Catatan Politik Penting Untuk Referandum Mesir


egyptFarid Wadjdi

Forum on Islamic World Studies (FIWS)

Referendum  konstitusi baru di Mesir telah berakhir. Referendum yang menimbulkan korban jiwa ini masih menyisakan tanda tanya besar tentang masa depan Mesir. Apakah Mesir menjadi lebih demokratis dan stabil, atau sebaliknya Mesir akan kembali era rezim Mubarak. Orde refresif yang ditumbangkan para pengusung revolusi Mesir.  Ataukah akan muncul gelombang kedua revolusi Mesir?

Persoalan mendasar yang  tetap menjadi ganjalan dari referendum kemarin adalah ikhwal legitimasi. Apakah referendum ini benar-benar demokratis atau tidak. Mengingat sejak awal draft konstitusi  Mesir ini dinilai memuat banyak point-point yang  kontradiktif.

Disatu sisi, berulang  kali otoritas transisi Mesir mengklaim bahwa rancangan UU memberikan banyak kebebasan dan hak, serta menjad kunci menuju stabilitas. Hal ini juga tampak dalam dalam pembukaan rancangan konstitusi ini. Ditegaskan bahwa Mesir akan membangun pemerintah yang demokratis, negara modern dengan pemerintah sipil.

Di sisi lain, referendum ini dilaksanakan dalam atmosfir politis yang penuh dengan tekanan dalam  kontrol militer. Jauh sebelum diadakannya referendum, rezim militer ini, justru mengeluaran  larangan terhadap aksi-aksi protes yang mengkritik kebijakan rezim militer. Kekerasanpun pecah yang menimbulkan korban jiwa, terutama di pihak demonstran.

Tidak hanya itu media-media massa dikontrol penuh rezim militer, media yang tidak sejalan ditekan dan ditutup. Repoter media besar seperti Aljazeera pun ditangkap dengan tuduhan dekat dengan Ikhwan. Tanpa bukti pengadilan  gerakan al Ikhwan dituding teroris dan dilarang.

Klaim rancangan UU ini memberikan lebih memberikan perlindungan dan persamaan hak terhadap perempuan, menjadi bahan pertanyaan. Mengingat sikap keras militer Mesir terhadap wanita-wanita ikhwan yang melakukan kritik damai.

Komite yang menyusun rancangan UU inipun tak luput dari kritik. Dari lima puluh orang anggota yang membuatnya , hanya dua yang berasal dari partai yang  berbasis Islam. Padahal dalam pemilu yang  diakui demokratis pasca tumbangnya Mubarak, partai –partai yang berbasis  Islam seperti Ikhwan dan Salafi, mendominasi lebih dari 50 persen kursi parlemen.

Kontradiksi yang  lain  adalah menyangkut kebebasan berpolitik yang diklaim lebih demokratis dalam rancangan konstitusi yang baru ini. Adanya larangan berdirinya partai atau kelompok politik yang berbasis agama, dianggap  merupakan pengekangan terhadap kebebasan politik.

Tidak mengherankan beberapa pihak menilai, larangan partai politik berbasis agama, ditujukan untuk melumpuhkan aspirasi politik Islam. Terutama mematikan gerakan politik dari al Ikhwan.

Kritik lain muncul pada poin  yang mengatur tentang posisi dan peran militer  . Karena dianggap bertentangan dengan mukadimah konstitusi yang menegaskan Mesir akan mengarah pada pemerintahan sipil.

Draft kontitusi ini justru dianggap melanggengkan kekuasaan militer yang  powerfull  dalam sejarah Mesir. Tampak dari point yang  memberikan kontrol  penuh militer dalam penunjukkan menteri pertahanan, meskipun dibatasi dalam delapan tahun ke depan.

Dalam masalah anggaran militer pun berada diluar pengawasan sipil. Hal ini akan memberikan peluang terhadap terjadinya korup atau penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan elit militer.  Termasuk akan menyulitkan pemberantasan korupsi yang selama rezim Mubarak sangat marak di tubuh militer. Padahal maraknya korupsi inilah yang menjadi salah satu pemicu dari pecahnya gerakan untuk melengserkan Mubarak.

Sulit pula dikontrol bantuan-bantuan negara-negara asing terhadap militer yang sarat dengan kepentingan politik negara-negara asing. Selama ini Mesir mendapat bantuan rutin dari Amerika, bantuan terbesar kedua Amerika terhadap negara lain, setelah Israel. Sebagian besar bantuan Amerika jatuh ketangan elit militer Mesir.

Bantuan ini kerap dianggap sebagai’ suap politik’ Amerika  mempertahankan dukungan militer terhadap kepentingan negara Paman Sam ini.  Terutama kepentingan menjaga eksistensi Israel dan potensi munculnya gerakan Islam ideologis.

Di sisi lain, bantuan ini digunakan oleh elit militer untuk bisa mempertahankan dukungan secara internal dari kalangan militer  dengan memberikan ‘jatah ‘ besar  dan berbagai hak istimewa terhadap anggota militer .

Upaya mempertahankan cengkraman militer jelas terlihat dari point yang  memungkinkan warga sipil untuk diadili di pengadilan militer.  Dicurigai, poin ini akan digunakan militer untuk memberangus lawan-lawan politiknya dari kalangan sipil terutama al Ikhwan. Pengalaman selama rezim Mubarak, pengadilan militer merupakan bagian dari institusi represif  yang kerap  digunakan Mubarak untuk mempertahankan kedudukannya.

Melihat point-point diatas, sulit untuk menyimpulkan bahwa Mesir akan menjadi lebih stabil pasca referendum. Apalagi, rancangan UU ini tampaknya digunakan untuk melumpuhkan gerakan politik Islam terutama al Ikhwan. Sesuatu yang tidak mudah dilakukan, mengingat kuatnya pengaruh Ikhwan di Mesir.

Bisa diduga  rezim  baru akan menggunakan cara-cara yang sama dengan rezim Mubarak, menggunakan kekuatan negara secara represif. Dengan tudingan yang  sama:   teroris atau gerakan yang mengancam keamanan negara.

Upaya membatasi politik Islam dengan melarang partai politik yang berbasis Islam juga menjadi potensi pergolakan berikutnya. Karena akan membuat pendukung-pendukung politik Islam bermain di luar sistem demokrasi. Karena dianggap tidak memberikan ruang politik kepada mereka. Demokrasi juga dianggap sebagai sistem politik yang penuh dengan tipu daya yang tidak bisa lagi dipercaya.

Seperti  yang  ditulis oleh Peter Oberne dalam Telegraph (8/1) dengan judul We may all pay a price for the crushing of democracy in Egypt. Dia mengingatkan Barat akan membayar mahal penghancuran demokrasi di Mesir. Menurutnya  pelarangan kelompok Islamis untuk berpartisipasi dalam politik Mesir akan mendorong kelompok Islam menggunakan cara-cara kekerasan seperti yang dilakukan oleh Al Qaeda.

Walhasilnya, kembalinya rezim militer yang represif , tertutupnya ruang politik secara demokratis, dan kegagalan rezim militer untuk memberikan stabilitas dan kesejahteraan rakyat,  maraknya korupsi ditubuh militer, sangat memungkinkan melahirkan gelombang revolusi kedua di Mesir.

Revolusi yang tidak lagi percaya pada tawaran-tawaran demokrasi . Revolusi kedua yang memberikan peluang besar bagi gerakan anti demokrasi yang menginginkan syariah Islam dan negara Islam.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: