilu , militer menekan Mahkamah Agung Mesir untuk membubarkan parlemen pada Kamis (14/6), dengan alasan  inkonstitusional. Dengan pembubaran Majelis Rendah yang tengah bersiap membahas konstitusi baru ini otomatis menjerumuskan Mesir ke dalam kehampaan perundangan.

Para jenderal pun semakin menancapkan kuku kekuasaannya dengan kekuasaan baru dengan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (NDC) untuk menjalankan kebijakan pertahanan dan urusan luar negeri. Dengan realitas ini, otomatis peran presiden baru Mesir, Mursi, diprediksi akan memerintah dalam ketidakpastian hukum.

Mengomentari kondisi ini Syarif Zayed juru bicara Media Informasi (Maktab I’lami) Hizbut Tahrir di Mesir  mengatakan deklarasi konstitusi yang dikeluarkan Dewan Agung Militer (SCAF) benar-benar telah melucuti semua kekuasaan yang sebenarnya dari presiden.

Zayed  mengingatkan, euforia kemenangan  tidak boleh melupakan rencana peradilan yang berjalan sesuai arahan Dewan Militer, dengan memasang garis merah yang tidak dapat dilanggar yaitu misi terbentuknya negara sipil, negara-negara sekuler yang menghormati perjanjian perdamaian dengan negara Yahudi dan berbagai “hubungan strategi” dengan musuh Islam dan musuh kaum Muslim terutama Amerika Serikat.

Menurut Syarif Zayed, euforia menyambut kemenangan ini bisa dimengerti. Kemenangan Mursi mencerminkan penolakan rakyat Mesir terhadap rezim sekuler lama. Sekaligus menunjukkan kecintaan masyarakat Mesir terhadap Islam.

Lebih lanjut Syarif Zayed menyatakan, kemenangan ini sekaligus menunjukkan rakyat Mesir menginginkan pemerintahan Islam. Terpilihnya Mursi tidak bisa dilepaskan dari slogannya untuk menerapkan syariah Islam.  Namun dia menyayangkan slogan ini  menjadi sekadar slogan, kehilangan substansinya.

“Substansinya telah dihilangkan sendiri oleh Dr Muhammad Mursi ketika ia mengumumkan akan berkompromi dengan semua kekuatan politik yang sebagian besar di antaranya adalah kelompok sekuler, yang jelas-jelas  tidak menginginkan penerapan syariah Islam,” ujarnya.

Syarif Zayed menambahkan,  masyarakat  tidak lama lagi akan menyadari bahwa tidak mungkin menciptakan perubahan yang sesunguhnya di Mesir, kecuali dengan menghapus seluruh rezim yang korup dan rusak, dan kemudian mendirikan Khilafah Islam di atasnya.(Farid Wadjdi dari berbagai sumber)

Box : Kekuasaan Super Militer

Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir (SCAF), yang telah memegang kekuasaan eksekutif sejak Husni Mubarak digulingkan tahun lalu, mengeluarkan deklarasi konstitusional pada tanggal 17 Juni 2012, saat penghitungan suara pemilihan presiden digelar. Berikut penjelasan tentang apa arti deklarasi itu bagi kekuasaan presiden:

Mengesahkan Undang-undang

Berdasarkan deklarasi 17 Juni kekuasaan parlemen untuk membuat undang-undang menjadi wewenang dewan militer.Presiden memiliki kekuasaan untuk mengajukan keberatan terhadap RUU yang diusulkan oleh SCAF dengan menggunakan kekuasaan legislatifnya. Namun dewan militer, yang bertindak sebagai parlemen, dapat memblokir setiap undang-undang yang diusulkan oleh Mursi.

Membentuk Pemerintahan

Sebagaimana di bawah konstitusi lama, presiden memiliki hak untuk memilih dan menunjuk kabinet. Namun pemerintah, seperti halnya presiden, menghadapi pembatasan pada undang-undang apa yang bisa disahkan. Secara teori, presiden juga memiliki kekuasaan untuk mengangkat atau memecat para pejabat pemerintah, seperti para pejabat polisi, gubernur regional dan jaksa negara.

Membuat Konsititusi Baru

Penyusunan konstitusi Mesir untuk menggantikan konstitusi yang lama telah menjadi  isu politik yang srategis. Karena hal ini berkaitan dengan isu-isu seperti keseimbangan kekuasaan antara parlemen dan presiden, peran dan pengaruh militer dan sejauh mana hukum syariah Islam akan diberlakukan. Dalam deklarasi konstitusional SCAF itu, presiden, tentara dan para pejabat tinggi lainnya memiliki hak untuk memveto setiap ayat yang disusun oleh badan penyusun konstitusi. Menurut deklarasi konstitusional, jika majelis yang bertugas menulis konstitusi baru menemui kebuntuan, SCAF memiliki waktu satu minggu untuk membentuk majelis lain yang mewakili “semua kekuatan di masyarakat”. Hal ini lagi lagi  menyerahkan kartu truf kepada militer.

Menyatakan Perang

Presiden hanya dapat menyatakan perang atas persetujuan SCAF. Militer menerima bantuan dana Amerika sebesar US$ 1,3 milyar dalam setahun dalam bentuk bantuan militer karena dilakukannya perjanjian damai Mesir dengan Israel. Militer tidak akan menginginkan terancam oleh setiap konflik atau akan terseret kepada perang lain dengan Israel setelah 33 tahun hidup berdampingan dengan damai.

Mengawasi Masalah Militer

SCAF bertanggung jawab untuk memutuskan semua hal yang berkaitan dengan angkatan bersenjata. Kepala SCAF , bukan presiden yang baru, yang akan menjadi kepala angkatan bersenjata hingga konstitusi baru selesai ditulis. Untuk sekarang, hal ini menjadikan anggaran militer di luar kendali presiden, yang merupakan titik potensi dalam perjuangan menjadikan militer di bawah kendali sipil.

Menangani Kerusuhan Dalam Negeri

Presiden bisa memanggil pihak militer untuk menangani “gangguan” di dalam negeri setelah mendapatkan persetujuan SCAF.  Militer dapat dipanggil oleh presiden untuk melindungi fasilitas-fasilitas penting negara dan untuk berpartisipasi dalam menegakkan keamanan publik.(Farid Wadjdi dari berbagai sumber)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: